TEMPO.CO, Yogyakarta - Aksi massa turun ke jalan yang mengecam aksi manuver Badan Legislasi atau Baleg DPR yang menyetujui RUU Pilkada dan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pemilihan kepada daerah mulai tampak di sejumlah sudut Yogyakarta Kamis pagi 22 Agustus 2024.
Pantauan Tempo, massa aksi mulai terlihat berkumpul antara lain di Bundaran UGM dan kawasan Abu Bakar Ali Malioboro Yogyakarta.
Berbagai elemen kampus dan aktivis turun dalam gerakan ini. Mereka kompak berpakaian serba hitam sebagai simbol duka cita atas matinya demokrasi. Massa aksi rencananya akan bergerak di DPRD DIY lalu lanjut ke depan Istana Gedung Agung dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Arga Luthfi, Menteri Aksi dan Propaganda BEM UGM Yogyakarta mengatakan aksi hari ini menuntut pembatalan RUU Pilkada yang dinilai bisa melanggengkan kekuasaan politik dinasti dari Presiden Jokowi.
"Kami menolak politik dinasti dan juga pencerabutan demokrasi yang dilakukan oleh satu pihak tertentu," kata dia Kamis 22 Agustus 2024.
Langkah DPR menganulir putusan MK dinilai memuluskan jalan anak Jokowi, Kaesang Pengarep dalam Pilkada 2024 mendatang.
"Bahaya juga kalau RUU ini bisa melanggengkan Koalisi Indonesia Maju (koalisi parpol pendukung Jokowi) yang tentunya nanti akan berdampak di beberapa daerah yang berpotensi melawan kotak kosong," kata dia.
Arga mengatakan, aksi ini untuk UGM sendiri diikuti dari berbagai fakultas.
"Dari Fisipol sudah memberi statement khusus dan diliburkan kelasnya, beberapa fakultas lain juga meliburkan untuk bareng-bareng turun aksi hari ini," kata dia.
Aksi massa Jogja Memanggil ini tidak lepas dari pemerintahan Jokowi yang dinilai merusak demokrasi, dengan melanggengkan kekuasaan keluarganya.
"Kami menuntut DPR pemerintah, khususnya presiden, menghormati keputusan MK dan mensosialisasikan aturan itu ke masyarakat, bukan malah mengubahnya" kata massa aksi dari UGM, Reformati.
Massa aksi juga menuntut Presiden Jokowi turun dari jabatannya. "Kami menuntut presiden segera turun dari jabatannya," kata dia.
Pilihan Editor: Mahfud Md Sebut Masa Depan Demokrasi RI Suram jika Koridor Konstitusi Dilanggar
