Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KJP Plus Jakarta Cair Pekan Depan

image-gnews
KJP Plus Pelajar Beli Miras di Jakarta Pusat Terancam Dicabut
KJP Plus Pelajar Beli Miras di Jakarta Pusat Terancam Dicabut
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk siswa akan dicairkan pada pekan kedua bulan ini. Pelaksana tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan penerima KJP Plus yang dananya akan dicairkan pada pekan kedua Juni ini adalah peserta didiik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun warga rentan. 

"Program ini harus tepat sasaran serta bantuan ini distribusinya harus lebih selektif kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata Budi lewat keterangan tertulis Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ahad, 9 Juni 2024.

Sesuai data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah penerima KJP Plus pada April 2024 sebanyak 656.390 peserta. Adapun total siswa di Jakarta sesuai data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai 1,67 juta.

Sesuai jadwal semula, Dinas Pendidikan akan mendistribusi KJP Plus bagi murid sekolah dasar atau sederajat pada 22-25 April, siswa sekolah menengah pertama atau sederajat pada 26 April-6 Mei, serta siswa sekolah menengah atas atau madrasah aliyah pada 3-9 Mei 2024.

Budi mengatakan distribusi KJP Plus tahap I 2024 ini memang sedikit terlambat. Alasannya, Dinas Pendidikan perlu melakukan pemadanan dan memverifikasi ulang penerima bantuan terlebih dahulu.

"Warga penerima kali ini perlu ada penyesuaian sehingga perlu dilakukan verifikasi lapangan kembali," kata Budi.

Dalam proses verifikasi, kata dia, penerima bantuan harus warga DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Syarat lainnya, warga penerima tidak memiliki kendaraan roda empat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping itu, dalam Kartu Keluarga calon penerima tidak ada yang berstatus sebagai pegawai negeri; anggota TNI/Polri; anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun anggota legislatif; serta pegawai tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMND)

Pendaftaran KJP Plus tahap 1 sesungguhnya sudah dibuka sejak 22 April hingga awal Mei lalu. KJP Plus merupakan program strategis untuk memberi akses kepada warga Jakarta kurang mampu untuk mengenyam pendidikan, minimal hingga tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Nilai KJP Plus yang bakal diterima siswa di setiap tingkatan pendidikan berbeda-beda. Murid sekolah dasar atau sederajat akan menerima Rp 250 ribu per bulan setiap siswa. Dana tersebut terdiri atas dana rutin Rp 135 ribu dan dana berkala Rp 115 ribu. Lalu tambahan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk murid sekolah swasta sebesar Rp 130 ribu setiap siswa per bulan, yang akan diberikan selama enam bulan.

Siswa sekolah menengah pertama atau sederajat akan menerima KJP Plus sebesar Rp 300 ribu per bulan per siswa. Adapun tambahan SPP siswa sekolah swasta sebesar Rp 170 ribu setiap siswa per bulan, yang akan diberikan selama enam bulan.

Selanjutnya, siswa sekolah menengah atas maupun madrasah aliyah akan menerima KJP Plus sebesar Rp 420 ribu per bulan setiap siswa. Lalu tambahan SPP siswa sekolah swasta sebesar Rp 290 ribu setiap siswa per bulan, yang akan diberikan selama enam bulan.

Pilihan Editor : Cara Mendapat KJP Plus Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

1 jam lalu

Ilustrasi sekolah diliburkan dan pemberlakuan belajar jarak jauh untuk menekan virus corona. ANTARA/Mohammad Ayudha
DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

P2G mengatakan sampai saat ini sudah ada 107 laporan yang masuk soal pemecatan guru honorer. Laporan itu berasal dari guru jenjang SD, SMP hingga SMA.


Penjelasan Disdik soal Guru Honorer Pemilik Dapodik Ikut Kena Cleansing

4 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Penjelasan Disdik soal Guru Honorer Pemilik Dapodik Ikut Kena Cleansing

Dinas Pendidikan DKI mengklarifikasi mengenai guru honorer yang memiliki Dapodik, namun masih terkena kebijakan cleansing.


Cerita Guru Honorer Sudah Punya Dapodik, tapi Tetap Kena Cleansing

14 jam lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Cerita Guru Honorer Sudah Punya Dapodik, tapi Tetap Kena Cleansing

Rian mengaku tak mendapat pemberitahuan sebelumnya mengenai kebijakan cleansing guru honorer.


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

16 jam lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


P2G: Kebijakan Cleansing Guru Honorer Bisa Buat Sekolah Kekurangan Tenaga Pengajar

23 jam lalu

Sebanyak seratus guru honorer K-2 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berunjuk rasa di Monumen Nasional dan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 9 Maret 2023. (Istimewa)
P2G: Kebijakan Cleansing Guru Honorer Bisa Buat Sekolah Kekurangan Tenaga Pengajar

P2G menilai kebijakan cleansing guru honorer yang dicanangkan Dinas Pendidikan DKI membuat banyak sekolah akan mengalami kekosongan tenaga pengajar.


Dinas Pendidikan DKI Klarifikasi soal Kebijakan Cleansing Guru Honorer: Bukan Dipecat, tapi Ditata

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Dinas Pendidikan DKI Klarifikasi soal Kebijakan Cleansing Guru Honorer: Bukan Dipecat, tapi Ditata

P2G mencatat ada 107 laporan dari guru honorer yang terkena kebijakan cleansing.


LBH Jakarta Desak Pemprov Beri Kepastian Kerja untuk Guru Honorer yang Kena Cleansing

1 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.  ANTARA/ Fakhri Hermansyah
LBH Jakarta Desak Pemprov Beri Kepastian Kerja untuk Guru Honorer yang Kena Cleansing

LBH Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi memberhentikan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI sebagai pihak yang membuat kebijakan cleansing guru honorer.


Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

2 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

Disdik DKI Jakarta cairkan KJP Plus 2024 tahap 1 gelombang 2. Penerima bisa manfaatkan sejak Jumat sore, 12 Juli 2024. Begini cara cek status penerima


Disdik DKI Sebut Siswa Tak Lolos PPDB 2024 yang Lanjut Sekolah Swasta Bisa Ajukan Bantuan Pendidikan

2 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Disdik DKI Sebut Siswa Tak Lolos PPDB 2024 yang Lanjut Sekolah Swasta Bisa Ajukan Bantuan Pendidikan

Budi Awaluddin mengatakan siswa yang tak lolos PPDB 2024 dan melanjutkan di sekolah swasta bisa ajukan bantuan pendidikan masuk sekolah


Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

3 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut penuturan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta luas TPST zona 2 yang terdampak 2 sampai dengan 3 hektar dan proses pendinginan masih berlangsung hingga malam hari ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan.