Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

image-gnews
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Iklan

INFO NASIONAL - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyambut baik rencana pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada Agustus 2024. BBM rendah sulfur dinilai baik bagi lingkungan hidup (eco-friendly) dan dapat menurunkan angka polusi udara, terutama di perkotaan.

"Langkah tersebut bagus-bagus saja selama tidak dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi yang sekarang ada," ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Politisi dari Fraksi PKS itu menilai upaya Pertamina atau badan usaha lain dalam melakukan aksi korporasi dengan memproduksi dan mendistribusikan BBM jenis baru yang lebih ecofriendly tersebut merupakan langkah baik, dan sesuai regulasi yang ada. Masyarakat pun jadi memiliki banyak pilihan dalam penggunaan BBM ramah lingkungan.

"BBM seperti itu mestinya masuk dalam kategori BBM jenis umum seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite atau Pertamina Dex. Karena BBM tersebut diperjualbelikan secara umum mengikuti mekanisme pasar," ujar dia.

Sedangkan Solar atau Pertalite dikategorikan sebagai BBM bersubsidi, sehingga tidak diperjualbelikan secara umum, tetapi didistribusikan secara khusus melalui pasar yang teregulasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mulyanto menyebut saat ini Komisi VII menunggu info detil terkait BBM rendah sulfur tersebut. Misalnya, terkait berapa kandungan sulfurnya, berapa harganya, apakah seratus persen produk domestik atau impor, berapa tingkat TKDN (tingkat komponen dalam negerinya), dan lain-lain.

"Tapi kalau BBM rendah sulfur di atas dimaksudkan untuk mengganti BBM bersubsidi, maka itu bukan lagi aksi korporasi. Karena terkait dengan banyak hal di luar kewenangan korporasi, tetapi sudah masuk ranah kebijakan Pemerintah," tambah Pak Mul, begitu ia biasa disapa.

Untuk diketahui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana meluncurkan BBM jenis baru pada bulan Agustus 2024. Diperkirakan BBM tersebut kandungan sulfurnya sesuai dengan standar Euro 4, yakni sebesar 50 ppm, berbeda dengan bahan bakar yang ada sekarang yang kandungan sulfurnya cukup tinggi mencapai 2.500 ppm.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pj Wako Padang Soal Isu Megathrust: Jangan Panik, Tetap Waspada

1 detik lalu

Penjabat Wali Kota Padang Andree Algamar (tengah) dalam dialog khusus bersama RRI Padang mengenai isu megathrust, pada Ahad 01 September 2024. Dok. Pemkot Padang
Pj Wako Padang Soal Isu Megathrust: Jangan Panik, Tetap Waspada

Dalam keadaan bencana gedung-gedung pemerintah bisa dimanfaatkan sebagai TES (Tempat Evakuasi Sementara).


OCA Gunakan AI untuk Layanan Chatbot yang Lebih Pintar

11 jam lalu

OCA Automated Interaction (OCA AI) hadir dengan teknologi AI untuk membalas chat secara otomatis, membantu pelaku usaha mengefisienkan pemanfaatan karyawan dan fokus pada hal strategis. Dok. Telkom
OCA Gunakan AI untuk Layanan Chatbot yang Lebih Pintar

Teknologi mutakhir di OCA AI mampu membalas chat secara pintar dan otomatis, sehingga dapat mengurangi keterlibatan manusia dalam membalas pesan atau menangani keluhan secara manual.


Dampak ke Pemerintah dan Negara Apabila DPR Tetap Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

11 jam lalu

Komisi Yudisial menggelar konferensi pers menyikapi penolakan seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM oleh Komisi III DPR, Jumat, 6 September di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Dampak ke Pemerintah dan Negara Apabila DPR Tetap Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan tidak mau menang-menangan dengan DPR soal seleksi calon hakim agung.


Telin dan IOH Kembangkan Indonesia Cable System Express 2

12 jam lalu

Direktur Wholesale & International Service Telkom Bogi Witjaksono (Paling Kiri), Direktur Utama Telin Budi Satria Dharma Purba (Kedua dari Kiri), Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah (Kedua dari Kanan), dan SVP Head of Wholesale and Carrier Account Indosat Nicholas Soo (Paling Kanan) pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan Indonesia Cable Express System 2 (ICE System 2) antara PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Rabu 28 Agustus 2024. Dok. Telkom
Telin dan IOH Kembangkan Indonesia Cable System Express 2

ICE System 2 dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas yang semakin berkembang di berbagai Landing Points yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Manado, serta menyediakan jalur penting ke Singapura.


KY Surati DPR Tegaskan Seluruh Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK

12 jam lalu

Komisi Yudisial menggelar konferensi pers menyikapi penolakan seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM oleh Komisi III DPR, Jumat, 6 September di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
KY Surati DPR Tegaskan Seluruh Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK

DPR menolak seluruh calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial.


Fraksi-Fraksi di DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenparekraf jadi Rp 3,05 Triliun agar Dibahas Banggar

12 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Fraksi-Fraksi di DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenparekraf jadi Rp 3,05 Triliun agar Dibahas Banggar

Fraksi-fraksi di Komisi X DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk pagu indikatif 2025 Kemenparekraf untuk dibahas di Badan Banggar DPR.


Ternyata Ada 12 Pemain BRI Liga 1 Bela Timnas di Kualifikasi Piala Dunia

13 jam lalu

12 pemain Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia berasal dari Liga 1 BRI. Dok. BRI
Ternyata Ada 12 Pemain BRI Liga 1 Bela Timnas di Kualifikasi Piala Dunia

Witan Sulaeman dan Rizky Ridho merupakan dua dari 12 pemain dari klub di BRI Liga 1 yang bermain kontra Arab Saudi di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.


Telin dan Indosat Business Kolaborasi melalui NeuTrafiX

13 jam lalu

(Dari Kiri ) Direktur Utama Telin Budi Satria Dharma Purba, Chief Commercial Officer Telin Kharisma, Chief Executive Officer Telin Hongkong , I Ketut Alit Atmaja, SVP Head of Wholesale and Carrier Account Indosat Nicholas Soo, dan Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah saat penandatanganan perjanjian kerja sama untuk memperkuat lanskap konektivitas digital melalui platform NeuTrafiX pada Rabu, 28 Agustus 2024. Dok. Telkom
Telin dan Indosat Business Kolaborasi melalui NeuTrafiX

Telin bersama Indosat Business, akan menjadikan NeuTrafiX lebih inovatif dan mampu menyediakan solusi konektivitas yang lebih efektif, efisien, dan andal.


KKP Dorong Obligasi Terumbu Karang untuk Danai Konservasi

13 jam lalu

Sekretaris Ditjen Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro saat menjelaskan Inovasi pendanaan Coral Bond merupakan obligasi karang pertama di dunia setelah Rhino Bond tahun 2022 yang fokus pada biota terestrial. Dok. KKP
KKP Dorong Obligasi Terumbu Karang untuk Danai Konservasi

Obligasi terumbu karang menjadi alternatif pembiayaan tata kelola kawasan konservasi. Hasil kerja sama Bank Dunia beserta KKP, Bappenas, dan BPDLH.


Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

13 jam lalu

Sebelum jatuh sakit, ekonom Faisal Basri yang kritis kepada pemerintah ini masih menyuarakan dukungannya kepada para petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang menolak tambang seng.
Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.