Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KJP Plus Jakarta Cair Pekan Depan

image-gnews
KJP Plus Pelajar Beli Miras di Jakarta Pusat Terancam Dicabut
KJP Plus Pelajar Beli Miras di Jakarta Pusat Terancam Dicabut
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk siswa akan dicairkan pada pekan kedua bulan ini. Pelaksana tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan penerima KJP Plus yang dananya akan dicairkan pada pekan kedua Juni ini adalah peserta didiik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun warga rentan. 

"Program ini harus tepat sasaran serta bantuan ini distribusinya harus lebih selektif kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata Budi lewat keterangan tertulis Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ahad, 9 Juni 2024.

Sesuai data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah penerima KJP Plus pada April 2024 sebanyak 656.390 peserta. Adapun total siswa di Jakarta sesuai data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai 1,67 juta.

Sesuai jadwal semula, Dinas Pendidikan akan mendistribusi KJP Plus bagi murid sekolah dasar atau sederajat pada 22-25 April, siswa sekolah menengah pertama atau sederajat pada 26 April-6 Mei, serta siswa sekolah menengah atas atau madrasah aliyah pada 3-9 Mei 2024.

Budi mengatakan distribusi KJP Plus tahap I 2024 ini memang sedikit terlambat. Alasannya, Dinas Pendidikan perlu melakukan pemadanan dan memverifikasi ulang penerima bantuan terlebih dahulu.

"Warga penerima kali ini perlu ada penyesuaian sehingga perlu dilakukan verifikasi lapangan kembali," kata Budi.

Dalam proses verifikasi, kata dia, penerima bantuan harus warga DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Syarat lainnya, warga penerima tidak memiliki kendaraan roda empat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping itu, dalam Kartu Keluarga calon penerima tidak ada yang berstatus sebagai pegawai negeri; anggota TNI/Polri; anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun anggota legislatif; serta pegawai tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMND)

Pendaftaran KJP Plus tahap 1 sesungguhnya sudah dibuka sejak 22 April hingga awal Mei lalu. KJP Plus merupakan program strategis untuk memberi akses kepada warga Jakarta kurang mampu untuk mengenyam pendidikan, minimal hingga tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Nilai KJP Plus yang bakal diterima siswa di setiap tingkatan pendidikan berbeda-beda. Murid sekolah dasar atau sederajat akan menerima Rp 250 ribu per bulan setiap siswa. Dana tersebut terdiri atas dana rutin Rp 135 ribu dan dana berkala Rp 115 ribu. Lalu tambahan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk murid sekolah swasta sebesar Rp 130 ribu setiap siswa per bulan, yang akan diberikan selama enam bulan.

Siswa sekolah menengah pertama atau sederajat akan menerima KJP Plus sebesar Rp 300 ribu per bulan per siswa. Adapun tambahan SPP siswa sekolah swasta sebesar Rp 170 ribu setiap siswa per bulan, yang akan diberikan selama enam bulan.

Selanjutnya, siswa sekolah menengah atas maupun madrasah aliyah akan menerima KJP Plus sebesar Rp 420 ribu per bulan setiap siswa. Lalu tambahan SPP siswa sekolah swasta sebesar Rp 290 ribu setiap siswa per bulan, yang akan diberikan selama enam bulan.

Pilihan Editor : Cara Mendapat KJP Plus Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

1 hari lalu

Sebanyak 26 bus listrik milik Perum DAMRI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023. Dok. PT Transjakarta.
Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

Pengadaan bus listrik Transjakarta telah diakukan sejak 2023 lalu.


Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

2 hari lalu

Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

JIF 2024 menawarkan 35 proyek infrastruktur dengan nilai total Rp325 triliun dari 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DKI Jakarta yang terbuka bagi kolaborasi investasi sektor swasta maupun pemerintah dari dalam maupun luar negeri.


Jakarta Food Festival 2024 Jadi Bukti Upaya Pemprov Stabilkan Harga Pangan

2 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Jakarta Food Festival 2024 di pasar induk beras Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis (20/6).
Jakarta Food Festival 2024 Jadi Bukti Upaya Pemprov Stabilkan Harga Pangan

Kegiatan ini menandakan komitmen Pemprov DKI untuk terus mempertahankan inflasi dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan pokok di DKI Jakarta.


Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

2 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

Jalur afirmasi prioritas kedua PPDB diberikan untuk anak pekerja atau buruh penerima KPJ yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

2 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

2 hari lalu

Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.


Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

3 hari lalu

Anggota KPU Mochammad Afifudin saat menghadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

Bawaslu mengungkap daftar provinsi yang paling rawan berdasarkan berbagai dimensi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.


Jambret Beraksi di CFD, Pj Gubernur DKI Bakal Koordinasi dengan Aparat Buru Pelaku

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Jambret Beraksi di CFD, Pj Gubernur DKI Bakal Koordinasi dengan Aparat Buru Pelaku

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengaku heran jambet bisa masuk dalam acara CFD. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan aparat untuk memburu pelaku


Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

3 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dilanjutkan dan diperluas. DINAS KOMINFO DKI JAKARTA
Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

Heru Budi mengatakan, pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah.


Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

3 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

Heru Budi mengatakan pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah lantaran hanya untuk mereka yang rumahnya lebih dari satu.