TEMPO.CO, Jakarta - Beredar poster Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pascamundurnya Airlangga Hartarto.
Dalam poster itu tampak gambar Gibran dengan busana surjan Jawa dan blangkon mengepalkan tangan ke depan. Tertulis di poster itu 'Deklarasi Gibran Rakabuming Raka For Ketum Golkar 2024-2029'. Pembuat poster itu menamakan diri Koalisi Muda Pembaharuan Golkar atau KMPG.
Adapun Gibran menolak berkomentar saat dimintai tanggapan seputar Partai Golkar tersebut.
“Jangan, jangan bertanya soal Golkar,” ucap putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui wartawan seusai menghadiri HUT ke-57 Konimex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 12 Agustus 2024.
Dia hanya memberikan pernyataan tentang Konimex yang tahun ini telah menginjak usia ke-57 tahun. Menurut dia, Konimex telah memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia.
"Ini luar biasa. Sudah 57 tahun Konimex berkontribusi untuk negeri. Saya berharap ke depan Konimex bisa terus berinovasi, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi untuk Sukoharko dan Solo. Terima kasih," ucap Gibran.
Gibran juga enggan menanggapi pengunduran diri Airlangga dari Ketum Golkar.
AD/ART jadi acuan
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar DIY John S. Keban mengungkapkan untuk menjadi ketum Golkar jalannya berliku. Ada proses yang harus ditaati sesuai aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART yang jadi acuan.
Menurutnya, tidak ujug-ujug atau tiba tiba dimunculkan sosok yang sama sekali bukan kader bahkan tak memiliki kesejarahan politik dengan Golkar.
"Tidak ada ceritanya sembarangan mengusung sosok-sosok tertentu tanpa mekanisme seperti itu. Kami mendesak pihak pihak yang mewacanakan seperti itu diberi tindakan tegas, harus dilibas karena bisa membuat keruh suasana," kata Keban kepada Tempo, Senin, 12 Agustus 2024.
Ia mengklaim, Golkar di akar rumput di daerah sebenarnya sudah mengetahui rencana mundurnya Airlangga dan permainan politik menjelang transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto ini.
"Kami sudah kenyang dengan dinamika seperti ini, Golkar pernah dipecah menjadi dua, jadi hal seperti ini tak akan berdampak ke daerah, semua masih solid dan menjaga keutuhan partai," ujar dia.
Menurutnya, ontran-ontran pascamundurnya Airlangga ini hanya bisa diselesaikan dengan kompromi politik. Bukan dengan proses apa pun termasuk hukum.
Dalam kesempatan terpisah, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Solo tidak menampik munculnya isu Gibran menggantikan Airlangga.
"Memang ada isu itu. Ada nama mas Gibran, ada nama Pak Jokowi. terus ada juga nama lain. Ya kami lihat dululah perkembangannya ke depan seperti apa," ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Solo Taufiqurrahman kepada Tempo, Senin, 12 Agustus 2024.
Dia juga tidak mau berspekulasi soal pengganti Airlangga sebagai ketum partai berlambang beringin itu. Solo memilih menunggu arahan dari jajaran pengurus pusat atau DPP.
"Kalau ditanya siapa pengganti atau kami pilih siapa (pengganti Airlangga sebagai ketua umum), itu biar pusat (DPP) saja lah yang menentukan. Siapa pun yang nanti akan dipilih, itu yang terbaik," ujarnya. "Kami ini cuma kader di tingkat daerah. Semua yang menjadi keputusan pusat, kami manut (ikut). Yang penting sesuai dengan AD/ART partai."
Seperti diketahui, Airlangga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Keputusan itu berdasarkan berbagai pertimbangan. Salah satunya untuk menjaga keutuhan partai.
Dalam pesannya, Airlangga berharap Golkar dapat terus mengawal demokrasi. Sebab bagi dia, partai politik adalah pilar demokrasi di Indonesia.
"Kita harus memastikan demokrasi terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya," ucapnya melalui video pendek, Ahad, 11 Agustus 2024.
SEPTIA RYANTHIE | PRIBADI WICAKSONO
Pilihan Editor: Respons Gibran soal Isu Masuk Bursa Calon Ketua Umum Golkar
