Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono tampaknya kurang sreg jika Bahlil jadi Ketua Umum Golkar. Dia menekankan bahwa siapapun yang akan mencalonkan sebagai Ketum Golkar definitif harus dari kalangan pengurus. Pernyataan ini merespons isu Bahlil dipersiapkan menjadi pucuk pimpinan partai beringin itu.
“Ya, pernah jadi pengurus yang siap secara riil, secara sah, pernah jadi pengurus pusat, maupun daerah, itu bisa diterima menjadi ketua umum. Walaupun tidak otomatis, tapi itu persyaratan,” kata Agung saat dikonfirmasi wartawan, Senin.
Dia mengatakan, Bahlil bukanlah pengurus Partai Golkar di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, jika Bahlil maju pencalonan Ketum Golkar, maka berpotensi gugur. “Jadi kita tidak bisa menerima calon ketua umum yang tidak pernah duduk sebagai pengurus, apakah pengurus pusat atau daerah. Itu nanti akan gugur dalam seleksi,” kata Agung.
Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK juga menyinggung soal Ketum Partai Golkar harus kader, minimal pernah jadi pengurus lima tahun di level pusat, dan 1 tahun di bawahnya atau provinsi. Pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Airlangga akan digantikan Bahlil Lahadalia.
“Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat, dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi,” katanya.
Sosok Ketum Partai Golkar periode 2004-2009 itu juga menolak musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan (Rapim) partai dimajukan menjadi Agustus untuk memilih pengganti Arilangga. JK menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa munas dan rapim digelar Desember.
“(Ketum) Golkar tradisinya kan dipilih di munas, nah munas masih nanti bulan Desember,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan MetroTV terkait mundurnya Airlangga.
JK menduga adanya tekanan eksternal terhadap Airlangga yang menengarainya memutuskan mundur, meski tidak menepis kemungkinan Airlangga memiliki alasan pribadinya sendiri. Pasalnya, ia menilai Airlangga berhasil memimpin Golkar pada Pemilu lalu, dengan meningkatnya perolehan kursi Golkar di DPR.
“Munas itu Desember, oleh karena itu, kita harus taati itu, muruah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu,” kata JK.
HENDRIK KHOIRUL MUHID I AISYAH AMIRA WAKANG | DANIEL A FAJRI | HUSSEIN ABRI DONGORAN | FRANSISCA ROSANA
Pilihan Editor: Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto Mundur, Heboh DPD Partai Golkar di Berbagai Daerah
