Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menko PMK Berharap Pesantren Bukan Cuma Bisa Cetak Santri, Tapi...

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 10 Juni 2024, usai rapat persiapan perayaan HUT ke-79 RI di IKN. TEMPO/Daniel A. fajri
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 10 Juni 2024, usai rapat persiapan perayaan HUT ke-79 RI di IKN. TEMPO/Daniel A. fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pesantren sebagai lembaga pendidikan harus turut memberikan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di samping pembelajaran agama yang menjadi pengetahuan utama para santri.

“Pondok pesantren itu tidak hanya mencetak santri yang ahli agama yang mensyiarkan Islam bagi masyarakat, tetapi juga harus bisa membantu masyarakat menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa, dan bernegara,” ujar Muhadjir dalam rilis resmi, yang dikutip Ahad, 16 Juni 2024.

Sabtu kemarin, Menko PMK menyampaikan ceramah pendidikan yang diperuntukan untuk membekali para santri pesantren Al Ubaidah Kertosono yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan itu, Muhadjir mengatakan dorongan pemerintah terhadap pengembangan pondok pesantren telah ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo yang mencetuskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Isi undang-undang tersebut telah mengamanatkan pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran regulasi tersebut sekaligus menjadi dasar legitimasi pondok pesantren yang telah sah di mata hukum dan dilindungi keberadaannya oleh negara. Muhadjir menyebut, berlakunya aturan itu menjadi bentuk perhatian serius pemerintah terhadap pesantren.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Alhamdulillah Bapak Presiden Jokowi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keberadaan pondok pesantren, antara lain disahkan Undang-Undang Pesantren. Jadi pesantren sekarang sah menjadi lembaga pendidikan, menjadi lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang sah karena sudah mendapatkan payung hukum,” kata Muhadjir.

Muhadjir turut menyampaikan, dorongan kepada pesantren yang harus mampu memberikan pendidikan agama dan pengetahuan umum yang berimbang sejalan dengan perintah agama yang menyatakan keberadaan keduanya tidak boleh berat sebelah.

“Kita ini diperintah oleh Allah untuk menyeimbangkan kehidupan. Agar hidup kita itu imbang antara dunia dan akhirat, antara duniawi dan ukhrowi, antara ilmu-ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, tidak boleh berat sebelah,” kata Muhadjir.

Pilihan editor: Kans Duet Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta, PSI: Tunggu Agustus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

4 Fakta Fakta Penambahan Kuota Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar

3 hari lalu

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menerima kunjungan Imam Besar atau Syekh Besar Universitas Al-Azhar, Ahmad Muhammad Ahmed Al-Tayeb, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Indonesia, pada Rabu, 10 Juli 2024. (ANTARA /Benardy Ferdiansyah)
4 Fakta Fakta Penambahan Kuota Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar

Masa pendaftaran dan ujian penempatan mahasiswa baru di Universitas Al-Azhar akan berlangsung mulai Agustus hingga pertengahan Oktober 2024. Calon mahasiswa baru (camaba) diwajibkan mengikuti placement test (tahdd mustaw) dan matrikulasi bahasa sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan dan ujian.


BNPT Beri Edukasi Mahasiswi Gontor Terkait Terorisme

9 hari lalu

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Andika Crhisnayudhanto menjadi pembicara di Kampus Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam (Unida) Gontor di Ngawi, Jawa Timur, Rabu 10 Juli 2023. BNPT memberikan edukasi tentang penanganan terorisme. Dok. BNPT.
BNPT Beri Edukasi Mahasiswi Gontor Terkait Terorisme

Kegiatan ini menjadi upaya edukasi penanganan anak yang terafiliasi terorisme karena terorisme masih menjadi ancaman yang serius.


Santriwati Meninggal, Polisi Panggil Pengurus Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Timur

9 hari lalu

Kepala Satreskrim Polresta Mataram Komisarus I Made Yogi Purusa Utama. ANTARA/Dhimas B.P.
Santriwati Meninggal, Polisi Panggil Pengurus Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Timur

Kepolisian Resor Kota Mataram memanggil 14 saksi dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap santriwati Pondok Pesantren Al-Aziziya.


Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

12 hari lalu

Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa tentang pelaksanaan PPDB di depan SMAN 4 Depok Jalan Jeruk Raya, Tapos, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

Pembentukan Satgas PPDB masih menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Pemerintah Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol Menuai Sejumlah Kritikan

12 hari lalu

Pesan penawaran pinjaman online yang ada di gawai saat rilis kasus di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 15 Oktober 2021. ANTARA/Sigid Kurniawan
Pemerintah Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol Menuai Sejumlah Kritikan

Dukungan pemerintah terhadap pinjol untuk membayar UKT menuai sejumlah kritikan. Salah satunya, dinilai bisa menimbulkan beban atau masalah baru.


Riwayat Pendidikan Hasyim Asyari, Pernah Jadi Ketua OSIS dan Belajar di Pesantren

12 hari lalu

Riwayat Pendidikan Hasyim Asyari, Pernah Jadi Ketua OSIS dan Belajar di Pesantren

Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat DKPP karena terbukti lakukan tindak asusila. Ini riwayat pendidikannya.


Pemerintah Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Pengamat: Berpotensi Timbulkan Penyimpangan

12 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Pemerintah Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Pengamat: Berpotensi Timbulkan Penyimpangan

Dukungan pemerintah terhadap pinjol untuk biaya pendidikan bisa menimbulkan beban atau masalah baru.


Menko PMK Dukung Bayar UKT Pakai Pinjol, Pengamat: Pemerintah Seperti Lepas Tangan

14 hari lalu

Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan. Sumber: unnes.ac.id
Menko PMK Dukung Bayar UKT Pakai Pinjol, Pengamat: Pemerintah Seperti Lepas Tangan

Pengamat Pendidikan UNNES, Edi Subkhan mengatakan pemerintah seolah lepas tangan dalam menyelesaikan permasalahan UKT


Respons Cak Imin atas Usulan Muhadjir Effendy untuk Naikkan UKT Mahasiswa Baru

16 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Respons Cak Imin atas Usulan Muhadjir Effendy untuk Naikkan UKT Mahasiswa Baru

Cak Imin menuturkan pemerintah justru harus memastikan UKT semakin terjangkau.


Kemenag Buka Kuota Beasiswa Santri, Simak Jadwal dan Persyaratannya

16 hari lalu

Ilustrasi beasiswa santri Foto Kementerian Agama
Kemenag Buka Kuota Beasiswa Santri, Simak Jadwal dan Persyaratannya

Kuota beasiswa santri tahun ini ditargetkan 1.000 santri untuk melanjutkan studi ke jenjang S1, S2, dan S3.