Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam audiensi itu, Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo mengatakan masa jabatan para anggota mereka sudah habis sejak 2021 lalu.

Namun, masa jabatan mereka diperpanjang hingga ditetapkannya anggota KPID periode mendatang. Perpanjangan itu dilakukan lantaran terjadi pandemi Covid-19. Perpanjangan masa keanggotaan KPID DKI dilandasi dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 398 Tahun 2021 tentang perpanjangan anggota KPID DKI Jakarta. 

"Terkait proses seleksi karena prioritas kami sesuai SK (surat keputusan) Gubernur, kan diperpanjang," kata Puji ditemui di kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. 

Puji mengatakan dalam SK itu tidak ditulis detail kapan jabatan itu selesai. Ia pun berinisiatif mengusulkan mengadakan seleksi calon anggota KPID pada tahun ini, sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Adapun nanti teknis untuk pelaksanaannya sesuai PKPI dilaksanakan Dewan (DPRD DKI Jakarta) melalui pembentukan tim seleksi," tuturnya.

Puji mengatakan akan kembali menggelar rapat dengan DPRD Jakarta, pada akhir bulan ini, untuk membahas seleksi anggota KPID 2024. 

Pilihan editor: Bamsoet Putri Otonomi Indonesia 2024 Ajak Promosikan dan Majukan Daerah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

1 hari lalu

Ekspresi warga usai adanya pengusiran secara paksa di Rusun Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 21 Mei 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Resilience Hari Akbar mengatakan bahwa pagi tadi telah terjadi pengusiran secara paksa bahkan menggunakan kekerasan fisik oleh Satpol PP dan Pemerintah Provinsi DKI. Warga Kampung Bayam pun bernegoisasi dengan pihak PT Jakpro, hingga pihak Kepolisian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

Menurut Anies, warga Kampung Bayam hanya butuh diberikan kunci untuk masuk. "Mari kita perjuangkan," katanya.


Respons soal RUU Penyiaran, KPID Jakarta: Pro Kontra Perlu Diperhatikan

4 hari lalu

Wartawan membentangkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin, 27 Mei 2024. Koalisi Jurnalis Kepulauan Riau tersebut menolak karena hal tersebut dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Respons soal RUU Penyiaran, KPID Jakarta: Pro Kontra Perlu Diperhatikan

KPID Jakarta berharap RUU Penyiaran yang akan disahkan sesuai dengan harapan semua orang baik pers dan masyarakat.


Lembaga Penyiaran Didorong Tingkatkan Literasi Masyarakat

11 hari lalu

Ilustrasi Televisi Digital di Program Analog Switch Off (ASO). (Antara/Pixabay)
Lembaga Penyiaran Didorong Tingkatkan Literasi Masyarakat

Sekretaris Daerah Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran di Jawa Barat untuk meningkatkan literasi masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Harsiarda 2024 di Pascasarjana FIKOM Unpad.


Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

11 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023/Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

Heru Budi melantik 35 anggota tim gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang berasal dari sejumlah pejabat OPD di Pemprov Jakarta.


PDIP Minta Heru Budi Bertindak soal Penggunaan Logo Pemprov DKI di Poster Budi-Kaesang

16 hari lalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
PDIP Minta Heru Budi Bertindak soal Penggunaan Logo Pemprov DKI di Poster Budi-Kaesang

Logo Pemprov DKI Jakarta pada poster digital Budi-Kaesang mendapat sorotan dari Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak. Apa alasannya?


DKI Nonaktifkan 213.831 NIK, Ini Penjelasan Heru Budi

18 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DKI Nonaktifkan 213.831 NIK, Ini Penjelasan Heru Budi

Disdukcapil DKI Jakarta menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 213.831 NIK yang telah dipindahkan karena sudah tak sesuai domisili.


Rencana Pemprov DKI Batasi 3 KK Satu Alamat, DPRD: Jangan Sampai Merugikan Warga

24 hari lalu

Ilustrasi Kartu Keluarga Online. Istimewa
Rencana Pemprov DKI Batasi 3 KK Satu Alamat, DPRD: Jangan Sampai Merugikan Warga

Rencana Pemprov DKI membatasi satu alamat untuk 3 KK dikritik oleh DPRD DKI. Perlu kajian agar kebijakan ini tak merugikan warga Jakarta.


Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

37 hari lalu

Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman di Polda Metro Jaya pada Selasa, 16 Januari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengklaim tidak sulit memberantas parkir liar


Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

45 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

47 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.