Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang SB UNFCCC ke-60: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi

image-gnews
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia  pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
Iklan

INFO NASIONAL – Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point (NFP) UNFCCC, memimpin Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada pertemuan Subsidiary Body (SB) ke-60 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bonn, Jerman, pada 3 - 14 Juni 2024. Sidang ini membahas agenda Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dan Subsidiary Body for Implementation (SBI) 60, agenda transisi CDM, mandated event dan side event.

Terkait dengan langkah operasionalisasi perdagangan karbon di Indonesia, salah satu agenda penting yaitu SBSTA 60 terkait Article 6 Paris Agreement, termasuk mandated event terkait dengan usulan tema program kerja Non Market Approach bagi negara anggota Paris Agreement dan side event yang terkait dengan keputusan CMA 3 dan 4 tentang ketentuan dan persyaratan pelaksanaan Article 6 termasuk penggunaan methodology, otorisasi, corresponding adjustment dan pelaporannya.

Agenda ini menghasilkan draft conclussion, yang akan menjadi bahan pembahasan pada pertemuan COP 29 UNFCC mendatang di Baku, Azerbaijan pada awal November mendatang. Dalam Draft Conclusion ditegaskan bahwa transfer unit karbon kepada mitra kerjasama luar negeri baik untuk tujuan NDC dan other international mitigation purposes (OIMP) seperti CORSIA dan labelling, harus dilakukan otorisasi oleh Negara Asal (Host Country).

Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M. Ahdiyar Syahrony mengatakan dalam siaran pers, Sabtu, 22 Juni 2024, masing-masing negara pihak harus membuat peta jalan capaian NDC tahunan untuk monitoring capaian NDC tahunannya dalam kaitannya dengan agenda ini. Sementara disepakati bahwa pembahasan detail methodology untuk corresponding adjustment baru akan dibahas pada COP 30 tahun 2025. Sementara terkait Artikel 6.2. kerjasama antar negara, belum berhasil menyepakati format laporan elektronik sebagai basis penyusunan laporan dan ditegaskan bahwa pelaksanaan kerjasama di bawah Artikel 6.2 tetap bisa dilaksanakan, tanpa menunggu kesepakatan format laporan.

Pada subjek berkenaan dengan mekanisme kerjasama luar negeri untuk membantu kontribusi NDC Host Country tanpa transfer unit karbon ke mitra Kerjasama luar negeri (non pasar) atau Article 6 ayat 8 Paris Agreement, hasil pembahasan merujuk Keputusan 4 CMA 3 dan keputusan 8 CMA 4 yang  mengatur peran NFP A6.8, dimana NFP dapat melakukan identifikasi implementasi di negaranya dan menyampaikan kepada UNFCCC melalui Non Market Web Based Platform.

Pada agenda ini juga dibahas tema program kerja tahun 2024 dimana akan dilakukan identifikasi di tingkat negara anggota Paris Agreement. “Dalam hal ini, Indonesia mendorong peran para pihak dalam kontribusi NDC melalui Kerjasama Luar Negeri tanpa transfer unit karbon ke luar negeri, khususnya  pada kegiatan berbasis lahan, termasuk pertanian dan kehutanan. Tema program kerja 2024 yang disepakati untuk identifikasi program kerja 2024 terkait dengan sumberdaya alam,” tulis keterangan tersebut.

Di sela-sela pertemuan SB 60, di luar agenda persidangan, Verra, sebuah organisasi nirlaba yang menjalankan standar di pasar lingkungan dan sosial, termasuk program kredit karbon terkemuka di dunia, bekerjasama dengan Sekretariat Perubahan Iklim Singapore dan Gold Standard, menyelenggarakan side event terkait voluntary market dalam pelaksanaan Artikel 6 PA. Dalam paparannya, (Verra, Sekretariat Perubahan Iklim Singapore dan Gold Standard), menyampaikan antara lain: Verra, sebagai salah satu pemilik program voluntary carbon market, terus berusaha untuk mewujudkan integritas lingkungan sebagaimana termaktub di dalam keputusan CMA 3 dan 4, yakni kerjasama antar swasta nasional dengan swasta luar negeri, baik untuk tujuan NDC (termasuk dekarbonisasi dan net zero emisi perusahaan di luar negeri) maupun untuk tujuan lainnya (CORSIA, tujuan sukarela seperti labelling), memerlukan otorisasi dari host country (negara asal).

Verra juga menyatakan pendapat bahwa corresponding adjustment oleh Host Country, dilakukan untuk menghindari double counting dan agar catatannya dalan registry menjadi balance, kecuali untuk tujuan labelling perusahaan di luar negeri, yang diusulkan memerlukan corresponding adjustment oleh host country.

Hasil pembahasan Artikel 6 PA pada pertemuan SB 60 di Bonn berupa draft conclusion serta beberapa isu pembahasan akan dibahas dan dinegosiasikan lebih lanjut pada pertemuan SBs ke-61secara back-to-back dengan pertemuan COP 29 UNFCCC di Baku, Azerbaijan pada bulan November 2024 mendatang. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KLHK Kaji Data Komisi Eropa yang Sebut Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global

2 jam lalu

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia  pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
KLHK Kaji Data Komisi Eropa yang Sebut Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global

KLHK akan kaji data Komisi Eropa yang menyebut Indonesia menyumbang emisi 1,24 Gt setara CO2e atau 2,3% emisi GRK global.


Mitigasi Perubahan Iklim Global, BMKG Resmikan Tower Pemantau Gas Rumah Kaca di Jambi

2 jam lalu

Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memeriksa alat Actinograph untuk mengukur intensitas radiasi matahari di Taman Alat Cuaca BMKG Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. BMKG memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan berlangsung hingga akhir Oktober dan awal musim hujan terjadi pada awal November 2023. Tempo/Tony Hartawan
Mitigasi Perubahan Iklim Global, BMKG Resmikan Tower Pemantau Gas Rumah Kaca di Jambi

BMKG membantu upaya menekan emisi gas rumah kaca guna menahan laju perubahan iklim global. Salah satunya dengan pembangunan tower GRK di Jambi.


Kemal Hendrayadi Peduli anak Yatim

3 jam lalu

Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi memiliki keinginan untuk ikut andil dalam mempersiapkan Indonesia emas 2045.
Kemal Hendrayadi Peduli anak Yatim

Bakal calon Wali Kota Bekasi, Kemal Hendrayadi, menaruh kepedulian lebih terhadap anak yatim piatu.


Kemal Hendrayadi Siap Lanjutkan Pengabdian kepada Negara Lewat Pencalonannya Jadi Bakal Walkot Bekasi

3 jam lalu

Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi, Peran wartawan corong dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Kemal Hendrayadi Siap Lanjutkan Pengabdian kepada Negara Lewat Pencalonannya Jadi Bakal Walkot Bekasi

Pensiunan Jenderal Bintang Satu, Kemal Hendrayadi, siap kembali melanjutkan pengabdiannya kepada negara lewat pencalonannya sebagai Wali Kota Bekasi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mendatang.


PLN dan MKI Gelar Electricity Connect 2024

15 jam lalu

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, PT PLN Persero bersama Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) akan menggelar Electricity Connect 2024 pada 20 - 22 November 2024 mendatang. Acara ini akan menjadi showcase kekuatan Indonesia dalam membangun sistem ketenagalistrikan terintegrasi di kawasan ASEAN. Dok. PLN
PLN dan MKI Gelar Electricity Connect 2024

Electricity Connect 2024 pada 20 - 22 November 2024 mendatang.


Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

15 jam lalu

Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

Kemendagri tengah memperkuat dukungan data untuk program pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.


Mengintip Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai

16 jam lalu

Project Director LRT Jakarta dari PT Jakarta Propertindo  (Perseroda) atau Jakpro, Ramdhani Akbar memaparkan progres pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai, di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Besta
Mengintip Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai

LRT Jakarta trase Velodrome-Manggarai ini nantinya bisa mengangkut 80 ribu penumpang setiap harinya.


Bamsoet Pastikan IMI Siap Gelar Berbagai Kejuaraan Balap Internasional

16 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Pleno IMI Pusat ke-3 Tahun 2024, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Dok. MPR
Bamsoet Pastikan IMI Siap Gelar Berbagai Kejuaraan Balap Internasional

Bambang Soesatyo sedang mempersiapkan agar pada tahun 2025 nanti, IMI di berbagai daerah bisa lebih banyak lagi yang menjadi tuan rumah berbagai event balap internasional.


Telkom Pastikan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi jelang Perayaan HUT RI di IKN

17 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture, Ermono Liman Prabowo Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, EGM Digital Infrastructure Development, Cholis Safrudin,dan EVP Telkom Regional VI, Rachmad Dwi Hartanto saat rehearsal test kesiapan gelaran
infrastruktur telekomunikasi IKN di Balikpapan, Rabu 17 Juli 2024. Dok. Telkom
Telkom Pastikan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi jelang Perayaan HUT RI di IKN

Siapkan infrastruktur jaringan telekomunikasi Always On berkapasitas total 200 Gbps.


IMI Persiapkan Kawasan Sirkuit Internasional Sentul di Bogor jadi Kawasan Ekonomi Khusus

17 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Pleno IMI Pusat ke-3 Tahun 2024, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Dok. MPR
IMI Persiapkan Kawasan Sirkuit Internasional Sentul di Bogor jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Bambang Soesatyo mengungkapkan IMI sedang mempersiapkan agar Kawasan Sirkuit Internasional Sentul di Bogor bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).