Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra segera merealisasikan anggaran Pilkada Serentak 2024 sesuai kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dia menemukan ada beberapa daerah yang belum merealisasikannya.

Menurut Tito, dukungan anggaran penting untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik. "Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2024," kata Tito melalui keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Rabu, 10 Juli 2024.

Hal itu disampaikan Tito saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatra bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto secara hybrid dari Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa, 9 Juli 2024.

Adapun isi SE itu salah satunya mengatur ketentuan tahap penyaluran realisasi NPHD. Anggaran diberikan dalam dua tahap, yakni 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dan 60 persen dari APBD Tahun 2024. Pembagian penyaluran ini sebagai upaya untuk meringankan beban Pemda.

"Tapi saya tahu ada yang menjalankan, ada yang tidak, kenapa? Karena kemarin ada kepala-kepala daerah yang habis masa jabatannya, kepala daerah yang habis masa jabatan 2023 dia lempar bolanya kepada Pj (Penjabat) di tahun 2024," ucapnya.

Tito tidak menjelaskan Pemda mana saja yang belum maupun yang telah merealisasikan NPHD di wilayah Sumatra. Namun dia mengaku memiliki datanya. Tito mengapresiasi daerah yang telah tuntas merealisasikan NPHD. Namun, dia mengatensi Pemda yang belum menyelesaikan NPHD agar segera melakukan langkah-langkah penyelesaian.

"Saya langsung masuk saja masalah anggaran saja yang paling penting ini, harus berasal dari APBD, jadi semua kepala daerah sudah harus menyelesaikan ini. Ini waktunya sudah pendek," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia meminta kepada gubernur di wilayah Sumatra baik yang definitif maupun berstatus Pj agar mengawal kabupaten atau kota yang belum menyelesaikan NPHD. Tito mengaku rutin mengecek kinerja masing-masing Pemda dalam merealisasikan NPHD.

"Kita harus yakinkan secepat mungkin 100 persen (realisasi NPHD), kalau sudah 100 persen KPU dan Bawaslu tidak ada alasan tidak melaksanakan kegiatan," ujar dia.

Selain itu anggaran juga perlu diberikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Lantaran keberadaan Satlinmas dinilai penting untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

"Nah kepala daerah harus menyiapkan anggaran melalui Kesbang, anggaran untuk mereka, jadi tidak hanya untuk anggaran KPU, Bawaslu, Tapi Linmas juga termasuk Satpol PP," kata dia.

Pilihan editor: Wantimpres Mau Diubah Jadi DPA, Pengamat: Buat Wadah Mantan Presiden

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

2 jam lalu

Ilustrasi Surat Suara Pemilihan Umum. TEMPO/Dasril Roszandi
Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

Pengawasan melekat logistik tersebut akan diatur dalam Peraturan Bawaslu yang saat ini dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.


Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu

3 jam lalu

Petugas PPK bersama sejumlah saksi melakukan rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat kecamatan di salah satu gudang logistik KPU Kota Bandung di Jalan Supratman, Bandung, Jawa Barat, 19 Februari 2024. Para saksi dan petugas melakukan verifikasi ulang terkait jumlah pemilih dan suara di TPS secara manual untuk menghindari kesalahan sistem di aplikasi Sirekap yang gagal membaca data jumlah suara masuk. TEMPO/Prima mulia
Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu

KPU menyusun linimasa produksi yang harus dipatuhi vendor percetakan surat suara, yang menjadi salah satu logistik pemilu untuk Pilkada 2024.


Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

23 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (tengah) berbincang dengan warga saat blusukan di Gang I Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo itu membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

Gibran dikabarkan bakal mundur sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Lantas, siapa penggantinya?


Sekda Kota Solo Buka Suara Soal Kabar Gibran Akan Mundur dari Wali Kota

1 hari lalu

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Murtono menjelaskan tentang kabar pengunduran diri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sekda Kota Solo Buka Suara Soal Kabar Gibran Akan Mundur dari Wali Kota

Sekda Kota Solo buka suara seputar kabar pengunduran diri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya saat ini


Dikabarkan Akan Mundur Sebagai Wali Kota Solo Akhir Juli, Ini Respons Gibran

1 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kiri) berbicang dengan Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo (kanan) usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dikabarkan Akan Mundur Sebagai Wali Kota Solo Akhir Juli, Ini Respons Gibran

Gibran dikabarkan bakal mundur sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.


Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

3 hari lalu

Taufiq Kiemas pertama kali mengenal Megawati saat mereka menjadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan bergabung di
Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

Taufiq Kiemas meraih penghargaan Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism dari CNN Awards 2024. Ini kiprah suami Megawati Soekarnoputri.


Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

4 hari lalu

Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi.  Instagram DPRD Rembang)
Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

Ketua DPRD Rembang, Supadi, dikabarkan ditahan oleh otoritas Arab Saudi, ini profilnya


Dapat Mandat Maju di Pilkada 2024, Anak Mantan Bupati Karanganyar Juliyatmono Mundur dari Caleg Terpilih

4 hari lalu

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono (kiri) memberikan surat Berita Acara Klarifikasi pengunduran diri Caleg Terpilih DPRD Karanganyar dari Partai Golkar, Ilyas Akbar Almadani (kanan) di Kabupaten Karanganyar, Rabu, 10 Juli 2024. Foto: Istimewa
Dapat Mandat Maju di Pilkada 2024, Anak Mantan Bupati Karanganyar Juliyatmono Mundur dari Caleg Terpilih

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono mengkonfirmasi pengunduran diri Ilyas sebagai caleg DPRD Karanganyar untuk ikut Pilkada 2024.


Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

5 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri), Ketua KPK sementara, Nawawi Pamolango dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari (kanan), seusai menandatangani Surat Edaran Bersama penguatan APIP dalam Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.


Partai Demokrat Siapkan Calon Untuk Pilkada di 6 Provinsi, Ini Daftarnya

5 hari lalu

Pemberian surat rekomendasi kepada calon gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu, 10 Juli 2024. Tempo/Hendri
Partai Demokrat Siapkan Calon Untuk Pilkada di 6 Provinsi, Ini Daftarnya

Partai Demokrat resmi mendeklarasikan nama-nama calon gubernur dan wakil di Pilkada serentak 2024.