TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet absen dari panggilan yang dilayangkan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR hari ini. Panggilan tersebut buntut dari pernyataan Bambang ihwal wacana amendemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Ketua MKD, Adang Daradjatun, mengatakan Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo selaku pihak teradu telah menyampaikan ihwal ketidakhadirannya dalam pemanggilan yang diagendakan MKD, Kamis hari ini.
Baca juga:
Melalui warkat tertanggal 19, Juni 2024, kata Adang, Bamsoet menyebutkan salah satu alasan dari ketidakhadiranya tersebut. "Padatnya agenda kegiatan selaku pimpinan MPR yang sudah terjadwal sebelumnya," kata politikus PKS tersebut di ruang sidang MKD, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 20 Juni 2024.
Dengan ketidakhadiran politikus Golkar tersebut, Adang melanjutkan, MKD bakal menunda persidangan dengan rentang waktu paling lama 30 hari setelah surat panggilan pertama kepada Bamsoet. "Surat pangilan juga akan disampaikan kepada yang bersangkutan," ujar Adang.
Nantinya, kata politikus PKS itu, apabila Bamsoet secara tiga kali berturut-turut tak memenuhi panggilan MKD sejak disampaikan surat pemanggilan pertama. Maka, MKD akan mengambil sikap tegas terkait hal ini. "MKD akan melakukan rapat untuk mengambil keputusan apabila teradu tidak memenuhi panggilan sebanyak tiga kali," ucap Adang.
Adapun Bamsoet, dilaporkan ke MKD oleh seorang Mahasiswa bernama Muhammad Azhari pada 6 Juni lalu. Laporan ini buntut dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut yang menyatakan bahwa semua Fraksi partai politik di DPR sepakat untuk melakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945
Dalam laporannya, Azhari, mengatakan Bamsoet tidak dalam kapasitas untuk menyatakan hal seperti itu ke hadapan publik.
Melalui keteranga tertulis, 7 Juni lalu, Bamsoet megatakan laporan tersebut keliru. Dia menila pelapor salah cermat dan tidak memahami kosakata dalam laporan yang diwartakan media. Bahkan, Ia menilai laporan tersebut memutar balikan fakta yang ada.
Kendati begitu, Ketua Ikatan Motor Indonesia tersebut, menegaskan tidak meradang terhadap laporan yang dilayangkan ke MKD. Ia mengklaim, hanya menyesalkan tindakan pelapor yang telah menyebarkan beruta bohong. "Harapan saya saudara M. Azhari yang mengatasnamakan mahasiswa Islam Jakarta itu menyadari kekeliruannya," ujar Bamsoet.
Pilihan Editor: Tolak Rencana Amendemen Kelima UUD, Demokrat Sebut Potensial Sandera Presiden
