Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPemerintah memastikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan segera mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin tambang dengan badan usaha. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan pada Jumat, 7 Juni 2024, bahwa lahan hasil penciutan milik bekas perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu sudah bisa diberikan kepada organisasi keagamaan, termasuk NU.

Menurut tokoh NU yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menilai NU memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola tambang negara.

"Kami juga punya sayap bisnis yang memiliki keahlian, kemampuan, dan teknokrat. Kalau kesempatan itu diberikan, ya insyaallah mampu," kata dia di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024.

Menurut dia, keterlibatan organisasi Islam mengelola tambang merupakan representasi terhadap masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya negara. Dia mengatakan kesempatan ini harus dimanfaatkan agar pengelolaan tambang bisa tepat sasaran untuk masyarakat luas.

"Bagi NU, ini kesempatan yang diberikan pemerintah, kenapa tidak kita manfaatkan?” kata Ikhsan.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru menyebutkan NU memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkilauan dan layak diamanatkan dalam mengelola tambang negara.

"Jangan meragukan kompetensi SDM NU. Di NU, ada banyak profesor dan secara organisasi ada badan-badan yang menangani ekonomi sektoral, termasuk energi," kata dia dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu, 8 Juni 2024.

Falah juga sependapat keterlibatan NU dapat mewakili masyarakat Indonesia dalam pengelolaan tambang. Sebab, kata dia, anggota NU tercatat mencapai 56,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Karena itu, pria yang akrab disapa Gus Falah itu meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pengelolaan tambang di tangan ormas Islam, terutama NU.

Selanjutnya, pemerintah segera berikan izin tambang kepada PBNU...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

21 menit lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan warga penerima beras bantuan pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

Lasarus menilai seharusnya pemerintah tidak usah terlalu mengharapkan investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara.


PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

1 jam lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

Kader muda Muhammadiyah kembali mendesak para elite PP Muhammadiyah pertimbangkan keputusan untuk menolak konsesi tambang untuk ormas keagamaan


Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha Sampai Akhir Juli

3 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

4 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

Melalui Perpres 75/2024, Jokowi mengobral HGU hingga 190 tahun dan HGB sampai 160 Tahun untuk Investor di IKN. Ini bunyi Perpres itu.


Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

5 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

Kaesang menilai masih banyak waktu bagi Golkar dan KIM mempertimbangkan nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta.


PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

6 jam lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

PP Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin usaha pertambangan untuk ormas kelola tambang


Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Melihat Situasi Lapangan
Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

Pembangunan IKN menghadapi sejumlah masalah. Prabowo disebut serahkan proyek IKN ke Gibran. Apa alasannya?


Perpres Percepatan Pembangunan IKN Dinilai Tidak Menjawab Persoalan di Lapangan

7 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Perpres Percepatan Pembangunan IKN Dinilai Tidak Menjawab Persoalan di Lapangan

Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) yang diteken Presiden Jokowi dinilai tidak menjawab persoalan.


Presiden Joko Widodo Buka Rakernas XVI Apkasi dan Apkasi Otonomi Expo 2024

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional XVI Apkasi Otonomi Expo dan Apkasi Procurement Network Tahun 2024, 10 Juli 2024.
Presiden Joko Widodo Buka Rakernas XVI Apkasi dan Apkasi Otonomi Expo 2024

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati untuk selalu menjaga inflasi daerah.