TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta untuk beraudiensi dengan pimpinan lembaga itu pada Rabu, 7 Agustus 2024. Dalam audiensi itu, koalisi mendesak Komnas HAM untuk menyatakan penolakannya terhadap revisi UU TNI da Polri.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Arif Maulana mengatakan bahwa revisi dua UU tersebut berpotensi menambah kasus pelanggaran hak asasi manusia. "Komnas HAM harus segera bersikap tegas untuk menyatakan penolakan terhadap RUU ini," katanya ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.
Dia menilai, subtansi revisi UU TNI dan Polri ini berpotensi menambah kewenangan kedua lembaga negara itu. Arif menyoroti isi dari revisi UU Polri yang dikhawatirkan bakal memiliki dampak serius bagi hak asasi warga negara Indonesia.
Sebab, menurut dia, substansi revisi UU Polri itu berkaitan dengan hak atas privasi, hak atas informasi, dan kebebasan pers. "Termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan sektor privat seperti kewenangan dalam hal intelijen, dan penyadapan," ucapnya.
Substansi di revisi UU TNI tak kalah mengkhawatirkan. Dia menilai, apabila rancangan undang-undang itu disahkan pemerintah maka prajurit militer berpotensi memiliki kewenangan masuk ke ranah sipil, bahkan diperbolehkan berbisnis.
"Bahkan kemudian pada akhirnya kecenderungannya akan berpolitik secara praktis," katanya.
Ia menyatakan, subtansi revisi kedua UU tersebut justru berbahaya bagi demokrasi dan memundurkan cita-cita reformasi Tanah Air. Dia menilai, justru revisi bisa menjadi paket lengkap yang bisa membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru.
"Saya kira harus ditunda, disetop. Kami berharap ini dibahas secara demokratis ke depan," kata Arif.
Ia mengatakan, Koalisi Masyarakat Sipil bakal berupaya maksimal untuk menolak revisi ini agar tidak disahkan pemerintah. Salah satu upayanya ialah mengoptimalkan advokasi untuk menolak RUU TNI dan Polri.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah memastikan bakal melanjutkan pembahasan mengenai revisi UU TNI-Polri meskipun mendapat kritikan keras dari kelompok pegiat hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR di Senayan.
Adapun DPR telah menyetujui revisi UU TNI menjadi inisiatif DPR. Namun, pembahasan antara pemerintah dan dewan soal ini belum dimulai.
Ketua Badan Legislasi DPR kala itu, Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR belum menentukan kelanjutan pembahasan RUU TNI. Ia mengungkapkan belum mengetahui pasti kapan revisi UU TNI akan dibahas.
Baleg, ujarnya, masih menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah. "Kalau DIM tak ada kami belum bisa susun jadwal," katanya, Selasa, 16 Juli 2024.
Pilihan Editor:Pratikno Bantah Jokowi Cawe-cawe Bentuk Tim Kaji Perpanjangan Pengurus PDIP
