Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Papua Sebut Pelayanan RSUD Paniai Belum Kondusif karena Kehadiran TNI-Polri

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa
Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, tak kondusif karena kehadiran aparat gabungan TNI-Polri, Ahad, 26 Mei 2024.

Komnas HAM Papua menerima laporan pasukan TNI-Polri datang ke RSUD tanpa ada pemberitahuan. Kehadiran mereka masih dalam situasi konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat alias TPNPB beberapa hari lalu. 

"Informasinya aparat gabungan masuk ke rumah sakit untuk pengamanan," kata Frits saat dihubungi, Ahad, 26 Mei 2025.

Namun, Komnas HAM Papua juga menerima informasi, tenaga medis RSUD Paniai yang meminta TNI-Polri hadir untuk pengamanan. "Versi lain, RSUD meminta pengamanan karena ada kondisi di mana dokter dan perawat merasa tak nyaman," kata Frits. 

Di samping itu, Frits juga mendengar kabar, tenaga medis takut untuk datang ke RSUD Paniai. Mereka khawatir menjadi sasaran tembak pihak yang berkonflik. Keadaan itu membuat pelayanan kesehatan tidak optimal. "Namun, informasi ini belum bisa saya klarifikasi," kata Frits.

Frits juga mengaku mendapatkan kabar, TNI-Polri mengusir pasien. Namun, Frits juga mendapatkan kabar pasien sendiri yang ingin dipindahkan ke Rumah Sakit lain karena alasan keamanan.

Sampai saat ini, Frits belum bisa menghubungi direktur RSUD Paniai, Agus, untuk dimintai klarifikasi mengenai hal ini. Frits hanya mengetahui bahwa Agus sudah mengatakan di media bahwa pasien sendiri yang meminta dirujuk ke rumah sakit lain.

Salah satu warga yang mengetahui informasi tersebut, Wim Bone Kogoya, mengatakan bahwa sejak dua hari lalu, Jumat, 24 Mei 2024, aparat TNI-Polri sudah mendesak pasien meninggalkan rumah sakit. "RSUD Paniai (dipaksa) dikosongkan. Pasien semua dibawa keluar dan rumah sakit dikuasai TNI-Polri," kata Wim melalui aplikasi perpesanan pada Ahad, 26 Mei 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, TNI membantah mengusir pasien RSUD Madi Paniai. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf, Candra Kurniawan, mengatakan, informasi itu merupakan hoaks. "Berita yang menyebar itu hoaks," kata Candra dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Mei 2024.

Candra mengatakan, aparat TNI dari Yonif 527 justru saat ini membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai. Pengamanan dilakukan karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat alias TPNPB akan membakar RSUD tersebut.

"Bahkan aparat TNI hadir di RSUD Madi atas permintaan dari Tim Medis karena merasa terancam dari aksi OPM," kata Candra.

Sebelumnya, konflik bersenjata terjadi di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah yang berlangsung pada 21 Mei dan 22 Mei 2024. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa TPNPB-OPM membakar 12 bilik kios di Paniai terjadi pada Selasa tengah malam, pukul 00.15 WIT.

Kelompok itu juga membakar gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, Sekolah Menegah Pertama YPPGI Kepas Kopo pada Rabu, 22 Mei lalu, pukul 02.55 WIT.

HENDRIK | IHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Megawati Kritisi RUU MK dan RUU Penyiaran di Rakernas PDIP: Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Periksa Presiden Direktur RDG Airlines Gibrael Isaak

8 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Presiden Direktur RDG Airlines Gibrael Isaak

Sebelumnya, KPK pernah memeriksa Gibrael Isaak pada 8 September 2023 terkait dugaan TPPU yang dilakukan oleh mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.


Silmy Karim Puji Haji Isam Garap Proyek Cetak Sawah 1 Juta Hektar di Papua: Berani Ambil Risiko

10 jam lalu

DirekturJenderal Imigrasi Silmy Karim memberikan keterangan kepada media terkait Penangkapan DPO Interpol asal Cina di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan, pada Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Silmy Karim Puji Haji Isam Garap Proyek Cetak Sawah 1 Juta Hektar di Papua: Berani Ambil Risiko

Silmy Karim menyinggung langkah Haji Isam yang membeli 2.000 eskavator ke Cina.


Kasus Vina dan Eky, Komnas HAM Sebut Ada 3 Jenis Pelanggaran HAM

15 jam lalu

Suasana jalannya sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin, 9 September 2024. Enam terpidana kasus itu mengajukan PK karena merasa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky pada tahun 2016. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Kasus Vina dan Eky, Komnas HAM Sebut Ada 3 Jenis Pelanggaran HAM

Komnas HAM selesai melakukan pemantauan terhadap kasus kematian Vina dan Eky. Mereka menemukan adanya 3 pelanggaran HAM.


Konservasi Indonesia: Burung Papua Terancam Perburuan, Pembukaan Lahan hingga Infrastruktur

3 hari lalu

Senior Vice President and Executive Chair, Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, dan , Tokoh Budaya Fakfak, Fredrikus Warpopor,saat peluncuran dan diskusi buku berjudul 'Burung-burung dalam Tinjauan Budaya Mbaham Matta, Fakfak', di Serambi Salihara, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Konservasi Indonesia: Burung Papua Terancam Perburuan, Pembukaan Lahan hingga Infrastruktur

Menurut Konservasi Indonesia, populasi burung Papua terancam oleh perburuan, pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur..


Konservasi Indonesia Dokumentasikan Keragaman Burung Fakfak Papua dalam Buku

3 hari lalu

Senior Vice President and Executive Chair, Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, (paling kiri), Tokoh Budaya Fakfak, Fredrikus Warpopor (tengah), dan Ady Kristanto (kanan) dari Birdwatcher and Wildlife Photography Enthusiast, saat peluncuran dan diskusi buku berjudul 'Burung-burung dalam Tinjauan Budaya Mbaham Matta, Fakfak', di Serambi Salihara, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Konservasi Indonesia Dokumentasikan Keragaman Burung Fakfak Papua dalam Buku

Buku yang diterbitkan Konservasi Indonesia itu memotret 76 burung di Fakfak Papua, dengan melibatkan warga lokal.


Komnas HAM Terkejut Gaji Pensiunan Kemenlu Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

4 hari lalu

Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kementerian Luar Negeri saat melakukan Pengaduan ke Komnas HAM terkait Gaji Pokok yang tidak dibayarkan kepada PNS Kemlu dari Tahun 1961-2012, Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024. Mereka melaporkan sejumlah Menteri Luar Negeri lintas tahun 1961-2012, karena tidak membayar gaji pokok pegawai Kemlu saat ditugaskan ke perwakilan RI di luar negeri. TEMPO/Ilham Balindra
Komnas HAM Terkejut Gaji Pensiunan Kemenlu Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

Komnas HAM menyatakan belum pernah menerima laporan soal penahanan gaji seperti yang diadukan oleh para pensiunan Kemenlu ini.


Pensiunan Kemenlu Datangi Komnas HAM, Mengadu Soal Gaji yang Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

4 hari lalu

Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kementerian Luar Negeri saat melakukan Pengaduan ke Komnas HAM terkait Gaji Pokok yang tidak dibayarkan kepada PNS Kemlu dari Tahun 1961-2012, Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024. Sebanyak 40 orang dari Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kementerian Luar Negeri hadir ke Gedung Komnas HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Menteri Luar Negeri lintas tahun 1961-2012. TEMPO/Ilham Balindra
Pensiunan Kemenlu Datangi Komnas HAM, Mengadu Soal Gaji yang Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

40 pensiunan Kemenlu menyatakan gaji pokok mereka tak dibayarkan oleh negara selama 51 tahun.


Proyek Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat Dimulai Tahun Depan, Nilai Investasinya Lebih dari US$ 1 Miliar

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (keempat kanan) dan sejumlah Dirut BUMN menekan serune peresmian pabrik pupuk di Dermaga 3 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (NPK) PT PIM yang berkapasitas produksi 500.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Rahmad
Proyek Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat Dimulai Tahun Depan, Nilai Investasinya Lebih dari US$ 1 Miliar

Proyek pembangunan pabrik pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) di Fak Fak, Papua Barat akan dimulai pada awal tahun 2025.


Satgas Damai Cartenz Tangkap Dua Anggota TPNPB-OPM di Puncak Jaya

6 hari lalu

Kasatgas Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani. ANTARA/Evarukdijati
Satgas Damai Cartenz Tangkap Dua Anggota TPNPB-OPM di Puncak Jaya

Dua anggota TPNPB-OPM itu diduga kerap terlibat dalam serangkaian penembakan di Puncak Jaya, Papua Tengah.


KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

9 hari lalu

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, saat ditemui usai peluncuran Laporan Hari Bhayangkara pada Senin, 1 Juli 2024 di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

KontraS: sebanyak 64 peristiwa tersebut menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas.