TEMPO.CO, Merauke - Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua, Mathius Derek Fakhiri, menanggapi laporan soal kekerasan yang terus berlanjut di Papua. Fakhiri mengatakan sempat ada peralihan fokus aparat pada gelaran pemilihan umum atau pemilu 2024, namun kepolisian akan mengambil langkah tegas.
"Tentunya bukan kami tidak bekerja, memang kemarin itu kan ada longgar karena kita semua mempersiapkan bagaimana pengamanan pemilu presiden di tanah Papua supaya tidak menjadi persoalan," kata Fakhiri ditemui di salah satu hotel di Merauke, Papua Selatan, pada Selasa, 4 Juni 2024.
Tanpa menyajikan data, Kapolda Papua mengklaim kekerasan di wilayahnya justru menurun dibandingkan tahun lalu. "Kalau ini ya relatif ada bunyi sana sini dan korbannya tidak begitu signifikan," kata Fakhiri.
Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua, Frits B. Ramandey sebelumnya melaporkan pada periode 1 Januari hingga 1 Juni 2024, sebanyak 41 kasus kekerasan terjadi di berbagai wilayah di Tanah Papua.
Ketika ditanya data perbandingan tahun ini dan 2023, Frits mengatakan Komnas HAM Papua baru melakukan pencatatan pada 2024. Dari 41 kasus, tercatat sebanyak 53 orang menjadi korban, yaitu 32 orang meninggal dan 21 orang luka-luka. Angka 53 itu termasuk anak-anak dan perempuan.
Frits mengatakan pemerintah harus memahami bahwa siklus kekerasan berulang terjadi disebabkan peristiwa sosial ekonomi maupun kebijakan politik di Tanah Papua. Komnas HAM juga menyerukan Kapolda Papua melakukan upaya penegakan hukum secara cepat, tepat, dan terukur terhadap para pelaku kekerasan dengan memastikan tindakan anggota.
"Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama Pemerintah bahwa siklus kekerasan di Tanah Papua selalu berulang dan merenggut nyawa manusia," kata Frits dikonfirmasi pada Selasa, 4 Juni 2024.
Dalam wawancara di kesempatan terpisah pada Selasa, Kapolda Papua mengatakan pihak kepolisian sebenarnya sudah melakukan pengungkapan kasus yang cukup besar pada tahun ini. Dia juga mengungkit penyelenggaraan pemilu yang berlangsung aman pada tahun ini.
"Nah tentunya kami sudah mulai bekerja untuk melakukan langkah -langkah tegas, terukur terhadap para pelaku kejahatan itu," kata Fakhiri.
Komnas HAM mencatatat dari jumlah kasus kekerasan di Papua pada tahun ini, Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu 8 kasus. Paniai dan Yahukimo disebut sebanyak 6 kasus - Puncak sebanyak 5 kasus, Pegunungan Bintang dan Nabire masing-masing sebanyak 3 kasus, Puncak Jaya, Keerom dan Jayawijaya masing-masing sebanyak 2 kasus dan Dogiyai, Jayapura, Mimika dan Maybrat masing-masing sebanyak 1 kasus.
Pilihan Editor: Ma'ruf Amin: Gelontoran Anggaran ke Papua Besar, tapi Tak Ada Wujudnya
