Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ngabalin Membenarkan Aspirasi Usung Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar

image-gnews
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, saat memberikan keterangan bakal menerima demonstran dari PA 212 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 September 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, saat memberikan keterangan bakal menerima demonstran dari PA 212 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 September 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, mengungkapkan bahwa telah muncul aspirasi yang kuat dari berbagai kalangan untuk mengangkat Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk periode 2024-2029.

Ngabalin menyampaikan bahwa di forum Munas yang berlangsung, aspirasi yang sedang berkembang di kalangan peserta, terutama dari berbagai daerah, adalah meminta Presiden Jokowi untuk bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar periode 2024-2029. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta Convention Center pada Selasa malam, 20 Agustus 2024.

Ngabalin menjelaskan bahwa aspirasi tersebut mulai berkembang dari para pengurus Golkar di tingkat daerah, terutama dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar. Dukungan ini mencerminkan harapan banyak kader partai agar Jokowi, dengan pengalaman dan pengaruhnya, dapat memberikan arahan dan bimbingan strategis untuk memperkuat posisi dan visi Partai Golkar di masa mendatang. 

Mengutip dari Antara, Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Munas, Adies Kadir, menyatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki peluang besar untuk diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Posisi Dewan Pembina ini akan diusulkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar oleh forum munas dan ketua umum terpilih.

Adies menjelaskan bahwa jabatan Ketua Dewan Pembina, serta posisi penting lainnya seperti Ketua Dewan Pakar, Dewan Penasihat, Dewan Etik, dan Dewan Kehormatan, tidak harus diisi oleh kader partai. Meskipun selama ini posisi-posisi tersebut biasanya dipegang oleh kader senior, hal ini tidak menjadi keharusan, membuka kemungkinan untuk menunjuk figur yang dinilai mampu memberikan arahan strategis dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memperkuat partai.

"Kalau dewan pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior, biasanya begitu, memang tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu apakah boleh orang luar atau tidak itu, tidak ada," ungkap Adies di Balai Sidang Jakarta (JCC), Selasa.

Kendati demikian, dirinya menyebut hingga kini belum ada usulan nama Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Dia menegaskan itu akan dibahas lewat munas.

"Kalau tidak ada dalam AD/ART sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi sampai saat ini di arena Rapimnas dan memasuki Munas nama-nama tersebut sama beliau belum beredar, belum ada sampai detik ini belum ada kedengaran," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengaku tak mempermasalahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Silakan saja (Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar)," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa.

Ia pun enggan membahas hal itu lebih detail. Menurutnya, peluang Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar adalah urusan internal partai berlambang Pohon Beringin itu.

"Urusan rumah tangga Golkar. PDIP, (ya) PDIP," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Sudah ada di sana, tidak usah tanya status-status lagi. Orang sudah jelas-jelas sudah bergabung ke sana," kata dia.

Sementara itu, Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar telah memberikan persetujuan bagi Bahlil Lahadalia untuk menjadi formatur tunggal, sebuah langkah yang membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut hanya tinggal selangkah lagi menuju posisi Ketua Umum baru partai yang berlambang pohon beringin itu.

Ketua Pimpinan Sidang Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan bahwa seluruh pemilik suara dalam munas, termasuk dari DPD I, DPD II, organisasi pendiri, organisasi yang didirikan, serta organisasi sayap, telah sepakat memberikan dukungan penuh kepada Bahlil untuk memimpin Partai Golkar sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. Dukungan ini menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat dari seluruh elemen partai terhadap kemampuan Bahlil dalam membawa Golkar ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Pilihan Editor: Bahlil Lahadalia Singgung Sosok Raja Jawa di Munas Golkar: Kalau Main-main Kita Celaka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

1 jam lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.


Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

2 jam lalu

Kaesang Pangarep mendatangi gedung KPK, Selasa, 17 September 2024. Foto: Istimewa
Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep


Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP Tegaskan Bukan untuk Incar Kursi Menteri

11 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. ANTARA
Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP Tegaskan Bukan untuk Incar Kursi Menteri

PDIP menilai pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan wahana merawat moralitas publik.


Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

12 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?


Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

12 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.


Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

12 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jemaah saat melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.


Anies: Pendukung Masuk Tim Pramono-Rano hingga Menunggu Visi Misi Paslon Pilkada Jakarta 2024

12 jam lalu

Anies Baswedan menghadiri forum bersama mahasiswa dalam tajuk Anies Baswedan Kembali ke Jogja yang digelar di Pendopo Wisma Kagama, kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Senin 9 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Anies: Pendukung Masuk Tim Pramono-Rano hingga Menunggu Visi Misi Paslon Pilkada Jakarta 2024

PDIP menggaet dua orang mantan anggota tim pemenangan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024


Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

13 jam lalu

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (tengah) beserta Kepala Kadin Daerah usai konferensi pers terkait Munaslub di Jakarta, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra
Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.


Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

13 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?


Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

13 jam lalu

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan pers  terkait pengumuman hasil Tes Assessment di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Pansel KPK mengumumkan sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan 20 orang calon Dewas KPK lolos seleksi profile assessment dan selanjutnya akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. TEMPO/Subekti
Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

Pansel bakal memilih 10 nama Capim KPK yang selanjutnya diserahkan ke presiden untuk kemudian menjalani fit and proper test di DPR