TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Kabinet (Setkab) RI mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp 164,3 M pada 2025 mendatang. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tambahan dana tersebut dibutuhkan di antaranya untuk memfasilitasi aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pramono menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. Awalnya, dia mengatakan bahwa pagu indikatif Sekretariat Kabinet untuk anggaran 2025 saat ini adalah sebesar Rp 428,94 miliar.
“Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 164,3 miliar,” kata Pramono dalam rapat. Dihitung total, Pramono meminta agar anggaran Setkab naik menjadi Rp 593,24 miliar.
Pramono mengatakan tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk beberapa alasan. “Karena selain untuk keperluan yang sama, karena pada tahun ini kami mulai juga mengirim atau ada perpindahan sebagian ASN kita ke IKN. Tentunya ada perubahan,” ucap Sekretaris Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu.
Menurut Pramono, kebutuhan anggaran operasional Setkab diproyeksikan bakal naik pada 2025. Sebabnya, mereka juga harus membiayai sarana dan prasarana Setkab di IKN, contohnya pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data. "Karena nanti kalau di IKN, semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya. Jadi, kita memang green energy," ujar dia.
Selain itu, ada juga kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang dilakukan pada 2024 demi memenuhi kebutuhan tahun depan. Selaras dengan itu, anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pegawai juga bertambah.
“Terakhir adalah kebutuhan anggaran pengiriman pejabat fungsional penerjemah ke event internasional,” kata Pramono. Dia menyebut bahwa pekerjaan tersebut menjadi tugas baru yang diemban Setkab mulai tahun depan.
Di samping itu, Pramono juga mengusulkan pergeseran anggaran antarprogram di Setkab. Yaitu sebesar Rp 11,46 miliar yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan barang pendukung pusat data, pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta pengadaan sarana dan prasarana yang disebabkan kepindahan ASN ke IKN.
Contohnya, dia menyatakan anggaran program penyelenggaraan layanan kepada presiden-wakil presiden yang dipindahkan ke program dukungan manajemen. “Karena rapat-rapat dan juga karena nanti pasti sebagian juga ada di IKN. Dengan demikian, perlu ada tambahan anggaran yang kurang lebih pergeseran itu terjadi dari pagu indikatif yang ada adalah Rp11,46 miliar,” ucap Pramono.
Adapun anggaran 2025 tidak akan digunakan Sekretariat Kabinet yang dipimpin Pramono Anung. Diketahui, kabinet Presiden Jokowi akan digantikan dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Pilihan editor: Bakal Calon Bupati Taput Satika Simamora Siap Teruskan Pembangunan
