Usai Muktamar, PKB Nyatakan Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Sikap itu merupakan bagian dari hasil rekomendasi yang lahir dari Muktamar PKB ke-6. 

Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB ke-6 Syaiful Huda mengatakan, rekomendasi tersebut terdiri dari eksternal dan internal. Pernyataan itu dia sampaikan saat menggelar konferensi pers usai muktamar digelar pada 24-25 Agustus 2024.

"Untuk rekomendasi internal, keputusan Muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Huda saat menggelar konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Ahad, 25 Agustus 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB itu juga mengatakan pernyataan sikap tersebut ditujukan untuk mempertegas posisi partai di pemerintahan yang akan datang. 

"Secara institusi--secara lembaga--muktamirin sepakat PKB masuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran," ujarnya. 

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan PKB bergabung dalam kekuasaan selama bertujuan untuk perbaikan. Pernyataan itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar ke-6 PKB.

"Kalau kekuasaan itu akan membawa kepada perbaikan, maka PKB harus ikut dalam kekuasaan untuk melakukan perbaikan, perbaikan," kata Ma'ruf di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Ma'ruf juga mengingatkan kepada seluruh kader PKB untuk tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan pergerakan politik. "Tidak berarti PKB tidak mau kekuasaan, bukan. Bahkan, PKB terus ikut dalam kekuasaan sepanjang masa. Tapi, bukan tujuan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin berharap agar PKB mampu menjadi partai yang solid dan kokoh. Dia mengutarakan keyakinannya bahwa PKB akan menaikkan suara mencapai 13 persen.

"Oleh karena itu pula, tanggung jawab PKB terhadap pembangunan bangsa begitu besar. Karena namanya kebangkitan bangsa," tuturnya.

PKB dalam gelaran Pilpres 2024 lalu mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan ini juga diusung oleh NasDem dan PKS. Usai Pilpres, tiga partai itu memilih untuk bergabung ke koalisi pendukung Prabowo di Pilkada Jakarta dan meninggalkan Anies yang sebelumnya mereka usung untuk maju jadi calon gubernur.

Pilihan Editor: Guru Besar UGM Soroti Tindakan Represif Kepolisian Terhadap Aksi Massa Kawal Putusan MK