Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat PDIP Dukung Ketua Golkar NTB Maju di Pilkada Kota Mataram

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat menyerahkan surat tugas kepada Mohan Roliskana untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Mataram di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram, Kamis (18/7/2024). (ANTARA/Nur Imansyah).
Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat menyerahkan surat tugas kepada Mohan Roliskana untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Mataram di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram, Kamis (18/7/2024). (ANTARA/Nur Imansyah).
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendukung Mohan Roliskana sebagai bakal calon wali kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Mohan Roliskana adalah Wali Kota Mataram saat ini dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar NTB.

Penunjukan Mohan oleh PDIP di Pilkada Kota Mataram ditandai dengan penyerahan surat tugas dari DPP PDIP. Surat tugas diserahkan oleh Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, di Kantor DPD PDIP di Mataram, Kamis, 18 Juli 2024.

"Jadi penyerahan surat tugas ini adalah bentuk komitmen PDIP NTB untuk memilih pemimpin dan bukan pemimpi. Terlebih di Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi NTB," kata Rachmat.

Anggota DPR RI terpilih Dapil NTB II Pulau Lombok ini mengaku ada beberapa pertimbangan pihaknya memberikan surat tugas kepada Mohan untuk menjadi bakal calon wali kota Mataram. Salah satunya karena dia memahami Kota Mataram.

Rachmat juga ingin membuktikan komitmennya saat para ketua partai di NTB dikumpulkan di rumah Pemban Majelis Adat Sasak, Lalu Azhar, beberapa waktu lalu untuk mendukung Mohan.

"Di forum itu, saat ketua parpol dikumpulkan, saya sudah berbicara bahwa dukungan saya adalah untuk mencalonkan Pak Mohan. Maka hari ini, saya buktikan omongan saya itu dengan memberikan dukungan ke beliau untuk dicalonkan di Pilkada 2024. Lebih-lebih jika menjadi calon gubernur," ucapnya.

Dia menuturkan, karena Mohan memilih tetap menjadi calon wali kota untuk periode keduanya, PDIP tetap mendukung pencalonannya.

"Insyaallah, di periode kedua, saya meyakini Pak Mohan akan bisa tetap bekerja untuk melanjutkan yang kurang dan memperbaikinya. Di sini, saya memberikan dukungan untuk pencalonannya," ujar Rachmat.

Selain memberikan mandat, PDIP juga meminta Mohan menjalin komunikasi dengan partai lain agar dapat berkoalisi untuk mendukungnya sebagai bakal calon wali kota Mataram.

"Tadi saya sudah minta Pak Mohan untuk mencari parpol hanya dalam dua hari. Termasuk juga menyerahkan bakal calon wakil wali kotanya," ungkap Rachmat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Puan dan Ganjar Harap Tidak Ada Intervensi saat Pilkada 2024

3 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato HUT DPR dan laporan kinerja tahun 2023-2024 dalam Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan dan Ganjar Harap Tidak Ada Intervensi saat Pilkada 2024

Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap pelaksanaan Pilkada 2024 bebas dari intervensi. Masyarakat harus diberi ruang tentukan pimpinannya di daerah.


Pilkada Jateng, Ganjar: Diminta atau Tidak Saya Akan Bantu Andika Perkasa-Hendrar Prihadi

4 jam lalu

Ganjar Pranowo menghadiri acara peringatan Kudatuli di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
Pilkada Jateng, Ganjar: Diminta atau Tidak Saya Akan Bantu Andika Perkasa-Hendrar Prihadi

Ganjar Pranowo mengatakan akan mendukung penuh pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilkada Jawa Tengah.


Panglima TNI Sebut Pengamanan Pilkada 2024 di Semua Daerah Sama

5 jam lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Panglima TNI Sebut Pengamanan Pilkada 2024 di Semua Daerah Sama

Panglima TNI memastikan tidak ada pengamanan khusus untuk Pilkada 2024 di Jawa Tengah yang disebut terjadi "perang bintang".


Setelah Mukidi Muncul Mulyono, Nama-nama Unik yang Viral di Indonesia

5 jam lalu

Poster-poster dalam aksi massa di depan Gedung DPRD Jatim
Setelah Mukidi Muncul Mulyono, Nama-nama Unik yang Viral di Indonesia

Nama Mulyono disebut sebagai nama kecil presiden Joko Widodo alias Jokowi. Nama ini menjadi viral, sebelumnya ada Mukidi dan jargon Masuk Pak Eko.


KPU dan Jokowi Bahas Persiapan Pelantikan Presiden

9 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
KPU dan Jokowi Bahas Persiapan Pelantikan Presiden

KPU dan Presiden Jokowi membahas persiapan pelantikan Prabowo dan Gibran serta anggota DPR terpilih di Istana Kepresidenan.


KPU Bakal Konsultasikan Usulan Pilkada Dilakukan Ulang Tahun Depan Jika Kotak Kosong Menang

9 jam lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
KPU Bakal Konsultasikan Usulan Pilkada Dilakukan Ulang Tahun Depan Jika Kotak Kosong Menang

KPU telah memperpanjang masa pendaftaran bakal calon kepala daerah yang hanya memiliki satu bakal pasangan calon.


Penyidik KPK Periksa 2 Politikus PDIP di Kasus Korupsi DJKA Wilayah Surabaya

12 jam lalu

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024. TEMPO/Defara
Penyidik KPK Periksa 2 Politikus PDIP di Kasus Korupsi DJKA Wilayah Surabaya

Tessa mengatakan LSR dan YAAD telah hadir di kantor KPK, Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan.


Alasan Pengamat Nilai Khofifah-Emil Butuh Usaha Ekstra Menangi Pilgub Jatim 2024

14 jam lalu

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Emil Elestianto Dardak (kanan) menyapa para simpatisan saat pendaftaran di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 28 Agustus 2024. Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub Jatim 2024 dengan dukungan 15 partai yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem,  Perindo, PAN, PKS, PPP, PSI, PKN, PBB, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Garuda, dan Partai Prima. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Alasan Pengamat Nilai Khofifah-Emil Butuh Usaha Ekstra Menangi Pilgub Jatim 2024

Meski diusung 15 partai politik, Khofifah-Emil harus mewaspadai manuver tim pemenangan dan simpatisan kedua pesaingnya.


Eks Panglima vs Eks Kapolda di Pilkada Jateng, TNI: Tak Ada Pengamanan Khusus

1 hari lalu

Andika Perkasa dan Ahmad Luthfi. ANTARA
Eks Panglima vs Eks Kapolda di Pilkada Jateng, TNI: Tak Ada Pengamanan Khusus

Di Pilgub Jateng terdapat dua nama besar yang saling berhadapan, yakni mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Kepala Polda Jateng Ahmad Luthfi.


KPK Jelaskan Alasan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024

1 hari lalu

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024. TEMPO/Defara
KPK Jelaskan Alasan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024

KPK menjelaskan alasan menunda proses hukum terhadap para calon kepala daerah yang terlibat kasus korupsi selama Pilkada 2024.