INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung langkah pemerintah bersama Komisi X DPR RI yang tengah menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di Indonesia.
Bamsoet meyakini, di perguruan tinggi, dosen harus bisa menemukan otonomi yang lebih besar dengan jaminan kebebasan akademik yang menjamin kebebasan belajar, mengajar, dan meneliti.
Bamsoet menerangkan, salah satu tujuan berdirinya pemerintahan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukan bahwa sektor pendidikan harus mendapatkan perhatian serius.
Menurutnya, ketentuan tentang dunia pendidikan terdapat dalam berbagai ketentuan perundangan, antara lain, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ada juga PP No.55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
“Hadirnya berbagai peraturan perundangan tersebut harus diakui belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, dari mulai sistem hingga teknis tata laksana," ujar Bamsoet, di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Bamsoet menilai, hambatan utama kualitas pendidikan selama ini terletak pada kebijakan pendidikan yang terlalu mudah bergeser sehingga merusak kesinambungan satu dan yang lainnya.
"Sehingga tidak heran jika ada anggapan bahwa ‘ganti pemerintahan, ganti kebijakan’ yang membuat para pendidik dan peserta didik kebingungan, karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat dipakai sebagai pegangan jangka panjang. Menyelesaikan berbagai masalah dalam dunia pendidikan bisa dimulai dengan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru," kata dia.
Ia menambahkan, meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan butuh proses dan konsistensi. Karenanya diperlukan road map jangka pendek, menengah, dan panjang. Dari mulai proses rekrutmen, pengajaran, hingga reorientasi jati diri dan budaya pendidik.
"Saya yakin dan percaya. Diujung kepemimpinan Mas Menteri Nadiem, upaya pembenahan sektor pendidikan akan menemukan landasan yang lebih kuat dalam membangun road map pendidikan nasional jangka panjang," kata dia. (*)
