Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bamsoet Apresiasi Dukungan Jusuf Kalla tentang Gagasan BLPN dan Haluan Negara

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla tentang pentingnya Indonesia melakukan pemisahan Kementerian Keuangan dan Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) yang membawahi Pajak, Bea Cukai dan PNBP serta sudah saatnya Indonesia kembali memiliki haluan negara sebagai perencanaan pembangunan nasional. Sekaligus menaruh harapan besar kepada pemerintah baru yang dipimpin Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo - Gibran dalam lima tahun ke depan untuk melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah yang lebih konkret demi kesejahteraan masyarakat.

"Pak JK mendukung rencana Pak Prabowo membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara, sebagaimana mengacu berbagai negara maju seperti Amerika. Melalui Badan Penerimaan Negara secara bertahap diharapkan dapat mendorong capaian tax ratio hingga menembus 23 persen," ujar Bamsoet usai bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Syarif Hasan.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Jusuf Kalla juga memberikan pandangan tentang pentingnya penataan sistem Pemilu agar kedepannya lebih efektif, murah, mudah dan efisien. Karenanya perlu evaluasi menyeluruh sejak penyelenggaraan Pemilu langsung pada tahun 2004 hingga tahun 2024, agar bisa ditemui plus dan minus, kekurangan dan kelebihannya. Sehingga bisa dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita sudah mengalami pasang surut dinamika berbagai Pemilu. Tidak ada salahnya jika pada pemerintahan yang akan datang, eksekutif dan legislatif dengan melibatkan berbagai pihak bisa segera duduk bersama. Pemilu sebagai pengejawantahan pemberian kedaulatan rakyat kepada para wakilnya di Parlemen maupun kepada Presiden-Wapres, tak boleh dinodai dengan pratik-pratik transaksionl biaya tinggi dan money politic, yang ujungnya hanya akan membuat korupsi menjadi merajalela," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pekerjaan rumah lain yang harus menjadi perhatian yakni tentang masih adanya ketidakpastian hukum. Padahal dalam pengelolaan perekonomian, kepastian hukum adalah yang utama.

"Sebagai contoh, saat ini saja ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan walikota yang diduga saling tumpang tindih. Hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, hingga multi interpretasi regulasi tersebut berdampak pada terhambatnya kemajuan perekonomian, diantaranya iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Karenanya perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh melalui program legislasi review," ujar Bamsoet. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1

34 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1

Penjelasan Bamsoet lulus S2 dahulu baru S1.


Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

11 jam lalu

Wakil Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto mendukung langkah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tidak hadir memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Sabtu (22/6/24)
Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

MKD DPR tidak dapat memeriksa pimpinan MPR dan anggota MPR saat mewakili lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya


Pertamina Patra Niaga Gelar Pertamax Turbo Drag Fest 2024

12 jam lalu

Pertamax Turbo Drag Fest 2024 akan diselenggarakan di Lapangan Terbang Cicangkal, Bogor pada 13-14 Juli 2024 dan 17-18 Agustus 2024, serta di Lapangan Udara Wiriadinata, Tasikmalaya pada 27-28 Juli 2024.
Pertamina Patra Niaga Gelar Pertamax Turbo Drag Fest 2024

Seluruh pembalap akan menggunakan Pertamax Turbo. Ini akan membuktikan kualitas Pertamax Turbo bersaing dengan produk BBM untuk motorsport


BRI Insurance Rangkul Komunitas Lari Gencarkan Literasi dan Inklusi Keuangan

12 jam lalu

Acara musik di Mall Gandaria City, didukung BRI Insurance.
BRI Insurance Rangkul Komunitas Lari Gencarkan Literasi dan Inklusi Keuangan

Memiliki asuransi agar kualitas hidup menjadi lebih baik, selalu terlindungi, dan memberikan kenyamanan dalam menjalani kegiatan sehari-hari dan hobi.


BRI Insurance Raih Penghargaan MAIPARK Award 2024

13 jam lalu

BRI Insurance (BRINS) berhasil dianugerahi penghargaan dari MAIPARK Award 2024.
BRI Insurance Raih Penghargaan MAIPARK Award 2024

Terdapat 23 Perusahaan Asuransi Umum terbaik yang terpilih untuk menjadi penerima penghargaan


Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

13 jam lalu

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi, saat diwawancarai wartawan.
Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

Pelapor bisa dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoax


Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

14 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menyatakan kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen


Sidang SB UNFCCC ke-60: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi

14 jam lalu

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia  pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
Sidang SB UNFCCC ke-60: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi

Indonesia mendorong peran para pihak dalam kontribusi NDC melalui Kerjasama Luar Negeri tanpa transfer unit karbon ke luar negeri


Jasa Marga Masuk Perusahaan Terbaik Versi Top 500 Fortune Southeast Asia 2024

16 jam lalu

PT Jasa Marga Tbk sukses masuk ke dalam jajaran 500 perusahaan terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara versi Fortune Southeast Asia 500 di 2024.
Jasa Marga Masuk Perusahaan Terbaik Versi Top 500 Fortune Southeast Asia 2024

Sepanjang tahun 2023 Jasa Marga konsisten melakukan sejumlah inisiatif strategis


Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

16 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

Bamsoet mengaku sempat berbincang dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung DPR, Jakarta, tahun lalu.