Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Papua Sebut Pelayanan RSUD Paniai Belum Kondusif karena Kehadiran TNI-Polri

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa
Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, tak kondusif karena kehadiran aparat gabungan TNI-Polri, Ahad, 26 Mei 2024.

Komnas HAM Papua menerima laporan pasukan TNI-Polri datang ke RSUD tanpa ada pemberitahuan. Kehadiran mereka masih dalam situasi konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat alias TPNPB beberapa hari lalu. 

"Informasinya aparat gabungan masuk ke rumah sakit untuk pengamanan," kata Frits saat dihubungi, Ahad, 26 Mei 2025.

Namun, Komnas HAM Papua juga menerima informasi, tenaga medis RSUD Paniai yang meminta TNI-Polri hadir untuk pengamanan. "Versi lain, RSUD meminta pengamanan karena ada kondisi di mana dokter dan perawat merasa tak nyaman," kata Frits. 

Di samping itu, Frits juga mendengar kabar, tenaga medis takut untuk datang ke RSUD Paniai. Mereka khawatir menjadi sasaran tembak pihak yang berkonflik. Keadaan itu membuat pelayanan kesehatan tidak optimal. "Namun, informasi ini belum bisa saya klarifikasi," kata Frits.

Frits juga mengaku mendapatkan kabar, TNI-Polri mengusir pasien. Namun, Frits juga mendapatkan kabar pasien sendiri yang ingin dipindahkan ke Rumah Sakit lain karena alasan keamanan.

Sampai saat ini, Frits belum bisa menghubungi direktur RSUD Paniai, Agus, untuk dimintai klarifikasi mengenai hal ini. Frits hanya mengetahui bahwa Agus sudah mengatakan di media bahwa pasien sendiri yang meminta dirujuk ke rumah sakit lain.

Salah satu warga yang mengetahui informasi tersebut, Wim Bone Kogoya, mengatakan bahwa sejak dua hari lalu, Jumat, 24 Mei 2024, aparat TNI-Polri sudah mendesak pasien meninggalkan rumah sakit. "RSUD Paniai (dipaksa) dikosongkan. Pasien semua dibawa keluar dan rumah sakit dikuasai TNI-Polri," kata Wim melalui aplikasi perpesanan pada Ahad, 26 Mei 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, TNI membantah mengusir pasien RSUD Madi Paniai. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf, Candra Kurniawan, mengatakan, informasi itu merupakan hoaks. "Berita yang menyebar itu hoaks," kata Candra dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Mei 2024.

Candra mengatakan, aparat TNI dari Yonif 527 justru saat ini membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai. Pengamanan dilakukan karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat alias TPNPB akan membakar RSUD tersebut.

"Bahkan aparat TNI hadir di RSUD Madi atas permintaan dari Tim Medis karena merasa terancam dari aksi OPM," kata Candra.

Sebelumnya, konflik bersenjata terjadi di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah yang berlangsung pada 21 Mei dan 22 Mei 2024. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa TPNPB-OPM membakar 12 bilik kios di Paniai terjadi pada Selasa tengah malam, pukul 00.15 WIT.

Kelompok itu juga membakar gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, Sekolah Menegah Pertama YPPGI Kepas Kopo pada Rabu, 22 Mei lalu, pukul 02.55 WIT.

HENDRIK | IHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Megawati Kritisi RUU MK dan RUU Penyiaran di Rakernas PDIP: Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM

1 hari lalu

Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Permadi Arya (Abu Janda) bertemu di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Februari 2021. Foto: Istimewa.
Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM

Di rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR, Natalius Pigai menyebut dirinya pernah menjadi juru parkir


Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

3 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut beragendakan mengenai perkenalan dengan kementerian baru serta membahas permintaan usulan anggaran senilai Rp 20 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru menjabat, langsung memicu sorotan publik dan DPR dengan usulan anggaran fantastis dan lainnya, apa saja?


Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

4 hari lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?

5 hari lalu

Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat bersama Komnas HAM di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?

Komnas HAM menyatakan usulan 4 RUU masuk Prolegnas bisa jadi bahan rekomendasi kepada pemerintah atau pembuat kebijakan.


Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal


Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Mahasiswa ISBI Tanah Papua bersiap menari di Situs Megalitik Tutari, Papua. Dok. Hari Suroto
Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.


Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.


KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM

6 hari lalu

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung saat rilis perkembangan kasus Pembakaran Wartawan dan keluarganya di Karo, Kabanjahe, Sumut di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 2 Juli 2024. Tim pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumut yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumut, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan telah melakukan verifikasi dan pendalaman kasus kebakaran tersebut. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM

Laporan serangan bom molotov ke kantor redaksi Jubi tidak pernah ditindaklnjuti oleh kepolisian.


Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

7 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro usai menandatangani nota kesepahaman kedua lembaga tentang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2024. Dok: Puspen TNI
Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.


Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online

7 hari lalu

(Kiri ke Kanan) Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai; Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro; Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Pemantauan Pengawasan dan Pendidikan, Uli Parulian Sihombing; Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo dalam konferensi pers situasi terkini penegakan HAM di Indonesia yang berlangsung di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online

Komnas HAM mencatat permasalahan yang sering dilaporkan ihwal status hubungan kerja, klaim jaminan kesehatan, hingga pembatasan hak untuk berserikat.