TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mendorong lembaga penyiaran di Jawa Barat untuk meningkatkan literasi masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam kegiatan rangkaian Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) Tahun 2024 yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat di Auditorium Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin, 3 Juni 2024.
Acara ini mengangkat tema "Ekologi Politik di Lembaga Penyiaran," dan dihadiri oleh sejumlah akademisi, praktisi media, serta anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Herman menekankan lembaga penyiaran memiliki peran vital dalam membentuk pandangan dan pemahaman masyarakat. Dalam era informasi saat ini, lembaga penyiaran menjadi sarana utama penyebaran berita yang cepat dan luas.
Herman menyoroti pentingnya konten berkualitas yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Konten berkualitas tidak hanya memberikan pengetahuan yang bermanfaat tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat.
Dia memberikan contoh, seperti meningkatkan pemahaman tentang penanganan stunting, pengangguran, mitigasi bencana, dan penurunan kemiskinan.
“Misalnya literate dalam penanganan stunting, pengangguran, bagaimana mitigasi bencana, menurunkan kemiskinan. Ini masalah pengetahuan sehingga harus diikhtiarkan dengan meningkatkan literasi,” ucap Herman Suryatman.
Lebih lanjut, Herman menekankan kolaborasi antara lembaga penyiaran, perguruan tinggi, dan pemerintah untuk menyajikan informasi yang berbasis ilmiah dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan konten yang lebih substansial dan berdampak positif bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, Herman menegaskan perlunya lembaga penyiaran bergerak secara konkret dan menghasilkan konten yang lebih substansial. Menurutnya, lembaga penyiaran bukan hanya sebagai media informasi tetapi juga sebagai institusi strategis dalam menyosialisasikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat.
“Hari Penyiaran Daerah tentu bukan formalistik, tapi ini substantif, bagaimana KPID mendorong agar lembaga lembaga penyiaran lebih optimal lagi berkiprah dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ungkap Herman.
Dia juga menegaskan kesiapan pemerintah dalam mendukung upaya tersebut melalui Dinas Kominfo serta KPID dalam mengawasi dan menyiapkan regulasi yang diperlukan.
“Kita susun desain kebijakan agar frekuensi kita sama. Ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat. (Lembaga penyiaran) satu suara dengan pemerintah dalam mencapai target pembangunan,” kata Herman.
Herman mendorong agar konten penyiaran di masa depan lebih berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami dari pemerintah siap mendukung melalui Dinas Kominfo dan tentu teman teman KPID yang di depan dalam memonitor, menyiapkan regulasi, bahu membahu memastikan semua lembaga penyiaran bisa lebih berkinerja terutama fokus membantu berbagai agenda-agenda prioritas di Jawa Barat,” ucapnya.
Pilihan Editor: Baleg DPR Akan Minta Masukan Dewan Pers soal Revisi UU Penyiaran
