Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Amin: Gelontoran Anggaran ke Papua Besar, tapi Tak Ada Wujudnya

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kiri ketiga) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kanan) berbincang dengan jamaah calon haji saat proses Makkah Route di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kiri ketiga) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kanan) berbincang dengan jamaah calon haji saat proses Makkah Route di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Iklan

TEMPO.CO, Merauke - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya alokasi anggaran yang transparan dan akuntabel untuk pembangunan di Papua. Eks Ketua Majelis Ulama Indonesia ini mengatakan pengalokasian anggaran harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ma’ruf menyampaikan ini dalam acara Tatap Muka dan Dialog dengan Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di salah satu hotel di Merauke, Selasa, 4 Juni, 2024. Wapres tak menyangkal pengalokasian anggaran yang sesuai untuk keperluan masyarakat, memang menjadi sebuah tantangan.

"Kita ingin anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan anggaran seperti selama ini, anggaran besar tetapi tidak ada wujudnya di dalam pembangunan," kata Ma’ruf.

Wapres mengatakan bahwa pertanggungjawaban anggaran melibatkan semua pihak, khususnya bagi jajaran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) – yang dia pimpin. Selain Wapres – Menteri Dalam Negeri, termasuk Pj. Gubernur, dan Bupati juga mengawasi anggaran itu.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Wapres menyinggung keberadaan dan fungsi pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada hari ini, Ma’ruf meletakkan batu pertama sentra sarana dan prasarana di Provinsi Papua Selatan. Wapres mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan wilayah pemekaran, termasuk Papua Selatan.

Pemerintah sudah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 sebagai pedoman pemangku kepentingan dalam merancang program di Papua dengan tiga misi utama - Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Hadir pada acara ini antara lain, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Bupati Boven Digoel Hengky Yaluwo, Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, Bupati Merauke 2000-2005 dan 2005-2010 Johanes Gluba Gebze, Bupati Merauke 2016-2021 Frederikus Gebze, Wakil Bupati Merauke 2000-2005 Benyamin Simatupang, Ketua MUI Papua Selatan Muhammad Jufri Thamrin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Selatan Pastor John Kandam, dan Tokoh Perempuan Katarina Yaas.

Pilihan Editor: Ma'ruf Amin Dorong Papua Selatan jadi Pusat Pangan di Timur Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Bagus Pribadi
Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji pemerintah akan memberikan beasiswa untuk para santri hingga mendapat gelar doktor di sektor ekonomi syariah


Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi KUR Syariah mencapai Rp 16,7 triliun pada September 2024.


Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

2 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.


KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

6 jam lalu

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, saat ditemui usai peluncuran Laporan Hari Bhayangkara pada Senin, 1 Juli 2024 di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

KontraS: sebanyak 64 peristiwa tersebut menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas.


Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

8 jam lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ide pembentukan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua berasal dari Menhan Prabowo Subianto.


Ma'ruf Amin Akan Pimpin Rapat Ekonomi Syariah Hari Ini

1 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) berjabat tangan dengan tamu undangan saat gala dinner dalam rangka acara International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Monas, Jakarta, Kamis, 5 September 2024. Acara tersebut selain menyuguhkan makanan khas nusantara untuk 500 undangan, juga menampilkan atraksi pencahayaan dan video mapping. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Ma'ruf Amin Akan Pimpin Rapat Ekonomi Syariah Hari Ini

Ma'ruf Amin tak hadir di acara pelantikan anggota MPR tanpa penjelasan. Jumat ini, Ia akan mengikuti rapat ekonomi dan keuangan syariah.


TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

2 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

TNI mengklaim situasi keamanan di Nduga bakal berisiko terancam kembali jika personel militer ditarik.


Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

2 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Yonif PDR merupakan satuan yang berfungsi untuk mengamankan objek vital, seperti bandara dan pelabuhan. TEMPO/Subekti
Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.


Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

2 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

Yonif baru ini dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan.


Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

2 hari lalu

Petugas berbincang denga warga saat mengevakuasi mereka di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 11 Februari 2023. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada pengungsi susulan dari Paro menuju Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, sehingga para prajurit TNI-Polri terus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Paro. Foto: Istimewa
Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

Penarikan pasukan TNI-Polri dari Nduga bisa membuat pemulangan pengungsi berjalan kondusif. Pembebasan Philip bisa jadi momentum pemulangan pengungsi.