Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengadilan Rakyat Diadakan Besok, Gugat Nawadosa Rezim Jokowi

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi People Power Indonesia menggelar aksi damai di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Juli 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi People Power Indonesia menggelar aksi damai di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Juli 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - People’s Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa akan menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau “Nawadosa” rezim Jokowi selama sepuluh tahun menjabat.

Juru Bicara Mahkamah Rakyat Luar Biasa, Edy Kurniawan mengatakan sidang rakyat tersebut akan dilaksanakan pada Selasa, 25 Juni 2024. Pengadilan itu akan disiarkan secara daring melalui laman mahkamahrakyat.id. Menurut dokumen yang diterima Tempo, sidang itu akan dilaksanakan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat mulai pukul 10.00 WIB.

Namun, Mahkamah Rakyat Luar Biasa belum mengungkapkan lokasi tempat berlangsungnya sidang. Edy berujar nama-nama hakim yang akan memimpin sidang juga baru akan diumumkan menjelang pengadilan. “Nama-nama majelisnya sekalian besok baru kami sampaikan,” kata Edy melalui pesan singkat pada Senin, 24 Juni 2024.

Edy berujar Mahkamah Rakyat Luar Biasa juga telah melayangkan panggilan kepada Jokowi untuk hadir di pengadilan rakyat tersebut. Surat pemanggilan itu, kata Edy, telah disampaikan secara langsung ke Kantor Sekretariat Negara dan secara daring ke media sosial mili pemerintah.

Menurut Edy, berbagai kebijakan Jokowi telah membuat rakyat semakin rentan dengan berbagai krisis. “Rezim Jokowi akan dimintai pertanggungjawaban atas sembilan isu kebijakan yang merugikan hak-hak konstitusional rakyat,” kata Edy.

Edy mengatakan Nawadosa rezim Jokowi terdiri dari beberapa kegagalan pemerintah yang mereka pandang telah mengganggu rasa keadilan rakyat. Ada sembilan poin Nawadosa yang mereka sebutkan dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

Pertama, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyoroti perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat yang mereka tuding dilakukan pemerintah selama sepuluh tahun terakhir. Edy mencontohkan berbagai proyek yang kemudian berujung konflik pertanahan, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga proyek Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, Mahkamah Rakyat Luar Biasa juga mencantumkan kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi yang ditudingkan kepada pemerintahan Jokowi sebagai bagian dari Nawadosa. “(Ketiga) melanggengkan impunitas serta kejahatan kemanusiaan,” kata Edy.

Sementara itu, keempat, ada persoalan perusakan sistem pendidikan dengan komersialisasi, penyeragaman, serta penundukan. Kelima, Mahkamah Rakyat Luar Biasa mencantumkan perihal eksploitasi sumber daya alam secara masif dan solusi-solusi palsu atas krisis iklim.

“(Keenam) melestarikan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta koruptor,” kata Edy.

Ketujuh, sistem kerja yang memiskinkan serta menindas pekerja dan, kedelapan, persoalan pemerintah yang dianggap sudah melakukan pembajakan legislasi. Terakhir, kesembilan adalah militerisme dan militerisasi yang dianggap telah dikerahkan pemerintah untuk melindungi proyek-proyek investasi dan para pengusaha.

Pilihan editor: BSSN Jelaskan Kronologi Serangan Siber ke Pusat Data Nasional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan warga penerima beras bantuan pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

Lasarus menilai seharusnya pemerintah tidak usah terlalu mengharapkan investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara.


Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

4 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

5 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

Melalui Perpres 75/2024, Jokowi mengobral HGU hingga 190 tahun dan HGB sampai 160 Tahun untuk Investor di IKN. Ini bunyi Perpres itu.


Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

Kaesang menilai masih banyak waktu bagi Golkar dan KIM mempertimbangkan nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta.


PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

7 jam lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

PP Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin usaha pertambangan untuk ormas kelola tambang


Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Melihat Situasi Lapangan
Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

Pembangunan IKN menghadapi sejumlah masalah. Prabowo disebut serahkan proyek IKN ke Gibran. Apa alasannya?


Perpres Percepatan Pembangunan IKN Dinilai Tidak Menjawab Persoalan di Lapangan

8 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Perpres Percepatan Pembangunan IKN Dinilai Tidak Menjawab Persoalan di Lapangan

Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) yang diteken Presiden Jokowi dinilai tidak menjawab persoalan.


Presiden Joko Widodo Buka Rakernas XVI Apkasi dan Apkasi Otonomi Expo 2024

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional XVI Apkasi Otonomi Expo dan Apkasi Procurement Network Tahun 2024, 10 Juli 2024.
Presiden Joko Widodo Buka Rakernas XVI Apkasi dan Apkasi Otonomi Expo 2024

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati untuk selalu menjaga inflasi daerah.


Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

10 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

Pemerintah berencana membeli air bersih dari Balikpapan untuk menyuplai kebutuhan di IKN