Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Upayakan Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Sisa Jabatan Jokowi

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di bawah 1 persen pada 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Nunung Nuryartono, mengatakan, pihaknya bakal memastikan kementerian yang mengurusi masalah kemiskinan bekerja secara maksimal.

“Jadi beberapa minggu terakhir ini kami memastikan kementerian/lembaga untuk sisa waktu kurang dari tujuh bulan ke depan benar-benar bekerja. Jadi sisa 7 bulan ini betul-betul kami pastikan agar semua rencana berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan,” katanya dalam acara "Deputy Meet the Press" di kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin 3 Juni 2024.

Dalam hal ini, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta memaksimalkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

Kemenko PMK juga selalu melibatkan lembaga keuangan negara untuk pengawasan anggaran, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Sekarang (kemiskinan ekstrem) Indonesia tinggal 1,12 persen ya per Maret 2023. Nanti bulan Juli akan keluar hasil terbarunya, mudah-mudahan bisa di bawah satu persen, kami optimistis,” kata Nunung.

Pemerintah sebetulnya menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. Namun, ada beberapa provinsi yang angka kemiskinannya masih tinggi seperti Provinsi Papua.

"Kemudian untuk yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat, itu juga kami pastikan melakukan program dan monitoring. Karena otomatis kalau jumlah penduduknya banyak, meskipun persentasenya kecil, kan jadi cukup banyak," kata Nunung.

Pilihan editor: Muhammadiyah Akan Godok Tawaran Konsensi Tambang, Bahas Segi Positif dan Negatifnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Bakal Buka Piala Presiden 2024 Hari Ini

6 menit lalu

Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024 Maruarar Sirait saat ditemui di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Randy
Jokowi Bakal Buka Piala Presiden 2024 Hari Ini

Presiden Jokowi akan membuka turnamen sepak bola Piala Presiden 2024 pada hari ini.


Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

47 menit lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemimpin yang legowo. Ia menilai cara Jokowi patut dicontoh.


Wamentan Sudaryono soal Food Estate: Itu Salah Satu, Bukan Satu-satunya..

55 menit lalu

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2024), usai dilantik. ANTARA/Yashinta Difa
Wamentan Sudaryono soal Food Estate: Itu Salah Satu, Bukan Satu-satunya..

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono angkat bicara soal lumbung pangan atau food estate.


Ini Pernyataan Pertama 3 Wakil Menteri Baru setelah Dilantik Jokowi

57 menit lalu

Wamen Investasi Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, dan Wamen Pertanian Sudaryono setelah pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Yashinta Difa
Ini Pernyataan Pertama 3 Wakil Menteri Baru setelah Dilantik Jokowi

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Wamen Investasi Yuliot Tanjung dilantik Presiden Jokowi


Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

1 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

1 jam lalu

Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi berjabat tangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. TEMPO/Subekti
Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

Berapa harta kekayaan Eks Deputi BKPM Yuliot Tanjung yang kini jadi wakil menteri Investasi? Simak informasi lengkapnya berikut ini.


Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

2 jam lalu

Ki-Ka. Yuliot Tanjung saat dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi, Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Pergantian pejabat ini terjadi di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. TEMPO/Subekti.
Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

Pilkada 2024 bakal diselenggarakan pada 27 November 2024.


Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

2 jam lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, menjadi Wamenkeu. Begini respons PKS dan PDIP.


Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Dulu Jokowi Janjikan 7 Persen

2 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan.  TEMPO/Subekti.
Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Dulu Jokowi Janjikan 7 Persen

Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyatakan optimismenya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen.


OJK Tunggu Pemerintah Terbitkan PP Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

2 jam lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Tunggu Pemerintah Terbitkan PP Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

OJK masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang asuransi wajib kendaraan bermotor. Begini penjelasan lengkap otoritas.