Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.

Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan garis besar pembahasan usai rapat yang berlansung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Juni 2024 itu. Menurut Utut, garis besar diskusi anggaran tersebut bisa diungkapkan kepada publik.

Kementerian Pertahanan, kata Utut, memiliki usulan anggaran yang paling besar dalam rapat. “Anggarannya Rp 155 triliun di Kemenhan-nya yang tertinggi,” kata Utut. “Kemudian di Angkatan Darat Rp 54 triliun, Angkatan Laut sekitar Rp 20 triliun, Angkatan Udara sekitar Rp 18 triliun, terus kemudian tadi di Mabes atau Panglima itu Rp 9,3 triliun."

Jika ditotal, usulan anggaran tiap-tiap matra angkatan bersenjata beserta Markas Besar (Mabes) TNI yang disampaikan Utut mencapai Rp 101,3 triliun. Meski begitu, Utut mengatakan dia tidak bisa memberi tahu peruntukan anggaran tersebut secara detail. “Kan rapatnya dibilang tertutup, kalau saya ngomong ke kamu berarti saya mencederai kesepakatan di sana,” ucap anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Adapun rapat yang berlangsung tertutup itu dipimpin Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid. “Karena rapat ini bersifat anggaran, yang tentunya menyangkut alutsista, maka rapat ini biasanya dilakukan secara tertutup,” kata Meutya dalam rapat. Dia pun menawarkan kepada pemerintah dan TNI agar rapat dilakukan dengan sifat tertutup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Diketahui, rapat kali ini dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Agus didampingi KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya Erwin S Aldedharma.

Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dalam rapat hari ini. Sang presiden terpilih diketahui sedang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Gaza di Yordania. Kehadirannya di rapat DPR digantikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.

Pilihan Editor: Tak Lulus UTBK SNBT 2024, Apa yang Bisa Dilakukan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

13 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

Kelakar Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sebut nama belakang kedua sosok itu mirip seperti namanya.


Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

14 jam lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753/AVT menembak tiga orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.


Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

15 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

Amnesty menengarai pemerintah tak akan mampu mengubah praktik TNI berbisnis, tapi justru menormalisasinya.


Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

15 jam lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

Gibran mengatakan, mengenai anggaran makan bergizi gratis Rp15 ribu setiap porsi sudah ideal


TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

18 jam lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI kepada Menkopolhukam.


TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

21 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

"Bisnis yang dilakukan (prajurit TNI) sebagai pekerjaan sampingan saja," kata Kapuspen TNI Nugraha kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.


Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

23 jam lalu

Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi memiliki keinginan untuk ikut andil dalam mempersiapkan Indonesia emas 2045.
Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

Kemal Hendrayadi, masih ingin mengabdi pada negeri dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mendatang.


Pengabdian Kemal, Perwira Tinggi Pertama dari Bekasi

23 jam lalu

Ruangan museum pribadi Brigadir Jenderal TNI (Purn) Kemal Hendrayadi.
Pengabdian Kemal, Perwira Tinggi Pertama dari Bekasi

Biasa bertugas ke daerah konflik. Mulai dari Timor-Timur, Aceh, Papua, hingga Moro dan Lebanon.


Jerman Disebut Bakal Pangkas Bantuan Militer untuk Ukraina pada 2025

1 hari lalu

Calon anggota yang akan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina 3rd Separate Assault Brigade mengambil bagian dalam kursus pengujian dasar militer, di tengah serangan Rusia di pusat Kyiv, Ukraina 27 Maret 2024. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Jerman Disebut Bakal Pangkas Bantuan Militer untuk Ukraina pada 2025

Berdasarkan dokumen yang dilihat Reuters, Jerman memangkas anggran bantuan militer untuk Ukraina menjadi Rp70 triliun.


Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

1 hari lalu

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, saat ditemui usai acara diskusi yang membahas tentang kebijakan pupuk bersubsidi di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi.