Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peluang Revisi UU Peradilan Militer di DPR

image-gnews
Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi urusan pertahanan, Bobby Adhityo Rizaldi, membuka peluang terhadap revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Namun, kata dia, revisi tersebut dapat dilakukan jika ada intruksi dari pimpinan DPR maupun usulan dari pemerintah.

"Sejauh ini di DPR belum ada yang inisiasi, begitu juga di pemerintah belum ada yang mengusulkan," kata Bobby, Rabu, 12 Juni 2024.

Ia mengatakan Komisi Pertahanan tak dapat melakukan agenda legislasi seperti keinginan koalisi masyarakat sipil. Meski begitu, politikus Partai Golkar ini membenarkan adanya polemik di dalam peradilan militer. Penyebabnya, Pasal 65 Undang-Undang TNI mengatur bahwa prajurit TNI yang melalukan kejahatan harus diadili melalui mekanisme peradilan militer. Ketentuan tersebut yang membuat penegak hukum sungkan saat hendak menangani dugaan pelanggaran pidana prajurit TNI.

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR agar memprioritaskan revisi UU Peradilan Militer dibandingkan mengubah Undang-Undang TNI. Saat ini DPR tengah membahas revisi UU TNI. Dewan sudah memutuskan revisi UU TNI menjadi usul inisiatif lembaganya.

Sesuai draf revisi yang disusun oleh Badan Legislasi DPR, terdapat dua pasal dalam UU TNI yang akan diubah, yaitu Pasal 47 dan 53. Dalam Pasal 47, Baleg memperluas peran prajurit aktif di jabatan sipil. Prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil di semua kementerian atau lembaga sesuai dengan kebijakan presiden. 

Lalu Pasal 53 mengatur batas usia pensiun prajurit. Baleg mengusulkan perpanjangan usia pensiun perwira TNI menjadi 60 tahun, dari sebelumnya 58 tahun.

Anggota koalisi masyarakat sipil, Dimas Bagus Arya, mengatakan revisi UU Peradilan Militer lebih mendesak dilakukan dibandingkan perubahan UU TNI. Alasannya, keberadaan UU Peradilan Milter yang lebih baik dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pidana maupun hak asasi manusia yang melibatkan prajurit aktif di jabatan sipil.

Ia mencontohkan berbagai perkara pidana yang menjerat prajurit aktif di jabatan sipil yang justru yang ditangani oleh peradilan militer. Misalnya, kasus korupsi Kepala Basarnas Marsekal Madya Hendri Alfiandi. Awalanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus Hendri. Tapi KPK terpaksa menyerahkan penanganan kasus Hendri ke Pusat Polisi Militer TNI.

"Setelah diambil alih oleh Puspom, informasi mengenai peradilannya amat minim," kata Dimas, Rabu kemarin.

Ia berpendapat, kasus korupsi Hendri tersebut seharusnya disidangkan di peradilan umum tindak pidana korupsi. Sebab kasus tersebut terjadi karena posisi Hendri di jabatan sipil. Selain itu, kasus korupsi yang ditangani melalui mekanisme peradilan militer cenderung menjadi impunitas bagi perwira tinggi TNI. “Sebagai contoh kasus pengadaan helikopter AW-101. Apakah penerima suap yang disinyalir melibatkan petinggi militer itu terungkap," ujar Dimas.

Pilihan Editor : Menutup Celah Impunitas Anggota TNI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

7 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

16 jam lalu

Mahasiswa menjebol barikade Polisi saat ratusan mahasiswa  dari elemen mahasiswa gabungan menggelar demonstrasi sembilan tahun pemerintahan Jokowi, di kawasan Patung Kuda, Monas, Jumat 20 Oktober 2023. Aksi ini bertepatan dengan momentum 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Mahasiswa berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi. Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi Hukum, HAM, Komersialisasi Pendidikan, Represifitas Aparat, Konflik Agraria, dan Investasi Yang Membelakangi hak-hak rakyat. TEMPO/Subekti.
Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

Pada periode kedua Presiden Jokowi, Amnesty International mencatat sejumlah pelemahan lembaga-lembaga penegak hukum lewat politisasi penguasa.


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

18 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.


TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

23 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

"Bisnis yang dilakukan (prajurit TNI) sebagai pekerjaan sampingan saja," kata Kapuspen TNI Nugraha kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

1 hari lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Dok. DPR. Ist/Man
Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

Komisi X DPR RI meminta pemerintah buka sekolah darurat usai peristiwa pembakaran gedung sekolah yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM)


Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

1 hari lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

KPK mengungkapkan alasan Sekjen DPR Indra Iskandar belum ditahan, meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.


Revisi UU TNI Ingin Hapuskan Larangan Berbisnis untuk Prajurit

1 hari lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
Revisi UU TNI Ingin Hapuskan Larangan Berbisnis untuk Prajurit

Ada kepentingan lebih besar di balik usulan penghapusan larangan prajurit berbisnis di revisi UU TNI.


Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

2 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

Awalnya anggota pansus haji sudah mendapatkan undangan rapat perdana dengan agenda pemilihan pimpinan pansus.


Rapat Pansus Haji Ditunda, Wisnu Wijaya: Mungkin Karena Pimpinan DPR Belum Bisa Hadir

2 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Rapat Pansus Haji Ditunda, Wisnu Wijaya: Mungkin Karena Pimpinan DPR Belum Bisa Hadir

Rapat perdana panitia khusus atau Pansus Haji DPR hari ini ditunda karena kemungkinan pimpinan Dewan tak bisa hadir.