Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Massa Aksi Penolak Muktamar PKB Dibubarkan Pecalang dan Polisi

image-gnews
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (keempat kiri), Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dimyati Rois (keempat kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (ketiga kiri), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kiri), Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo (kedua kanan), Menpora Imam Nahrawi (kanan), Ulama Manarul Hidayat (kedua kiri) dan Ulama Abdul Gofur (ketiga kanan) berfoto saat penutupan Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu, 21 Agustus 2019. ANTARA/Fikri Yusuf
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (keempat kiri), Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dimyati Rois (keempat kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (ketiga kiri), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kiri), Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo (kedua kanan), Menpora Imam Nahrawi (kanan), Ulama Manarul Hidayat (kedua kiri) dan Ulama Abdul Gofur (ketiga kanan) berfoto saat penutupan Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu, 21 Agustus 2019. ANTARA/Fikri Yusuf
Iklan

TEMPO.CO, Badung - Pecalang Bali membubarkan sekelompok massa yang mengaku sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menolak Muktamar ke-6 PKB pada Sabtu petang, 24 Agustus 2026. Adapun Muktamar PKB digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. 

Puluhan massa yang berunjuk rasa itu memadati Lapangan Lagoon Nusa Dua, Badung, Bali yang berjarak 1,6 km dari lokasi muktamar. Mereka mengenakan atribut PKB dan menginginkan muktamar dihentikan. 

Pecalang, kelompok keamanan tradisional Bali berupaya untuk mencegah kerusuhan dan menjaga ketertiban. Mereka bekerja sama dengan kepolisian setempat. 

Kepolisian dan Pecalang akan terus memantau situasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya insiden serupa selama Muktamar PKB berlangsung. 

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan massa yang menolak Muktamar PKB itu bukanlah kader partainya. "Hasil investigasi kami, mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB," kata dia saat menggelar konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Huda menuntut demonstran agar melepas atribut PKB yang mereka gunakan. Dia menuding massa aksi itu hanya ingin merusak citra partainya. 

"Aksi mereka adalah penyusupan dari proses legal--konstitusional," kata Huda. 

Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB itu juga meminta kepada Polda Bali untuk membubarkan aksi tersebut. Dia mengaku khawatir akan terjadi gangguan ketertiban umum apabila massa aksi masih berunjuk rasa. 

"Mereka berencana untuk membuat kegaduhan di bumi Bali yang kita cintai ini," kata Huda. 

Huda tak menyebut dengan tegas siapa pihak yang menjadi penggerak aksi tersebut. Dia meminta kepolisian untuk mengusut sosok yang memobilisasi demonstran. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami minta aktor intelektualnya diusut sampai tuntas," kata Huda. 

Melansir dari Antara, ratusan massa beratribut PKB itu menggelar unjuk rasa di kawasan Nusa Dua, Bali. Mereka menuntut pembubaran Muktamar PKB.

“Ya kami menuntut agar Muktamar PKB mesti dibubarkan,” kata salah satu peserta massa aksi, Arwan.

Sejak siang, massa aksi berbaju putih berlambang PKB, menggunakan udeng Bali, dan membawa spanduk partai berkumpul di sepanjang jalan masuk lokasi muktamar. Agenda Muktamar dijadwalkan pada Sabtu malam yang akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Arwan mengatakan selain membubarkan kongres, target mereka adalah meminta Muhaimin Iskandar mundur sebagai ketua umum. Ia menilai kepemimpinan Cak Imin tidak sesuai dengan marwah awal dibentuknya PKB.

“Karena ini tidak sesuai, Muhaimin itu sudah tidak sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pendiri partai, Gus Dur,” kata Arwan. “Tidak sesuai amanah dari pendiri-pendiri partai, Muhaimin Iskandar seperti raja kecil di partainya yang bebas memecat dan memilih pengurus, banyak hal."

Arwan mengatakan pihaknya ingin masuk ke lokasi Muktamar di Bali Nusa Dua Convention Center. Namun, mereka dihalangi dan dibubarkan oleh personel Polresta Denpasar dibantu pecalang.

Pilihan Editor: PKB Respons Pernyataan Habib Umarsyah yang Minta Pembatalan Muktamar

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

3 jam lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

Bagaimana peluang Anies mendirikan partai politik?


Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.


Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

6 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU RI untuk mengikuti undang-undang yang berlaku dalam pembatalan atau penarikan caleg terpilih


Partai Politik Mulai Setor Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal beserta jajaran pengurus Partai memberikan keterangan pers terkait Puncak Harlah ke-25 PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh sekitar 50 ribu kader dan simpatisan PKB dari seluruh Indonesia, termasuk kiai khos NU. TEMPO/M Taufan Rengganis
Partai Politik Mulai Setor Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo

Partai politik pro pemerintahan Prabowo sudah diminta menyetor nama calon anggota kabinet Prabowo. PKB mengklaim menyodorkan kader terbaik.


PKB Sebut RUU Kementerian Negara Dukung Percepatan Program Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PKB Sebut RUU Kementerian Negara Dukung Percepatan Program Prabowo-Gibran

PKB merespons soal pembahasan RUU Kementerian Negara.


PKB Telah Sodorkan Nama Kader untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara pada Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PKB Telah Sodorkan Nama Kader untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

PKB mengaku telah menyerahkan sejumlah nama calon menteri untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo.


PKB Yakini Penggeledahan Rumah Mendes Abdul Halim Murni Penegakan Hukum

10 jam lalu

Ketua Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakkan hukum. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
PKB Yakini Penggeledahan Rumah Mendes Abdul Halim Murni Penegakan Hukum

PKB meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakan hukum.


Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos, Begini Reaksi PKB

1 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos, Begini Reaksi PKB

Syaiful Huda mengatakan pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos tidak ada kaitannya dengan gegeran PBNU dan PKB.


KPK Belum Pastikan Kapan Periksa Abdul Halim Iskandar

1 hari lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Belum Pastikan Kapan Periksa Abdul Halim Iskandar

KPK belum memastikan kapan mereka akan kembali memeriksa Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang rumah dinasnya digeledah pada Jumat lalu.


Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

2 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat jumpa pers di Kantor PBNU pada Selasa, 6 Agustus 2024. Gus Ipul siap menghadapi proses hukum jika dirinya dan Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf turut dilaporkan. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

Jokowi lantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Mensos gantikan Tri Rismaharini. Sebelumnya kerap lontarkan kritik ke Cak Imin dan PK