Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus PAN Yakin Partainya Dapat Lebih dari 4 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo, Apa Alasannya?

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.. Foto : Arief/Man
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.. Foto : Arief/Man
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPublik menantikan susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan tersebut sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024 pada 24 April lalu. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah jatah kursi menteri di kabinet Prabowo bagi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KIM adalah Gabungan parpol yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Empat partai parlemen yang tergabung dalam koalisi ini adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meyakini partainya bakal mendapatkan lebih dari empat kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih ini akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Saleh menyebutkan, selama ini, PAN adalah partai yang paling loyal kepada Prabowo selama tiga periode, termasuk dua periode di luar pemerintahan. Dia pun optimistis Ketua Umum Partai Gerindra itu bakal memperhatikan loyalitas PAN tersebut.

"Kalau ada kader PAN yang menyebut empat kursi menteri, itu doa dan harapan. Akan tetapi, kalau doa jangan tanggung, jangan empat, kasih lima, enam, nah itu yang masuk akal," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Mei 2024 seperti dikutip Antara.

Menurut dia, jika partainya mendapatkan lima kursi menteri, adalah hal yang biasa. Namun hal yang tidak tepat adalah jika ada partai yang sebelumnya tidak mendukung Prabowo-Gibran justru mendapatkan tiga jatah kursi menteri.

"Kalau PAN, itu memang sudah harus dapat. Mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, wajar kalau misalnya dapat," kata Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.

Meski demikian, kata dia, jumlah kursi menteri untuk PAN sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo. Jika Prabowo belum menyebutkan jumlah kursi menteri, isu yang beredar belum tentu benar adanya.

Dia pun memastikan PAN tidak pernah menekan atau mengintervensi soal kursi menteri karena hal tersebut merupakan kewenangan presiden. PAN bakal berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden terpilih.

Saleh juga menilai adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara membuka peluang penambahan jumlah menteri. Bahkan, mayoritas fraksi di DPR sudah menyetujui RUU Kementerian Negara tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peluang Revisi UU Peradilan Militer di DPR

2 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Peluang Revisi UU Peradilan Militer di DPR

Anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi membuka peluang revisi UU Peradilan Militer. Ada syarat yang harus dipenuhi.


Pimpinan Komisi VI Stop Salah Satu Anggota saat Cecar soal Penetapan Komut Pertamina

2 jam lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Pimpinan Komisi VI Stop Salah Satu Anggota saat Cecar soal Penetapan Komut Pertamina

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menyinggung penunjukkan Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama atau Komut Pertamina yang baru


Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan selama empat tahun ini penyidik terus memburu Harun Masiku hingga ke luar negeri.


Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

3 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, Nawawi Pomolango mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 117 miliar dari total pagu indikatif Rp 1,23 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap Harun Masiku segera ditangkap.


Tanggapan Parpol Koalisi Indonesia Maju Soal Wacana Amendemen UUD 1945

6 jam lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Tanggapan Parpol Koalisi Indonesia Maju Soal Wacana Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD 1945 yang membuat MPR berwenang memilih dan memberhentikan presiden akan mengebiri hak demokrasi rakyat.


DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

6 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimipinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), juga ikut menghadiri rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan untuk merahasiakan bahasan tentang anggaran dan alat utama sistem senjata (alutsista).


Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

6 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait penurunan anggaran BKPM.


Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

6 jam lalu

Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerint Iralloza Tasya saat diwawancarai di Padang. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan KPU agar melakukan PSU anggota DPD di Sumatra Barat. Putusan MK ini menuai respons dari calon anggota DPD di Ranah Minang.


Kasus Harun Masiku Hidup Lagi, KPK Tegaskan Tak Berkaitan dengan Lengsernya PDIP

7 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Harun Masiku Hidup Lagi, KPK Tegaskan Tak Berkaitan dengan Lengsernya PDIP

Pimpinan KPK mengklaim pengejarana Harun Masiku gencar dilakukan sejak dulu.


BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

7 jam lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

KPU menyatakan telah mengembalikan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10,5 miliar seperti temuan BPK.