TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) di Indonesia berbeda dengan situasi yang pernah dialami oleh Arab Saudi dan Iran beberapa waktu lalu. Pemerintah mengidentifikasi pelaku atau hacker terhadap PDN sebagai non-state actor.
Budi Arie menyampaikan ini dalam wawancara khusus dengan Majalah Tempo edisi 1 Juli 2024. Menkominfo mengatakan, peretasan PDN di Indonesia bukan negara melawan negara.
“Ciri-ciri yang kami identifikasi dalam serangan ransomware ini mengarah pada non-state actor,” kata Budi Arie, Selasa pada 26 Juni 2024. Namun demikian, Ketua Umum kelompok relawan Projo ini tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku peretasan tersebut.
PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data. Pelaku peretasan sempat meminta uang tebusan US$ 8 juta tebusan kepada pemerintah. Namun pemerintah menolak untuk membayar tebusan tersebut.
Pusat Data Nasional mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.
“(Pelakunya) bisa dari luar negeri bisa dari dalam negeri. Semua konspirasi dan teori bisa keluar,” kata Budi Arie.
Baca selengkapnya di Majalah Tempo, Menteri Komunikasi Akui Klenger Menghadapi Peretasan Pusat Data Nasional.
