TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran dirinya buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerja samanya selama ini," kata Semuel di kantor Kementerian Kominfo pada Kamis, 4 Juli 2024.
Semuel telah bekerja sebagai Dirjen Aptika selama 8 tahun. Dia meminta maaf karena PDNS diretas.
"Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Demikian saya sampaikan Indonesia terkoneksi makin digital. Makin maju," ucapnya.
Semuel mengundurkan diri karena punya tanggung jawab moral sebagai direktur. Dia berharap kasus tersebut bisa dia selesaikan.
"Harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya," ujarnya.
Ia menuturkan data masih tetap dilakukan proses pemulihan. Semuel tidak menjelaskan siapa yang bakal mengganti posisinya.
"Saya mundur pasti ada penggantinya," ujarnya.
Saat ditanya bagaimana rencana dia ke depan setelah mengundurkan diri, Semuel menyatakan dirinya tetap akan berada di dunia digital, walaupun tidak di instansi pemerintah lantaran sebelumnya dia dari swasta.
Pengunduran diri Semuel itu lantas menuai respons dari berbagai kalangan. Siapa saja dan apa respons mereka terkait pengunduran diri Semuel?
Anggota Komisi I DPR: Bentuk tanggung jawab moral
Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, keputusan Semuel mundur merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang pejabat.
“Itu bentuk tanggung jawab moral dari seorang pejabat. Saya berdoa semoga diikuti pejabat yang lain,” kata Hasanuddin kepada Tempo, Kamis, 4 Juli 2024.
Hasanuddin sebelumnya mengkritik keras kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kominfo karena serangan siber ke PDNS. Ia mempertanyakan mengapa serangan bisa terjadi pada obyek yang sangat vital.
“BSSN sebagai pengawal keamanan PDN dan Kemenkominfo sebagai pengelola PDN harus bertanggung jawab atas kelalaian ini. Ini potensi kebocoran data warga negara seluruh Indonesia, tidak bisa dianggap enteng,” kata Hasanuddin dalam rilisnya, 25 Juni 2024.
Puan Maharani: Sebaiknya evaluasi diri
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bobolnya keamanan PDNS memang sudah seharusnya mawas diri.
“Jadi secara konkret dievaluasi kemudian tindak lanjutnya seperti apa, pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri,” kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Juli 2024.
Puan pun mendorong agar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie juga ikut dievaluasi. “Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden,” ucap politikus PDIP itu.
Puan mengatakan, sebelumnya DPR sudah pernah membahas masalah peretasan tersebut dalam rapat Komisi I yang membidangi komunikasi. Dalam rapat yang juga dihadiri Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian itu, DPR menilai peretasan memang tidak seharusnya terjadi.
