TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari isu kocok ulang atau reshuffle kabinet menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ahok mengaku tak masalah jika kocok ulang kabinet benar terjadi dua bulan menjelang akhir periode Jokowi.
Ahok berkata PDIP sampai saat ini belum membahas perihal isu kocok ulang tersebut. “Tapi menurut saya itu hak prerogatif presiden ya,” kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Ahok menilai isu reshuffle bisa jadi muncul sebagai bagian dari transisi pemerintahan dari Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Ahok menyinggung soal kedekatan keduanya, di mana Prabowo berkampanye sebagai penerus kebijakan Jokowi di Pilpres 2024 lalu. “Kan memang satu paket ini istilahnya kan,” ucap Ahok.
Ahok menilai waktu dua bulan sisa pemerintahan Jokowi bisa digunakan sebagai masa transisi. “Ya bisa saja, orang bilang cuma dua bulan. Orang dua bulan untuk persiapan lima tahun kan enggak apa-apa,” ujar Ahok.
Selain itu, Ahok berujar dirinya tak sepakat jika isu reshuffle kabinet disebut sebagai upaya penggembosan PDIP di pemerintahan. Diketahui, sejumlah menteri yang diisukan bakal terkena kocok ulang adalah menteri-menteri dari PDIP.
Ahok menyinggung dirinya yang pernah terkena kasus hukum dan dipenjara. Dia berujar kejadian tersebut juga tidak dia anggap sebagai upaya menggembosi dirinya. “Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapa pun enggak bisa menggembosi Anda,” kata dia.
Sikap PDIP
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan tak masalah dengan isu reshuffle kabinet Jokowi. Hasto berujar penentuan menteri adalah hak presiden yang menjabat.
“Ya sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu. Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Sebelumnya, Jokowi disebut bakal melakukan reshuffle kabinet menteri pekan ini. Sejumlah narasumber dari petinggi partai pendukung Koalisi Indonesia Maju, pejabat di lingkaran Istana, dan orang dekat Istana menyampaikan informasi ini kepada Tempo. Berita harian Tempo mewartakan dengan lengkap pada edisi Selasa 13 Agustus 2024.
Di antara menteri yang akan terkena reshuffle, terdapat sejumlah politikus PDIP. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak merespons pesan Tempo soal rencana reshuffle oleh Presiden Jokowi. Sementara Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono tak membantah kabar tersebut.
Heru hanya menjawab satu kata ketika dikonfirmasi tanggal serta diberi daftar nama yang akan masuk dan keluar kabinet. "Hampir," katanya sambil memberi emoji tertawa di aplikasi perpesanan, Senin, 12 Agustus 2024.
Pilihan Editor: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Zulhas: Terserah Presiden Mau 19 atau 20 Agustus, Hak Beliau
