Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Resmi Dukung Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo Maju Pilkada 2024

image-gnews
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Dok.istimewa
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Dok.istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sekaligus memastikannya memegang tiket untuk berlaga di Pilkada 2024. Selain dari PKS, ia telah terlebih dulu mengantongi rekomendasi dari Partai Amanat Nasional. 

Dalam surat rekomendasinya, PKS menugaskan Kustini maju sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sleman periode 2024-2029. Rekomendasi ini turun pada Kamis 8 Agustus 2024. 

"Ya benar (sudah turun surat rekomendasi untuk Kustini) dari DPP PKS,” kata Ketua DPD PKS Sleman, Indra Gumilar Kamis 8 Agustus 2024. Surat rekomendasi tersebut dikeluarkan DPP PKS dengan nomor 629.15.4.A/SKEP/DPP-PKS/2024 yang ditandatangani Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Indra menyebut surat rekomendasi tersebut belum menyebut pasangan calon karena belum ada nama yang akan mendampingi Kustini.

Namun ketika sudah ada nama calon wakil bupati, nanti PKS akan menyusulkan surat rekomendasi yang sudah lengkap mencantukan nama calon bupati dan wakil bupati.

"Iya kita berharap segera ada keputusan (wakil). Karena surat rekomendasi yang berlaku ke KPU adalah lengkap dengan cawabup," kata Indra.

Dengan turunnya surat rekomendasi ini, Kustini dipastikan telah mengantongi dua dukungan dari partai pemilik kursi di parlemen daerah Sleman, yakni PAN sebanyak 4 kursi dan PKS sebanyak 6 kursi sehingga total dukungan 10 kursi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jumlah dukungan dua partai pengusung Kustini ini sudah mencukupi ambang batas 20 persen dari total 50 kursi di parlemen Sleman untuk partai mengusung calon kepala daerah.

Kustini diprediksi kuat bakal berhadapan dengan mantan Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya di Pilkada Sleman yang diusung Koalisi Sleman Bersatu (KSB). Koalisi pendukunga Harda terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PPP, dan Nasdem. 

Dengan sebaran dukungan partai-partai pemilik kursi di Sleman, praktis hanya tersisa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang yang belum mengumumkan bakal calon kepala daerah yang diusung. 

Jika Kustini berhasil menggaet PKB masuk dalam koalisinya, tentu akan menjadi dukungan signifikan baginya maju. Sebab dalam Pemilu Legislatif 2024 lalu, PKB Sleman sukses mendulang 7 kursi atau peringkat kedua terbanyak setelah PDI Perjuangan yang memborong 13 kursi.

Pilihan Editor: Pilkada Sleman, 6 Partai Pengusung Harda Kiswaya Belum Putuskan Nama Calon Wakil Bupati

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Optimistis 27 Pasangan Calon yang Diusung di Pilkada Jawa Timur Raih Kemenangan

2 hari lalu

DPW PKS Jatim mendampingi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa serta Emil Elestianto Dardak mengambil nomor urut yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur di Surabaya, Senin 23 September 2024. ANTARA/HO-PKS Jatim
PKS Optimistis 27 Pasangan Calon yang Diusung di Pilkada Jawa Timur Raih Kemenangan

PKS memberikan dukungan kepada 38 paslon kabupaten/kota, juga kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.


DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

3 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Khoirudin sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, sementara Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.


Respons Pro Kontra terhadap Guyonan Suswono Soal Janda

5 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono, usai blusukan ke Komplek PIK Blok B, Penggilingan, Jakarta Timur, Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Alfitria Nefi Pratiwi
Respons Pro Kontra terhadap Guyonan Suswono Soal Janda

Guyonan Suswono soal janda kaya menikahi pria pengangguran menuai polemik. Berikut respons yang pro dan kontra.


BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

5 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

Tim riset partai politik (parpol) BRIN melaporkan hasil riset mengenai "Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia".


Bamus Betawi Nilai Tak Ada yang Salah dalam Guyonan Suswono Soal Janda Kaya, Ini Alasannya

6 hari lalu

Tangkapan layar video permintaan maaf dari calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono di instagram pribadinya. ANTARA/Instagram/@pak_suswono/Ilham Kausar
Bamus Betawi Nilai Tak Ada yang Salah dalam Guyonan Suswono Soal Janda Kaya, Ini Alasannya

Bamus Betawi menyatakan upaya membawa guyonan Suswono soal janda kaya ke ranah hukum sangat mengada-ada.


Alasan Wakil Ketua Baleg DPR Usul Prolegnas Disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran

6 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tengah) bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI memberikan keterangan pers capaian kinerja 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. Komisi II DPR RI telah menyelesaikan 160 Undang - Undang selama periode 2019-2024 yang diantaranya Undang - Undang mengenai Pemilu, Reformasi Agraria, dan Penataan Tenaga non-ASN (Honorer). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Wakil Ketua Baleg DPR Usul Prolegnas Disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Baleg DPR menuturkan Prolegnas yang disusun harus berdasarkan aspek kebutuhan, bukan keinginan.


Survei Parameter Politik: 65,2 Persen Basis Pemilih PKS Pilih Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta

6 hari lalu

Paslon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil - Suswono, saat Debat Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024, Concert Hall Ecovention Ancol, Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Survei Parameter Politik: 65,2 Persen Basis Pemilih PKS Pilih Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta

Sigi Parameter Politik Indonesia menunjukan 65,2 persen konstituen PKS yang memilih Ridwan Kamil-Suswono


PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045

6 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045

Baleg DPR akan menetapkan daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2025 pada 18 November mendatang.


Legislator PKS Minta DPR Tidak Ulangi Pembahasan RUU secara Kilat

7 hari lalu

Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf saat konferensi pers perihal duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pemilu 2024 di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, 2 September 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Legislator PKS Minta DPR Tidak Ulangi Pembahasan RUU secara Kilat

Legislator PKS Muzammil Yusuf meminta proses pembentukan Undang-undang ke depannya tidak lagi dilakukan secara ugal-ugalan.


Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

8 hari lalu

Pengumuman renovasi kos milik H.H tersangka kekerasan seksual di Singkawang, pada Senin, 16 September 2024. Kos tersebut merupakan salah satu TKP dari tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dok. Istimewa
Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

Tersangka kasus pencabulan yang merupakan Anggota DPRD Kota Singkawang disebut selalu mencari cara agar mengelak dari jerat hukum.