TEMPO.CO, Jakarta - Dalam Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei 2024, Megawati Soekarnoputri memberikan pidato yang membahas beberapa hal termasuk mengenai sikap politik partainya dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto periode 2024-2029. Hal itu mengundang pemaknaan yang berbeda dari para pengamat politik.
Sebagaimana diketahui Partai PDIP menggelar Rakernas 2024 dengan tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang" yang diselenggarakan di Beach City Inti Stadium Ancol, Pademangan, Jakarta Utara yang ditutup hari ini..
Dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri itu mengatakan bahwa sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan harus dicermati secara saksama, yakni dengan mendengarkan suara akar rumput. Hal tersebut juga dikatakan menjadi skala prioritas Rakernas V.
Sementara mengenai sikap politik ke depan, Megawati menyebut PDIP merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang (check and balance). Namun, dia tidak menafikkan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk mendapatkan kekuasaan.
“Hanya bedanya apa, toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan kita (PDIP) dengan yang lainnya,” ujar Megawati dalam Rakernas V PDIP pada Jum'at, 24 Mei, dikutip dari Antaranews.
Beda Pemaknaan Pengamat Politik
Adapun pidato politik dari Presiden ke-5 Republik Indonesia itu dimaknai berbeda oleh dua pengamat politik.
Pengamat pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai pidato Megawati yang berarti ingin membawa partai tersebut untuk berposisi di luar pemerintahan.
Menurutnya, PDIP tidak akan berkoalisi dengan pemerintahan mendatang tetapi akan berada di koalisinya sendiri untuk mengawal kabinet pemerintahan yang akan terbentuk pada bulan Oktober mendatang.
"Jadi, narasi pidatonya sangat jelas, sangat clear kelihatan arah-arah PDI Perjuangan itu akan lebih condong menjadi partai oposisi," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 24 Mei, dikutip dari Antaranews.
Berdirinya PDIP sebagai oposisi juga dinilai Ujang akan baik untuk sistem demokrasi di Indonesia karena nantinya dapat mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.
"Itu sehat, untuk demokrasi ke depan, ada yang di dalam pemerintahan dan ada yang di luar pemerintahan agar juga ada check and balances," ucap Ujang.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara memandang pidato Megawati belum tentu menentukan partai ini untuk menjadi oposisi pemerintahan 5 tahun ke depan.
Menurut Igor, pidato yang disampaikan oleh Ibu dari Puan Maharani itu lebih condong merespons atau mengkritisi jalannya pemerintahan yang saat ini terselenggara. Sedangkan pemerintahan Prabowo-Gibran baru akan dimulai Oktober mendatang.
"Sudah jelas tidak menentukan posisi PDI Perjuangan itu oposisi atau enggak, belum. Jadi, jawabannya itu belum tentu," kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 24 Mei sebagaimana dikutip dari Antaranews.
Igor menyebut, potensi PDIP menjadi oposisi pun masih ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai itu bisa bergabung dengan pemerintahan. Mengingat bahwa, hubungan Megawati dan Prabowo sejauh ini tidak ada permasalahan.
Selain itu, Igor mengatakan bahwa beberapa petinggi partai banteng menyebut Rakernas PDIP kali ini tidak memutuskan partai tersebut akan menjadi oposisi pemerintah atau tidak.
Pilihan editor: Fakta-fakta Rakernas PDIP ke-5: Pidato Politik Megawati Hingga Tugas Baru Adian di Pilkada 2024
