INFO NASIONAL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, meresmikan 15 Mal Pelayanan Publik (MPP), di Seraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, pada Senin, 24 Juni 2024.
Peresmian ini menjadi bukti dari penerapan reformasi birokrasi yang berdampak. Atas nama Pemerintah Indonesia, Azwar Anas mengapresiasi kinerja para kepala daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal lewat MPP.
Dalam sambutannya, Azwar Anas mengatakan, pelayanan publik adalah inti dari pemerintahan. Kata dia, puncak dari birokrasi adalah pelayanan publik.
“Oleh karena itu, harapan saya nanti bupati, wali kota lakukan survei setiap 6 bulan minimal. Lakukan survei kepada publik melalui lembaga survei apakah meningkat kepuasan rakyat dengan adanya MPP,” ujarnya, Senin, 24 Juni 2024.
Azwar Anas menegaskan, dirinya telah menugaskan Asisten Deputi dan Deputi Pelayanan Publik untuk melakukan survei, sekaligus melihat langsung kelapangan untuk menilai apakah indikator pelayanan publik bisa berjalan sesuai dengan fungsinya.
“Ada MPP yang kita resmikan secara online ternyata begitu kita cek di lapangan tidak berjalan sesuai dengan syarat-syarat MPP. Kalau itu tidak terpenuhi, tolong di grounded tidak lagi masuk menjad MPP, tapi cukup menjadi pelayanan satu pintu,” kata dia.
Azwar Anas pun berharap, ke-15 MPP yang diresmikan pada hari ini bisa berfungsi dengan baik.
Adapun pembentukan MPP dan MPP digital menjadi salah satu dari tujuh program prioritas Kementerian PANRB untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengintegrasian semua pelayanan instansi vertikal, daerah, BUMN/D dan swasta ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat.
PLT Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Akik Dwi Suharto mengatakan, peresmian ini menjadi tanda bahwa MPP telah layak beroperasi hingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata dia, peresmian ke-15 MPP ini menambah total MPP yang telah diresmikan Kementerian PANRB yang awalnya berjumlah 191 menjadi 206 MPP yang telah beroperasi.
Adapun ke-15 MPP yang baru diresmikan tersebut yakni Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bima, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Luwu. (*)
