Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mendagri akan Ganti Pj Kepala Daerah yang Ingin Maju Pilkada 2024: Agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan

Reporter

image-gnews
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya siap mengganti penjabat atau Pj kepala daerah yang ingin maju dalam Pilkada 2024.

"Kami sudah menyampaikan kemungkinan besar pertengahan Juli yang ingin menjabat, yang ikut running (berkontestasi dalam Pilkada), dia harus kami ganti, dan itu memang enggak ada aturan undang-undangnya, tetapi kami yang mengambil kebijakan," kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 Juni 2024.

Ia menjelaskan bahwa langkah itu diambil agar tidak terjadi konflik kepentingan saat Pj kepala daerah yang menjabat turut maju dalam Pilkada 2024.

"Kami tidak ingin terjadi conflict of interest (konflik kepentingan) ketika nanti dia menjabat menggunakan fasilitasnya sebagai Pj, tetapi kemudian merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu, pertengahan Juli bagi yang kami tahu dia akan running, ya, kami akan ganti," jelasnya.

Surat edaran

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri tentang pengunduran diri Pj kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada. SE itu, kata dia, mengatur batas waktu pengunduran diri seorang Pj kepala daerah.

"Mereka yang mau nyalon diberi waktu 40 hari sebelum masa pendaftaran, 27 Agustus, sudah harus mengundurkan diri," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, batas waktu tersebut diperlukan karena mengganti seorang Pj kepala daerah membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar.

"Kami perlu waktu kira-kira 30 hari untuk mempersiapkan, karena kami harus mengirim surat lagi kepada DPRD, kirim ke Pj Gubernur atau Gubernur untuk mengirimkan nama-nama lagi. Kembali melalui proses lagi, sidang lagi, perlu waktu, paling tidak 2-3 minggu, tidak asal tunjuk saja orang itu," paparnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa wajar seorang Pj kepala daerah berkeinginan untuk maju dalam Pilkada 2024, terutama bila seorang Pj tersebut merupakan putra daerah.

"Kami sudah menyampaikan, kami tidak menghalangi hak politik orang untuk memilih dan dipilih selagi tidak dicabut hak politiknya, tetapi ada persyaratan, yaitu pada saat pendaftaran mereka harus mundur sebagai ASN dengan risiko kehilangan ASN-nya, dan kehilangan jabatannya," ujarnya.

Pilihan Editor: Begini Respons Bima Arya Soal Peluang Lawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

8 jam lalu

Ganjar Pranowo mengikuti upacara bendera Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 1 Juni 2024. FOTO/Istimewa
Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap membantu calon-calon yang meminta bantuannya untuk pemenangan Pilkada 2024.


KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

17 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

Gerindra menyambut baik rencana KPU Bali dan merasa tidak sulit mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah.


PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

19 jam lalu

Logo PDIP
PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

PDIP dan enam parpol di Kabupaten Sukoharjo membentuk koalisi besar untuk mengusung petahana kembali maju dalam Pilkada 2024.


Respons Khofifah soal Peluang Berduel dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

19 jam lalu

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan kepada petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DPP, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juli 2024. PPP mendukung pasangan Khofifah-Emil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Khofifah soal Peluang Berduel dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa optimistis memenangkan Pilkada Jawa Timur, meski berduel dengan Risma. Khofifah sudah siapkan program secara serius.


Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

20 jam lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi
Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

Istana tanggapi pernyataan Djarot PDIP tentang Jokowi menyiapkan keluarganya maju di kontestasi politik. Isu dinasti politik sengaja digelindingkan.


KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

21 jam lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

KPU Pusat segera menerbitkan peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara di Pilkada 2024. Agar KPU daerah cukup waktu mendistribusikan logistik.


Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

22 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, Bey meminta komitmen para ASN dengan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.


KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

23 jam lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan coklit data pemilih ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

KPU Kota Bogor menyebut progres pelaksanaan coklit itu merupakan hasil sinkronisasi pada Pilkada 2024 sebanyak 818.302 orang.


PAN Masih Kukuh Ajukan Zita Anjani di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Steering Committe Rakernas 4 PAN Viva Yoga Mauladi memberikan keterangan saat konferensi pers menjelang Rakernas ke-4 di DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2024. Rakernas 4 PAN yang diselenggarakan pada 29 Juni ini akan membahas tentang strategi partai termasuk evaluasi Pemilu dan pelaksanaan Pilkada di sejumlah wilayah, Selain itu PAN juga mengusung anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani menjadi kontestas Pilkada Jakarta 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PAN Masih Kukuh Ajukan Zita Anjani di Pilkada Jakarta

Viva mengatakan, PAN mengutamakan berkoalisi dengan KIM di Pilkada Jakarta. Namun, tak menutup kemungkinan PAN berkoalisi dengan partai di luar KIM.


Dapat Mandat Maju di Pilkada 2024, Anak Mantan Bupati Karanganyar Juliyatmono Mundur dari Caleg Terpilih

1 hari lalu

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono (kiri) memberikan surat Berita Acara Klarifikasi pengunduran diri Caleg Terpilih DPRD Karanganyar dari Partai Golkar, Ilyas Akbar Almadani (kanan) di Kabupaten Karanganyar, Rabu, 10 Juli 2024. Foto: Istimewa
Dapat Mandat Maju di Pilkada 2024, Anak Mantan Bupati Karanganyar Juliyatmono Mundur dari Caleg Terpilih

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono mengkonfirmasi pengunduran diri Ilyas sebagai caleg DPRD Karanganyar untuk ikut Pilkada 2024.