TEMPO.CO, Depok - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai mundurnya pejabat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bentuk perencanaan pembangunan yang tidak matang.
Diketahui, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri menjelang upacara HUT RI ke-79 di IKN.
"Itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sangat disesalkan karena 17 Agustus tidak lama lagi," tutur Hasto di Depok, 3 Juni 2024.
Menurut Hasto kritik terbesar yang dilayangkan ke era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi saat segala sesuatu percepatan pembangunan harus dilakukan, namun melupakan aspek lain. "Melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail," terang Hasto.
Hasto mengungkapkan pernah menjadi project manager di kawasan yang sama, di mana struktur tanahnya sangat tidak stabil, bahkan kemampuan mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami penundaan.
"Apalagi ini suatu Ibu Kota Negara. Belum lagi Rakernas mengkritisi terkait dengan status tanah yang seharusnya juga memperhatikan hukum-hukum adat," cetus Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini mengaku tidak heran dengan kondisi proyek di IKN yang sekarang. Alasannya, segala sesuatu muncul sebagai arahan dari pusat yang harus dijalankan, namun tidak membuka ruang perencanaan.
"Secara alamiah harus berjalan, ya yang terjadi seperti ini, sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang besar, yang membuat yang bersangkutan mundur," kata Hasto.
Pilihan Editor: PKB Keluarkan Rekomendasi untuk 35 Bakal Calon Kepala Daerah, Ini Daftarnya
