INFO NASIONAL – Pj. Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam lakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti terkait revitalisasi jaringan perpipaan distribusi di Jalan Nasional dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah cabang Pangkalan Balai, di Kantor Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024.
Hani Syopiar mengatakan, permasalahan air minum di Kabupaten Banyuasin menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin saat ini. Pemkab Banyuasin mencari solusi terhadap permasalahan di PDAM Tirta Betuah seperti pompa, jaringan intake, jaringan distribusi, jarak intake dari boster yang terlalu jauh dan penyaluran air yang masih menggunakan pipa pvc dengan beberapa skema, salah satunya melalui Dirjen Cipta Karya.
Upaya lain yang dilakukan Pemkab Banyuasin adalah dengan menanda tangani MoU dengan pemerintah provinsi terkait pengadaan air bersih PT. Tirta Sriwijaya Maju (TSM) di daerah perbatasan Banyuasin dan Kota Palembang.
“Upaya-upaya ini kami lakukan untuk pemecahan permasalahan yang sudah berlarut, oleh sebab itulah, kami datang berkoordinasi dan berkonsultasi untuk upaya atau langkah yang harus dilakukan dalam peningkatan kapasitas PDAM Tirta Betuah, ” ujarnya.
Plt. Dirut PDAM Banyuasin, Zaenal Makmum, menjelaskan pelayanan PDAM Tirta Betuah memiliki 18 unit pelayanan yang melayani 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Namun, PDAM cabang Pangkalan Balai hanya mampu memproduksi 60 liter/detik.
Menurutnya, solusi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi PDAM cabang Pangkalan Balai adalah dengan meningkatkan kapasitas pompa intake lebung, pembangunan bak penampungan air, penggantian pipa jaringan distribusi intake, dan penggantian pipa jaringan transmisi intake ke boster.
Diana Kusumastuti pun memuji upaya Pemkab Banyuasin yang serius dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Tentu langkah ini sepenuhnya akan kami dukung demi kepentingan masyarakat, ” katanya.
Menurut Diana, PDAM Tirta Betuah harus melakukan perhitungan keperluan dana dan kapasitas kebutuhan. “PDAM Tirta Betuah harus ada program, agar dapat dipastikan kebutuhan yang akan dibantu dan ditujukan melalui Bapak Menteri. Harus ada induk spam-nya, DED, studi kelayakan, izin menggunakan air baku, kesiapan lahan, kesiapan lembaga pengelola, surat usulan kepala daerah, ” kata Diana.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus responsif merancang dan mengusulkan kegiatan terutama untuk dana inpres dengan data yang lengkap. (*)
