TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional atau Munas ke-XI pada 20-21 Agustus 2024. Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Golkar, Adies Kadir, mengatakan partainya membuka peluang membahas Presiden Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina Golkar dalam Munas kali ini.
Menurut Adies, jabatan ketua Dewan Pembina Golkar memang ditentukan oleh Munas beserta ketua umum partai terpilih. Golkar diketahui akan memilih ketua umum baru pengganti Airlangga Hartarto dalam gelaran Munas kali ini.
“Semua kemungkinan ada,” kata Wakil Ketua Umum Golkar itu di lokasi Rapimnas dan Munas partainya, Jakarta Convention Center, Jakarta pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Adies mengatakan Jokowi bisa menjadi ketua Dewan Pembina Golkar meski saat ini tidak berstatus sebagai kader partai. Ketentuan itu, kata Adies, tak diatur secara eksplisit dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Partai Golkar.
Adies berujar posisi ketua Dewan Pembina Golkar biasanya diisi oleh kader-kader senior partai berlambang beringin tersebut. Namun, orang dari luar partai tetap bisa menjabat posisi tersebut karena tak dilarang dalam AD/ART.
Meski begitu, Adies mengklaim hingga saat ini belum ada bahasan soal pemilihan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina di internal partai Golkar. “Belum ada satu pun pembahasan dan yang mengusulkan (Jokowi jadi ketua Dewan Pembina) belum ada sampai detik ini,” ujar dia.
Namun, Adies menutup kemungkinan Jokowi maupun putranya, yaitu wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, bisa menjadi ketua umum Golkar melalui Munas kali ini. Jokowi dan Gibran sempat diisukan akan menjadi ketua umum Golkar setelah tak lagi dianggap kader PDIP.
Menurut Adies, keduanya tak mungkin menjadi ketua umum partai beringin melalui Munas kali ini. Sebab, pendaftaran calon ketua umum telah ditutup. “Kalau untuk ketua umum sudah selesai, pendaftaran sudah tutup tadi malam jam 10 dan calon ketum yang memenuhi syarat untuk maju menjadi caketum adalah Pak Bahlil Lahadalia,” kata Adies.
Selain itu, Adies juga membuka peluang Munas partainya kali ini akan mengubah AD/ART. “Perubahan AD/ART itu adanya dalam Munas. Jadi setiap 5 tahun itu perubahan, itu ada di dalam AD/ART. Jadi sangat memungkinkan untuk terjadi perubahan AD/ART tersebut,” ujar Adies.
Pelaksanaan Rapimnas dan Munas Golkar dipercepat dari jadwal semula, yakni Desember 2024. Percepatan jadwal Munas berhubungan dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi pimpinan partai.
Golkar akan menentukan ketua umum yang baru dalam agenda Munas kali ini. Saat ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal untuk menjadi ketua umum.
Pilihan Editor: Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly