Kemenkominfo juga telah membangun PDN di dua lokasi, yakni Cikarang dan Batam sebagai pendukung konsolidasi data nasional. Namun, baru-baru ini PDN Sementara 2 di Surabaya justru dilaporkan diretas malware Ransomware. Kebocoran data tersebut menyebabkan kelumpuhan ratusan instansi pemerintah. Kejadian ini menjadi momok bagi Budi Arie dan membuatnya didesak mundur.
Adapun PDN Sementara 2 dikelola Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSN) mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Gangguan itu mengakibatkan layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berfungsi. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah mengalami gangguan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran.
2. Tantangan membereskan platform-platform yang meresahkan masyarakat
Kemenkominfo tercatat getol memblokir platform yang meresahkan masyarakat seperti situs judi online. Pada Januari 2024 lalu, selama 167 hari masa jabatan, berhasil memutus akses lebih dari 800 ribu konten judi online berupa situs, IP, aplikasi, dan file sharing. Capaian tersebut setara dengan akumulasi pemblokiran konten judi online yang telah dilakukan selama lima tahun sebelumnya.
Sepanjang 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023 total konten judi online telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Rinciannya, 596.348 situs dan IP, 173.134 platform Meta, 29.257 akun platform file sharing, 5.993 platform Google dan Youtube, 367 platform X, 170 platform Telegram, 15 platform TikTok, 8 platform App Store, dan 1 platform Snack Video.
Kendati giat melakukan pemblokiran, hal itu tampaknya tak berdampak pada fenomena judi online, yang justru kian marak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan perputaran uang judi online di Indonesia terus meningkat berdasarkan catatan dalam kurun tiga tahun terakhir. Terbaru, dalam kurun triwulan pertama 2024, total transaksi mencapai Rp 600 triliun.
Belakangan Presiden Jokowi sampai membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online untuk menangani fenomena. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, hal ini tentu menjadi tanda tanya terkait kinerja pemberantasan judi online yang merupakan bidang Kemenkominfo.
Ujang menduga datanya soal pemain judi online itu ada. Tapi tidak pernah ditindak. “Malah Jokowi bikin satgas pemberantasan judi online. Mestinya Menkominfo dulu bertindak, kenapa nggak berdaya?” katanya.
3. Tantangan membangun ekosistem digital
Ada tiga upaya strategis yang ditempuh Kemenkominfo dalam membangun ekosistem digital; pemutusan akses dan take down konten pelanggaran, terlibat di dalam berbagai forum internasional sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam penguatan tata kelola Internet global, dan melaksanakan penyusunan regulasi sebagai penguatan tata kelola ekosistem digital yang aman dan inklusif.
Sejak 17 Juli-14 November 2023, Kemenkominfo tercatat melakukan pemutusan akses dan take down 962.719 konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kominfo juga hadir dan menyuarakan posisi Indonesia mengenai tata kelola global dalam AI Safety Summit. Kemenkominfo juga melaksanakan penyusunan regulasi sebagai penguatan tata kelola ekosistem digital yang aman dan inklusif.