TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengkaji dampak kehadiran layanan internet berbasis satelit Starlink di Indonesia. Dampak tersebut di antaranya potensi penyalahgunaan dan kemungkinan pembangunan base transceiver station (BTS) tak diperlukan lagi.
"Kalau soal Starlink kami sedang mengumpulkan dulu data, kami dari beberapa pakar," kata anggota Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) TB Hasanuddin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024.
Menurut Hasanuddin, beberapa pakar menilai keberadaan Starlink akan ikut mempengaruhi kebutuhan infrastruktur internet di tanah air. Bahkan, kata dia, pakar-pakar tersebut menyatakan pemerintah tak akan perlu lagi membangun menara BTS.
"Dari beberapa pakar konon bahwa dengan adanya Starlink tidak perlu lagi memiliki atau membangun BTS yang kemarin itu," ucap politikus PDIP tersebut. Diketahui, pemerintah baru saja meresmikan pembangunan sejumlah menara BTS 4G di Indonesia pada akhir 2023 lalu.
Hasanuddin juga berkata bahwa Indonesia bisa jadi sudah tidak memerlukan lagi satelit-satelit yang selama ini dibayar mahal untuk menyediakan internet. Dia pun meminta waktu agar DPR dapat menelusuri kemungkinan tersebut lebih lanjut.
Selain itu, Hasanuddin menyoroti kemungkinan layanan Starlink disalahgunakan oleh beberapa pihak. "Apa pengaruhnya misalnya kalau Starlink ini dipakai oleh kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab, itu kan sulit untuk mendeteksi," ujar Hasanuddin.
Meski begitu, Hasanuddin mengatakan saat ini DPR belum bisa mengambil kesimpulan soal dampak layanan internet milik CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk tersebut. "Sekali lagi bagaimana kesimpulannya kami akan pelajari karena harus mencari yang ahlinya," ucap Hasanuddin.
Sebelumnya, layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk resmi diluncurkan di Bali pada Minggu, 19 Mei 2024. Tepatnya di Puskesmas Pembantu Bungbungan, Klungkung yang memiliki keterbatasan akses internet.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan Starlink akan difokuskan ke wilayah terpencil, terdepan, dan terdalam atau 3T. Mereka berharap bisnis telekomunikasi operator seluler tak perlu khawatir karena adanya persaingan.
“Kompetisi itu bikin hidup lebih hidup, karena kita tidak berada di zona nyaman,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong di Gedung Kemenkominfo, Jakarta pada Jumat, 3 Mei 2024.
SULTAN ABDURRAHMAN | AISYAH AMIRA WAKANG
Pilihan editor: Bamsoet Klarifikasi ke Habiburokhman Soal Rekonsiliasi Jadi Panggung Pribadi
