TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan dampak dari serangan siber Ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang ada di Surabaya. Serangan itu terjadi sejak 20 Juni 2024.
“Dari analisis dampak kita bisa melihat, kita berada dalam level dampak yang critical dan major,” kata Budi Arie saat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Juni 2024.
Sebagai informasi, serangan siber ransomware dinamakan Brain Chiper Ransomware, sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan agar akses data terbuka kembali. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik di Indonesia terkunci serta tidak dapat diakses.
Secara rinci, dampak sistem critical membuat gangguan total atau parsial pada fungsi utama. Lalu, hilangnya data dan tidak dapat diakses ke VM atau virtual machine. “Dampak pada layanan dan finansial bisa terjadi, dan semua tenant terdampak,” ucap Budi.
Sedangkan di level major, serangan siber membuat kegagalan dari satu fitur tapi tidak terdampak ke layanan atau aplikasi. Sehingga bisa membuat performa aplikasi turun dan berdampak pada banyak tenant.
Saat itu, lembaga yang paling disorot karena terdampak layanannya adalah keimigrasian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam). Terganggunya sistem imigrasi membuat bandara lumpuh. Contoh lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengalami gangguan 47 layanan.
Budi menyebut ada 239 atau 84,75 persen instansi pengguna yang terdampak layanannya, yaitu
- Kementerian atau Lembaga sebanyak 30 atau 10,64 persen
- Provinsi sebanyak 15 atau 5,32 persen
- Kabupaten sebanyak 148 atau 52,48 persen
- Kota sebanyak 48 atau 16,31 persen
Sedangkan, instansi Pengguna yang berhasil recovery layanan, yaitu:
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni layanan perizinan event.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni layanan keimigrasian.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni layanan sikap.
- Kementerian Agama, yakni SIHALAL.
- Kota Kediri, yakni ASN Digital
PIlihan Editor: Peretasan PDNS, Kominfo Targetkan Pemulihan Layanan Selesai Akhir Juli
