Imam tidak menampik ketahanan siber Indonesia memang harus terus diperbaiki dari waktu ke waktu, meskipun adaptif terhadap perkembangan zaman.
"Salah satu yang perlu, ya, dukungan anggaran, ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya," tuturnya.
Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak mulai peduli pada keamanan siber. Menurut dia, menjaga keamanan siber adalah tugas kolektif.
Petisi Desak Menkominfo Mundur
Sebelumnya, SAFEnet menggagas petisi mendesak Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Petisi mendesak Budi Arie mundur mulai dipublikasikan sejak Rabu, 26 Juni 2024 di change.org. Hingga Kamis sore, 27 Juni 2024, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 2.841 partisipan.
SAFEnet juga mengalamatkan petisi itu kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi selaku pihak pengambil kebijakan.
"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. Mundurlah!" tulis SAFEnet dalam petisinya.
SAFEnet lewat change.org mengungkap alasan menggagas petisi ini, yaitu tidak ada penjelasan situasi yang jelas kepada publik tentang apa yang sedang terjadi. Padahal, menurut SAFEnet, serangan siber beserta dampaknya termasuk informasi publik yang harus disampaikan dengan segera dan secara terbuka.
Hingga Rabu, 26 Juni 2024, setelah PDNS 2 Surabaya dibobol peretas, SAFEnet beranggapan belum ada penjelasan lengkap mengenai kejadian tersebut. Termasuk kronologi, dampak, dan penanganan yang dilakukan.
"Tidak ada juga pertanggungjawaban lebih jelas dari Kominfo terkait serangan siber tersebut," tulis SAFEnet di petisi itu.
SAFEnet mencatat serangan siber dan kebocoran data pribadi ini pernah menjangkiti sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selama dua tahun terakhir, setidaknya ada 113 kali kebocoran data pribadi.
Adapun temuan lembaga keamanan siber, Surfshak, mencatat ada lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data sepanjang 2023. Jumlah itu menjadikan Indonesia berada di urutan ke-13 dunia sebagai negara yang paling banyak kebocoran data.
