Namun Airlangga mengatakan masih banyak waktu untuk membahas soal wacana tersebut, karena pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berlangsung pada 27-29 Agustus 2024.
"Masih ada waktu dua bulan, tetapi apabila kesempatan itu ada dan Kaesang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung," ujar Airlangga.
Ridwan Kamil Siap Bertarung di Jakarta dan Jabar
Adapun Ridwan Kamil turut menanggapi wacana partainya mengusung Kaesang dengan Jusuf Hamka untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.
"Pengabdian kepada bangsa negara ini di mana saja, kalau saya. Kalau di Jabar lebih mudah, sudah pengalaman, hasil surveinya juga bagus. Kalau dibutuhkan di Jakarta juga tidak ada masalah," kata Ridwan di Antara Heritage Center, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.
Ridwan mengatakan, sejak awal, dia tidak mempermasalahkan penugasan di Pilkada 2024 karena sudah berpengalaman menjadi kepala daerah. "Saya punya pengalaman secara keilmuan, profesi, tidak ada masalah,” kata dia.
Dia juga mengingatkan keputusan tersebut akan diambil menjelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU pada akhir Agustus nanti.
“Jadi, kalau hari-hari ini masih ada sebut nama-nama, ya, itu wajar-wajar saja karena semua berharap yang terbaik buat masing-masing daerah," kata mantan Wali Kota Bandung ini.
Pria yang juga akrab disapa Kang Emil ini menyebutkan dia akan melanjutkan agenda yang belum selesai di Jabar jika ditugaskan maju di Pilgub Jabar. "Ada yang sudah selesai, ada yang setengah matang, ada hal baru. Pembangunan itu enggak pernah berhenti," ujarnya.
Ridwan Kamil mendapat penugasan dari Partai Golkar untuk menjadi calon gubernur antara di Jakarta dan Jabar. Namun dia belum memutuskan bakal maju di mana. Dari hasil survei sejumlah lembaga, Ridwan meraih elektabilitas tertinggi di Jabar. Sedangkan di Jakarta, elektabilitasnya kalah dari Anies Baswedan, kandidat calon gubernur yang akan diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pilihan editor: Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung
