Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konsesi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siapa saja yang Menolak dan Menerima?

image-gnews
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan menuai beragam reaksi. Ada yang menolak, ada juga yang menerima. Sejumlah ormas ada yang menerima, ada juga yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima hal tersebut. Organisasi Persatuan Islam (Persis) misalnya, dilansir dari CNN, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis, Atip Latipulhayat menyatakan bahwa Persis menyambut baik langkah pemerintah. Ia pun menyatakan Persis membentuk badan usaha jika diberi izin pengelolaan tambang oleh pemerintah. 

Selain Persis, sejumlah organisasi keagamaan telah menyetujui rencana tersebut. Berikut ini adalah beberapa ormas keagamaan di Indonesia yang menyetujui izin tambang dari pemerintah.

1. Nahdlatul Ulama 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau (PBNU) Yahya Cholil Staquf membeberkan alasan organisasinya menerima pemberian izin tambang dari Presiden Joko Widodo. Alasan utama Gus Yahya –sapaan Yahya Cholil Staquf— karena PBNU membutuhkan dana untuk membiayai operasional berbagai program dan infrastruktur Nahdlatul Ulama.

"Pertama-tama saya katakan, NU ini butuh, apapun yang halal, yang bisa menjadi sumber pendapatan untuk pembiayaan organisasi," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.

Pemberian izin konsesi tambang kepada PBNU ini berawal dari janji Presiden Jokowi saat muktamar Nahdlatul Ulama pada Desember 2021. Saat itu, Jokowi berjanji akan membagikan IUP, baik tambang batu bara, nikel, maupun tembaga kepada NU. 

2. Mathla'ul Anwar

Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, organisasi keagamaan yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan izin usaha tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal itu disampaikan Ketua Umum PB Mathla'ul Anwar, Embay Mulya.

"Mathla'ul Anwar siap mendukung dan proaktif melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan di tengah masyarakat Indonesia, terutama membantu pendidikan, dakwah, dan sosial," kata Ketua Umum PB Mathla'ul Anwar Embay Mulya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2024.

Di sisi lain, sejumlah ormas keagamaan menolak wewenang mengelola tambang dari pemerintah. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menilai pemberian WIUPK untuk ormas keagamaan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-undang itu mengatur tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Administrasi Pemerintahan).

“Wewenang Menteri Investasi/Kepala BKPM memberikan WIUP kepada pelaku usaha termasuk badan usaha yang dimiliki oleh ormas tidak berdasar menurut hukum,” ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam legal opinion kepada PP Muhammadiyah yang dikutip pada Ahad, 9 Juni 2024. 

Trisno menuturkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur kedudukan peraturan presiden dua level di bawah undang-undang. Karena itu, kata dia, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan norma yang terdapat dalam undang-undang.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 

Peraturan ini memungkinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan lahan tambang di Indonesia. PP tersebut diresmikan dan diundangkan pada 30 Mei 2024. Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," tulis Pasal 83A (1) PP 25/2024, dikutip Jumat, 31 Mei 2024. 

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 disebutkan regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

MYESHA FATINA RACHMAN I AISYAH AMIRA WAKANG I SAPTO YUNUS I DEVY ARNIS 

Pilihan Editor: Gereja HKBP Tolak Ambil Konsesi Izin Tambang untuk Ormas 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Teken Aturan Baru, Muluskan Bahlil Bagi Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Aturan Baru, Muluskan Bahlil Bagi Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Jokowi meneken surat Perpres Nomor 76 Tahun 2024. Mengatur kewenangan Menteri Investasi membagikan izin tambang ke ormas keagamaan.


Kejati Sumsel Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Izin Tambang Batu Bara PT Andalas Bara Sejahtera

1 hari lalu

Enam tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tambang dan Izin Pertambangan Batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) pada Senin, 23 Juli 2024. Foto : Dok. Kejati Sumsel
Kejati Sumsel Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Izin Tambang Batu Bara PT Andalas Bara Sejahtera

Kejati Sumsel telah memeriksa 44 saksi dalam kasus korupsi tambang batu bara yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp 555 miliar.


Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang Afif Maulana ke Bareskrim, LBH Muhammadiyah Siapkan Dokter Forensik

2 hari lalu

Orangtua Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang Afif Maulana ke Bareskrim, LBH Muhammadiyah Siapkan Dokter Forensik

Bila permohonan ekshumasi Afif Maulana diterima Bareskrim, pelaksanaannya bisa dilakukan oleh dokter forensik dari Muhammadiyah.


Kuasa Hukum Afif Maulana Ajukan Ekshumasi ke Bareskrim

2 hari lalu

Orangtua Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Kuasa Hukum Afif Maulana Ajukan Ekshumasi ke Bareskrim

Kuasa hukum Afif Maulana dari LBHAP Muhammadiyah berkoordinasi dengan LBH Padang ajukan permohonan ekshumasi ke Bareskrim Polri.


Kata Kader NU Zainul Maarif Setelah Dipecat Gara-gara Bertemu Presiden Israel

5 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (ketiga kiri) bersama Sekretaris Jenderal PBNU Saifulla Yusuf (ketiga kanan), Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Juri Ardiantoro (kedua kiri), Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif (kiri), Ketua Umum Pagar Nusa Nabil Haroen (kedua kanan) dan Bendahara Umum Fatayat NU Wilda Tusururoh (kanan) memberikan keterangan pers mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Yahya Cholil Staquf meminta maaf kepada masyarakat luas atas peristiwa lima nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Kader NU Zainul Maarif Setelah Dipecat Gara-gara Bertemu Presiden Israel

Zainul Maarif mengklaim dirinya membela hak-hak rakyat Palestina saat bertemu Isaac Herzog.


PWNU DKI Jakarta Pecat 4 Kader NU karena Dianggap Jalin Hubungan dengan Israel

5 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
PWNU DKI Jakarta Pecat 4 Kader NU karena Dianggap Jalin Hubungan dengan Israel

Selain Zainul Maarif, terdapat tiga pengurus PWNU DKI Jakarta lainnya yang dipecat, yaitu Mukti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh.


Profil Gus Yahya, Ketua PBNU yang Minta Maaf Usai 5 Kadernya Bertemu Presiden Israel

6 hari lalu

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan di acara Halalbihalal dan Silaturahmi, Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. Ketua PBNU Yahya Cholil mengatakan bahwa NU berpolitik demi kemasalahatan bangsa, dan akan bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk membantu ptogram pemerintah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Profil Gus Yahya, Ketua PBNU yang Minta Maaf Usai 5 Kadernya Bertemu Presiden Israel

Ketua PBNU Gus Yahya meminta maaf usai lima orang kader NU bertemu dengan Presiden Israel. Ini profil lengkap Gus Yahya.


Profil 5 Kader NU yang Bertemu dengan Presiden Israel

6 hari lalu

Konferensi pers PBNU mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil 5 Kader NU yang Bertemu dengan Presiden Israel

Profil lima anggota NU yang bertemu dengan Presiden Israel


Penelusuran Tempo Soal Alamat Organisasi Lobi Israel yang Disebut Gus Yahya Catut Nama NU

6 hari lalu

Ketua RT Dede Kusnaedi ketika dikonfirmasi terkait kantor Rahim di wilayahnya, Depok, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Penelusuran Tempo Soal Alamat Organisasi Lobi Israel yang Disebut Gus Yahya Catut Nama NU

Alamat kantor organisasi lobi Israel yang disebut Gus Yahya mencatut nama NU berada di Depok, Jawa Barat. Tempo menelusuri alamat itu.


Kader NU Bertemu Presiden Israel: Tanggapan Jusuf Kalla hingga Soal Undangan

6 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Kader NU Bertemu Presiden Israel: Tanggapan Jusuf Kalla hingga Soal Undangan

Sampai sekarang imbas dari beredarnya foto kunjungan orang-orang NU yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog terus menjadi sorotan