Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Arif Satria Rektor IPB yang Menjadi Wakil Ketua Pansel KPK

image-gnews
Arif Satria terpilih sebagai rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) periode 2017-2022. Dalam masa jabatan tersebut, Arif juga menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama anak perusahaan BUMN, PT Perkebunan Nusantara III, resmi diangkat menjadi Komisaris Utama pada 18 juli 2018. Namun, pada awal Maret 2020 Menteri BUMN memutuskan mengganti Arif dari jabatan komisaris utama. Facebook
Arif Satria terpilih sebagai rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) periode 2017-2022. Dalam masa jabatan tersebut, Arif juga menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama anak perusahaan BUMN, PT Perkebunan Nusantara III, resmi diangkat menjadi Komisaris Utama pada 18 juli 2018. Namun, pada awal Maret 2020 Menteri BUMN memutuskan mengganti Arif dari jabatan komisaris utama. Facebook
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPada 30 Mei 2024, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengumumkan 9 anggota panitia seleksi atau Pansel KPK yang telah disetujui Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden tentang Panitia Seleksi Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

"Pak Presiden menetapkan ketuanya adalah Muhammad Yusuf Ateh, beliau Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Wakil ketuanya Arif Satria, rektor IPB sekaligus ketua ormas besar ya”, ujar Pratikno, pada 30 Mei 2024. 

Arif sudah dihubungi pihak istana satu hari sebelum perilisan 11 nama yang masuk penjaringan calon anggota Pansel KPK, yaitu pada 16 Mei 2024. Menurut sumber Tempo, Arif bertanya tentang kelayakannya untuk masuk penjaringan anggota tersebut. Lalu, pihak istana menjawab, Arif layak. 

“Arif tak berani menolak. Jadi di-iya-kan saja," tutur sumber, pada 30 Mei 2024.

Selama berkarier, Arif memulai perjalanannya menjadi akademisi. Ia lahir pada 17 September 1971, di Pekalongan, Jawa Tengah. Selama menempuh pendidikan sekolah, ia menjadi siswa berprestasi dan siswa teladan 1 tingkat SMP 1986 serta tingkat SMA 1989. Selain itu, ia juga aktif berorganisasi yang pernah dipilih menjadi ketua OSIS ketika SMP.

Setelah lulus SMA pada 1990, Arif melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB melalui jalur undangan. Saat kuliah, ia juga aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan, seperti Presidium Senat Mahasiswa IPB, National Director, dan pendiri International Association of Student in Agricultural and Related Science Indonesia.

Setelah itu, Arif melanjutkan pendidikan magister di IPB dengan jurusan Sosiologi Pedesaan yang lulus pada 1999. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan jenjang doktor di Kagoshima University, Jepang, Departemen Ilmu Sosial Kelautan yang lulus pada 2006. 

Arif juga aktif mengikuti organisasi internasional, yaitu OrganisasiFisheries Center, University of British Columbia, Kanada pada 2004dan Lab. of International Marine Policy, Kagoshima University, Jepang pada 2000. 

Selain menjabat sebagai Wakil Pansel KPK, saat ini, Arif juga sedang menduduki posisi sebagai Rektor IPB pada periode keduanya. Selain itu, ia juga pernah menduduki jabatan lain di IPB, seperti Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB (2008-2010), Sekretaris Bagian Kependudukan, Kajian Agraria dan Ekologi Politik, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan masyarakat IPB (2007-2010), dan Sekretaris Rektor IPB (1996-1997).

Arif Satria pernah menduduki jabatan strategis di luar IPB, antara lain Komisaris Utama PTPN Holding, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2012-2019, Anggota Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia (2013-2017), dan Tim Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (2001-2002).

Arif juga pernah menjadi Ketua Forum Rektor Indonesia pada 2020 dan delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Rio +20 yang diselenggarakan PBB di Brasil pada 2012.

Berdasarkan ipb.ac.id, berkat kemampuannya berkarier, Wakil Pansel KPK ini, Arif Satria meraih penghargaan internasional dan nasional sebagai berikut, yaitu:  

  • Dosen Berprestasi III IPB dalam Penghargaan dari Rektor IPB pada 2007

  • Juara Satu JIFRS Yamamoto Prize on Yamamoto Award for the Best Paper International Institute for Fisheries Economics and Trade Conference pada 2008

  • Satyalancana 10 tahun pada 2013

    Iklan
    Scroll Untuk Melanjutkan

  • Penghargaan sebagai Akademisi yang Mendukung Pengembangan SDM Perikanan dan Penyuluhan Perikanan 2013 dari Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.

RACHEL FARAHDIBA R  | RIRI RAHAYU | HENDRIK YAPUTRA | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Cerita Arif Satria Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pansel KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Agrisymphony: Festival Wonderfest IPB yang Meriah dan Berkelanjutan di Dies Natalis ke-61

2 jam lalu

Agrisymphony 2024
Agrisymphony: Festival Wonderfest IPB yang Meriah dan Berkelanjutan di Dies Natalis ke-61

Agrisymphony juga berfokus mendukung 9 poin Sustainable Development Goals (SDGs) dengan program seperti Share Plant.


Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

8 jam lalu

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.


Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

18 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Gaya Prabowo dan Jokowi Berkali Tunjukkan Diplomasi Meja Makan, Kenapa?

21 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (kiri) saat makan malam di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 3 November 2024. ANTARA/Galih Pradipta
Gaya Prabowo dan Jokowi Berkali Tunjukkan Diplomasi Meja Makan, Kenapa?

Prabowo dan Jokowi mengobrol sambil santap malam di Angkringan Omah Semar di Solo. Berikut sederet agenda diplomasi meja makan Jokowi-Prabowo.


KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.


Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

1 hari lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.


Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

1 hari lalu

Ilustrasi Money Laundring/Pencucian Uang. Shutterstock
Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.


IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?


Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

2 hari lalu

Kaesang menangis ketika menceritakan tentang anaknya yang mendapat hujatan dari warganet di media sosial. Foto: YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat
Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.


Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

2 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto bersama tim Jubir KPK, Budi Prasetyo (kanan), memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.