Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Papua Sebut Pelayanan RSUD Paniai Belum Kondusif karena Kehadiran TNI-Polri

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa
Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, tak kondusif karena kehadiran aparat gabungan TNI-Polri, Ahad, 26 Mei 2024.

Komnas HAM Papua menerima laporan pasukan TNI-Polri datang ke RSUD tanpa ada pemberitahuan. Kehadiran mereka masih dalam situasi konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat alias TPNPB beberapa hari lalu. 

"Informasinya aparat gabungan masuk ke rumah sakit untuk pengamanan," kata Frits saat dihubungi, Ahad, 26 Mei 2025.

Namun, Komnas HAM Papua juga menerima informasi, tenaga medis RSUD Paniai yang meminta TNI-Polri hadir untuk pengamanan. "Versi lain, RSUD meminta pengamanan karena ada kondisi di mana dokter dan perawat merasa tak nyaman," kata Frits. 

Di samping itu, Frits juga mendengar kabar, tenaga medis takut untuk datang ke RSUD Paniai. Mereka khawatir menjadi sasaran tembak pihak yang berkonflik. Keadaan itu membuat pelayanan kesehatan tidak optimal. "Namun, informasi ini belum bisa saya klarifikasi," kata Frits.

Frits juga mengaku mendapatkan kabar, TNI-Polri mengusir pasien. Namun, Frits juga mendapatkan kabar pasien sendiri yang ingin dipindahkan ke Rumah Sakit lain karena alasan keamanan.

Sampai saat ini, Frits belum bisa menghubungi direktur RSUD Paniai, Agus, untuk dimintai klarifikasi mengenai hal ini. Frits hanya mengetahui bahwa Agus sudah mengatakan di media bahwa pasien sendiri yang meminta dirujuk ke rumah sakit lain.

Salah satu warga yang mengetahui informasi tersebut, Wim Bone Kogoya, mengatakan bahwa sejak dua hari lalu, Jumat, 24 Mei 2024, aparat TNI-Polri sudah mendesak pasien meninggalkan rumah sakit. "RSUD Paniai (dipaksa) dikosongkan. Pasien semua dibawa keluar dan rumah sakit dikuasai TNI-Polri," kata Wim melalui aplikasi perpesanan pada Ahad, 26 Mei 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, TNI membantah mengusir pasien RSUD Madi Paniai. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf, Candra Kurniawan, mengatakan, informasi itu merupakan hoaks. "Berita yang menyebar itu hoaks," kata Candra dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Mei 2024.

Candra mengatakan, aparat TNI dari Yonif 527 justru saat ini membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai. Pengamanan dilakukan karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat alias TPNPB akan membakar RSUD tersebut.

"Bahkan aparat TNI hadir di RSUD Madi atas permintaan dari Tim Medis karena merasa terancam dari aksi OPM," kata Candra.

Sebelumnya, konflik bersenjata terjadi di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah yang berlangsung pada 21 Mei dan 22 Mei 2024. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa TPNPB-OPM membakar 12 bilik kios di Paniai terjadi pada Selasa tengah malam, pukul 00.15 WIT.

Kelompok itu juga membakar gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, Sekolah Menegah Pertama YPPGI Kepas Kopo pada Rabu, 22 Mei lalu, pukul 02.55 WIT.

HENDRIK | IHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Megawati Kritisi RUU MK dan RUU Penyiaran di Rakernas PDIP: Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

OPM Ancam Bakar Sekolah di Wilayah Perang Papua Karena Anak-anak Dipaksa Menghafal Pahlawan Indonesia

2 jam lalu

TPNPB OPM membakar bangunan sekolah di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat, 12 Juli 2024. Foto: Juru Bicara KOMNAS TPNPB Sebby Sambom.
OPM Ancam Bakar Sekolah di Wilayah Perang Papua Karena Anak-anak Dipaksa Menghafal Pahlawan Indonesia

TPNPB-OPM telah membakar 12 gedung sekolah di Papua sejak 2023 lalu. Anak-anak dipaksa menghafal UUD 1945 dan pahlawan nasional Indonesia.


Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV, LBH Medan Nilai Ada Kejanggalan dalam Penetapan 3 Tersangka

5 jam lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu tiba di Markas Puspom AD, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.  Eva didamping kuasa hukum, suaminya, LBH, dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) saat mendatangi Markas Puspom AD. TEMPO/Subekti
Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV, LBH Medan Nilai Ada Kejanggalan dalam Penetapan 3 Tersangka

LBH Medan khawatir kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV berhenti hanya pada penetapan 3 orang tersangka saja.


Anak wartawan Tribrata TV Karo ke Jakarta Bikin Laporan ke Puspom TNI AD, KPAI, Komnas HAM dan LPSK

16 jam lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu tiba di Markas Puspom AD, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. Eva melaporkan dugaan keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam kasus kematian ayah dan tiga anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. TEMPO/Subekti
Anak wartawan Tribrata TV Karo ke Jakarta Bikin Laporan ke Puspom TNI AD, KPAI, Komnas HAM dan LPSK

Anak wartawan Tribrata TV melaporkan kasus yang menimpa ayah dan ibunya, anak dan adiknya yang tewas terbakar di dalam rumah.


Pemenang Hoegeng Awards 2024 Iptu Made Ambo, Sosok Polisi Sekaligus Guru di Pedalaman Papua

20 jam lalu

Minta tolong foto profil pemenang Hoegeng Awrads 2024:Sosok IPTU Made Ambo, Polisi Sekaligus Guru di Pedalaman Papua yang Menangkan Penghargaan Hoegeng Awards. Instagram/@Divhumaspolri
Pemenang Hoegeng Awards 2024 Iptu Made Ambo, Sosok Polisi Sekaligus Guru di Pedalaman Papua

Polisi yang memiliki nama lengkap Made Ambo Arjana berhasil memenangkan penghargaan polisi berdedikasi pada penghargaan Hoegeng Awards. Ini profilnya.


OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

1 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

OJK akan mendorong percepatan akses keuangan di Papua. Diharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


Polda Papua Masih Buru Bripda Aske yang Bawa Kabur 4 Senjata Api dari Polres Yalimo

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Polda Papua Masih Buru Bripda Aske yang Bawa Kabur 4 Senjata Api dari Polres Yalimo

Bripda Aske Mabel yang membawa kabur empat pucuk senjata api jenis AK dari Polres Yalimo hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.


OPM Bakar Bangunan Sekolah di Pegunungan Bintang Papua Karena Anak-anak Dipaksa Menghafal UUD 1945

1 hari lalu

TPNPB OPM membakar bangunan sekolah di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat, 12 Juli 2024. Foto: Juru Bicara KOMNAS TPNPB Sebby Sambom.
OPM Bakar Bangunan Sekolah di Pegunungan Bintang Papua Karena Anak-anak Dipaksa Menghafal UUD 1945

OPM membakar bangunan sekolah Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua karena memaksa anak-anak menghafal UUD 1945.


TPNPB-OPM Klaim Serang TNI-Polri di Sagupa Intan Jaya

3 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB-OPM Klaim Serang TNI-Polri di Sagupa Intan Jaya

Jubir TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI-Polri sejak Kamis


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

3 hari lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

3 hari lalu

Reaksi terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin seusai divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mengamini pembelaan eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sehingga memberikan vonis bebas.