TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan mengatakan isu keretakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berembus belakangan ini merupakan politik adu domba. Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro mengatakan kabar itu merupakan upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan.
“Politik adu domba itu politik usang. Sangat tidak disukai oleh masyarakat kita. Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa,” kata Juri dalam keterangan tertulis pada Senin, 26 Agustus 2024.
Dalam keterangannya, Juri tidak menyebutkan pihak mana yang membangun narasi dan spekulasi pemecah belah Jokowi dan Prabowo. Namun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini menyebut ada pihak yang merangkai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini.
Kemudian, kata Juri, pembuat cerita itu men-gotak gatuk-an seolah-olah ada kaitannya, hingga menyimpulkan dengan nada yakin, bahwa telah terjadi keretakan antara Jokowi dan Prabowo. Juri mengklaim fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah meletakan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.
Prabowo sempat menyinggung isu keretakan dengan Jokowi. Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa hubungan dia dengan Jokowi baik-baik saja. Hal itu ia sampaikan pada acara penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN), Sabtu malam, 24 Agustus 2024.
Mulanya Prabowo membahas keputusan dia yang hanya ingin bekerja menuntaskan permasalahan negara tanpa terlalu ingin diekspos oleh media. Ia tak ingin bercakap-cakap manis di depan kamera tanpa hasil nyata. Ketua Umum Gerindra ini menyinggung ada orang pintar sedikit-sedikit melakukan siniar alias podcast.
"Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak, retak di mana retaknya? Selalu mau adu domba," ucapnya di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Sabtu.
Pilihan Editor: Jokowi Ungkit Sudah Bangun 44 Bendungan dalam 10 Tahun Terakhir
