TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk 2025, di antaranya untuk biaya pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Siapa saja mereka?
1. Sekretaris Kabinet
Sekretaris Kabinet, Pramono Agung, meminta tambahan anggaran guna menyokong kerja-kerja kesekretariatan bekerja di IKN. Ia mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025.
Pramono mengusulkan hal tersebut saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.
Usulan itu, kata Pramono, bukan untuk pemerintahan Jokowi, saat ini, tetapi untuk pemerintahan baru ke depan. "Tidak mungkin untuk tidak ditambah (anggaran), karena tentunya ada yang di IKN, ada juga yang nanti ada di Jakarta sehingga pasti ada penambahan anggaran," ujarnya kemarin seperti dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan. Pertama, kebutuhan anggaran operasional, sarana dan prasarana Sekretariat Kabinet di IKN, pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data. "Karena nanti kalau di IKN, semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya. Jadi, kita memang green energy," ucap Pramono.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono minta tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk tahun depan, sementara pagu indikatif KKP Rp6,23 triliun. Tambahan anggaran itu, agar kebijakan ekonomi biru yang mengedepankan keberlanjutan ekologi yang diusung KKP dapat berjalan dengan baik.
Ia meyakini bahwa sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengedepankan sisi ekologi di samping sisi ekonomi, mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Usulan Trenggono mendapat sambutan positif, salah satunya adalah anggota Komisi IV, yakni Hanan A Rozak yang menyetujui usulan tambahan anggaran itu. “Kami sangat mendukung usulan dari Pak Menteri terkait tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk tahun 2025,” ujarnya.
3. Polri
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp60,64 triliun untuk 2025 saat rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pagu indikatif Polri untuk 2025 sebesar Rp104,67 triliun. Namun, menurutnya kebutuhan Polri sebesar Rp165,31 triliun.
"Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44,74 triliun atau naik 38,12 persen dibandingkan anggaran 2024," kata Agus.
Dia menjelaskan, dalam rangka menyiapkan ketanggapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya peningkatan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melanjutkan reformasi birokrasi, hingga masih tingginya kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan pencucian uang.
Selain itu, menurutnya penambahan anggaran itu juga mempertimbangkan rencana pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, masih berkembangnya kejahatan siber, serta ditetapkannya Polda Papua Barat dan Papua Tengah.
4. KPK
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp117,12 miliar. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan pada tahun 2025, KPK memiliki kebutuhan anggaran sebesar Rp1,354 triliun, namun pagu indikatifnya sebesar Rp1,237 triliun.
"Kepada pimpinan Komisi I DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp117,12 miliar," kata Nawawi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan usulan tambahan anggaran itu untuk program dukungan manajemen sebesar Rp65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi sebesar Rp52,11 miliar.
Dia menjelaskan pagu indikatif KPK tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024. Menurut dia, pada tahun 2023, KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp1,316 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp1,377 triliun. "Yaitu turun sebesar Rp139,74 miliar, penurunan anggaran KPK jika dibandingkan dengan Dipa KPK 2024," kata dia.
Di samping itu, dia menjelaskan bahwa KPK mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp398,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 hingga 31 Mei 2024, KPK telah mendapatkan PNBP sebesar Rp267,23 miliar.
5. Kementerian Pertahanan dan TNI
Kementerian Pertahanan, kata Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, memiliki usulan anggaran yang paling besar dalam rapat. “Anggarannya Rp 155 triliun di Kemenhan-nya yang tertinggi,” kata Utut. “Kemudian di Angkatan Darat Rp 54 triliun, Angkatan Laut sekitar Rp 20 triliun, Angkatan Udara sekitar Rp 18 triliun, terus kemudian tadi di Mabes atau Panglima itu Rp 9,3 triliun."
Jika ditotal, usulan anggaran tiap-tiap matra angkatan bersenjata beserta Markas Besar (Mabes) TNI yang disampaikan Utut mencapai Rp 101,3 triliun. Meski begitu, Utut mengatakan dia tidak bisa memberi tahu peruntukan anggaran tersebut secara detail. “Kan rapatnya dibilang tertutup, kalau saya ngomong ke kamu berarti saya mencederai kesepakatan di sana,” ucap anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
6. Otorita IKN
Otorita IKN mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Permintaan ini diajukan oleh Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.
Pada 5 April 2024, pagu indikatif Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 505,5 miliar. Namun, setelah berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai rencana kerja 2025, ditemukan beberapa kebutuhan yang belum teralokasikan. Menurut Raja Juli, total anggaran untuk kebutuhan tersebut adalah Rp 29,8 triliun.
ANANDA RIDHO SULISTYA | ANTARA | SULTAN ABDURRAHMAN | RIRI RAHAYU | BAGUS PRIBADI | SUKMA KANTHI NURANI
Pilihan Editor: Tekor Setoran Pajak
