Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Calon Penerima KIP Kuliah Hilang Usai PDNS Diretas, Menko PMK: Harus Input Ulang

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu, 19 Juni 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu, 19 Juni 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh hacker berdampak ke mahasiswa baru terutama penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Data mereka telah terhapus. Penerima KIP harus mengunggah data ulang lantaran datanya hilang.

"Ya kalau memang datanya sudah enggak ada ya harus diinput ulang dong," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Juli 2024.

Sebanyak 47 domain layanan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terdampak gangguan Pusat Data Nasional (PDN).

Muhadjir meminta mahasiswa untuk bersabar karena pemerintah tengah mengupayakan mencari jalan tengah. "Karena ini memang ada musibah yang kami duga. Jadi diminta untuk memasukkan kembali data-dara yang diperlukan terutama penerima KIP kuliah," ucapnya.

Saat ditanya apakah kampus-kampus diminta untuk mengundur batas waktu pembayaran biaya kuliah, dia belum bisa memastikan. "Kami lihat nanti apakah efeknya sampai ke situ atau tidak. Kalau tidak ngapain harus diundur lihat saja nanti," tuturnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, meminta perguruan tinggi untuk memundurkan tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi pendaftar Kartu KIP Kuliah sampai proses seleksi penerima selesai. Hal ini terutama bagi mahasiswa yang baru saja diterima lewat jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP dan Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT tahun 2024.

"Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing dan pendaftar KIP Kuliah baru,” ucap Suharti melalui keterangan tertulis pada Senin, 1 Juli 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perguruan tinggi juga diminta menyesuaikan lini masa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Upaya itu untuk memastikan calon mahasiswa tidak kehilangan hak dalam mengikuti seleksi penerima KIP Kuliah. 

Imbauan itu termaktub dalam surat Kemendikbudristek bernomor Manual.065/A.J5/LP.01 01/2024 yang dikirim ke Pemimpin Perguruan Tinggi serta Kepala LLDIKTI Wilayah I hingga XVII. Kebijakan itu muncul karena sistem KIP Kuliah terkendala, akibat dari serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. 

Kemendikbudristek menjamin pendaftaran KIP Kuliah 2024 akan tetap berlangsung, guna memberi kesempatan bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar atau yang belum pernah mendaftar. Adapun pendaftarannya dibuka kembali pada 29 Juli hingga 31 Oktober 2024 melalui link https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

Selain itu, melalui link dan tenggat waktu tersebut, mahasiswa baru yang sudah mendaftar harus mengklaim ulang akun KIP Kuliah. Pendaftar dapat masuk menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor induk siswa nasional atau NISN. Selanjutnya, mereka harus mengunggah kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP Kuliah. 

Suharti menjelaskan proses pemindahan dan pemulihan sistem KIP Kuliah saat ini membutuhkan waktu. Termasuk rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP Kuliah dengan sistem lain. Ia berjanji sistem akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat 29 Juli 2024.

Pilihan Editor: Kemendikbud Janji Sistem KIP Kuliah Kembali Normal Paling Lambat Akhir Juli

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Cerita Karyawan Indofarma yang Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun, Jawaban Presiden Jokowi soal Budi Arie Didesak Mundur

48 menit lalu

Karyawan Indofarma Group melakukan aksi penuntutan upah Juni 2024 yang tak kunjung diterima, serta beberapa permasalahan perusahaan lainnya, di Indofarma Marketing Office, Manggarai pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Terpopuler: Cerita Karyawan Indofarma yang Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun, Jawaban Presiden Jokowi soal Budi Arie Didesak Mundur

Karyawan Indofarma Group terus menuntut pihak direksi agar membayarkan gaji bulan Juni 2024 yang hingga saat ini tak kunjung dibayarkan.


Kunci Akses Data PDNS Telah Tersedia Disertai Ancaman Terbaru Geng Hacker untuk Kominfo

6 jam lalu

Kunci Akses Data PDNS Telah Tersedia Disertai Ancaman Terbaru Geng Hacker untuk Kominfo

Geng ransomware Brain Cipher menepati janjinya memberikan kunci dekripsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) untuk Kementerian Kominfo


Peretasan PDNS: Fakta-fakta Brain Cipher Mau Kasih Kunci Deskripsi Secara Cuma-cuma

7 jam lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
Peretasan PDNS: Fakta-fakta Brain Cipher Mau Kasih Kunci Deskripsi Secara Cuma-cuma

Kelompok Brain Cipher yang membobol PDNS, yang baru muncul dalam lanskap ancaman siber.


Microsoft Mendadak Perbaharui Keamanan Windows, Tangkal Risiko Hacker

7 jam lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Microsoft Mendadak Perbaharui Keamanan Windows, Tangkal Risiko Hacker

Microsoft memperbaharui patch keamanan, padahal baru meluncurkan yang terbaru pada pertengahan Juni 2024.


Peretas Belum Beberkan Kunci Dekripsi PDNS, Pakar Siber Sarankan Ini

9 jam lalu

Peretas Akan Rilis Kunci Dekripsi Akses PDNS. (X/Brain Cipher)
Peretas Belum Beberkan Kunci Dekripsi PDNS, Pakar Siber Sarankan Ini

Kelompok hacker Brain Cihper belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerahkan kunci deskripsi akses PDNS.


Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

10 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

Komnas HAM meminta aparat penegak hukum mengusut kasus peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2


Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi setelah PDNS Diretas

10 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani saat diwawancarai pewarta di Jakarta. Foto: Dok/vel
Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi setelah PDNS Diretas

Jokowi tidak memerinci apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber setelah peretasan PDNS.


Perkuat Sistem Pengamanan Data, Menkopolhukam Minta BSSN Lakukan Ini

11 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Perkuat Sistem Pengamanan Data, Menkopolhukam Minta BSSN Lakukan Ini

BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN di Ragunan.


Deretan Perkembangan Pasca PDNS Diretas

11 jam lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Deretan Perkembangan Pasca PDNS Diretas

Hadi Tjahjanto menyatakan pemerintah mewajibkan kementerian dan lembaga mempunyai data cadangan sebagai tindak lanjut usai PDNS 2 diserang ransomware.


Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meresmikan PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS

Presiden Jokowi akhirnya bersuara soal peretasan PDNS dan desakan agar Budi Arie mundur. Semuanya sudah dievaluasi, katanya.