Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus PAN Yakin Partainya Dapat Lebih dari 4 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo, Apa Alasannya?

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.. Foto : Arief/Man
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.. Foto : Arief/Man
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPublik menantikan susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan tersebut sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024 pada 24 April lalu. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah jatah kursi menteri di kabinet Prabowo bagi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KIM adalah Gabungan parpol yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Empat partai parlemen yang tergabung dalam koalisi ini adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meyakini partainya bakal mendapatkan lebih dari empat kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih ini akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Saleh menyebutkan, selama ini, PAN adalah partai yang paling loyal kepada Prabowo selama tiga periode, termasuk dua periode di luar pemerintahan. Dia pun optimistis Ketua Umum Partai Gerindra itu bakal memperhatikan loyalitas PAN tersebut.

"Kalau ada kader PAN yang menyebut empat kursi menteri, itu doa dan harapan. Akan tetapi, kalau doa jangan tanggung, jangan empat, kasih lima, enam, nah itu yang masuk akal," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Mei 2024 seperti dikutip Antara.

Menurut dia, jika partainya mendapatkan lima kursi menteri, adalah hal yang biasa. Namun hal yang tidak tepat adalah jika ada partai yang sebelumnya tidak mendukung Prabowo-Gibran justru mendapatkan tiga jatah kursi menteri.

"Kalau PAN, itu memang sudah harus dapat. Mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, wajar kalau misalnya dapat," kata Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.

Meski demikian, kata dia, jumlah kursi menteri untuk PAN sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo. Jika Prabowo belum menyebutkan jumlah kursi menteri, isu yang beredar belum tentu benar adanya.

Dia pun memastikan PAN tidak pernah menekan atau mengintervensi soal kursi menteri karena hal tersebut merupakan kewenangan presiden. PAN bakal berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden terpilih.

Saleh juga menilai adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara membuka peluang penambahan jumlah menteri. Bahkan, mayoritas fraksi di DPR sudah menyetujui RUU Kementerian Negara tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tanpa Tahapan Kampanye, KPU akan Gunakan Ragam Media Sosialisasikan PSU

3 jam lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Tanpa Tahapan Kampanye, KPU akan Gunakan Ragam Media Sosialisasikan PSU

KPU akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menyosialisasikan PSU.


Catatan Muhaimin Iskandar Soal Fasilitas Jemaah Haji Indonesia selama Wukuf di Arafah

3 jam lalu

Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar memantau pelaksanaan haji di Arab Saudi. (ANTARA/HO-DPR)
Catatan Muhaimin Iskandar Soal Fasilitas Jemaah Haji Indonesia selama Wukuf di Arafah

Timwas Haji DPR menuturkan pemerintah harus meningkatkan penanganan transportasi jemaah.


Ridwan Kamil, Pilkada antara Jakarta dan Jawa Barat hingga Jabatan Baru Komisaris

9 jam lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ridwan Kamil, Pilkada antara Jakarta dan Jawa Barat hingga Jabatan Baru Komisaris

Ridwan Kamil tak hanya disoroti terkait persaingan Pilkada 2024. Akan, tapi juga baru saja menjabat komisaris PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk


Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

11 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Polisi Terpapar Judi Online, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Saran Polri Periksa Rutin Ponsel Anggotanya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polri agar rutin memeriksa gawai anggotanya demi mencegah praktik judi online.


PAN Usung Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng, Adi Prayitno: Tafsir Kedekatan dengan Jokowi

12 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi ANTARA/ I.C.Senjaya
PAN Usung Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng, Adi Prayitno: Tafsir Kedekatan dengan Jokowi

Adi Prayitno mengatakan pengusungan Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi menjadi calon Gubernur Jawa Tengah menjadi tafsir kedekatan dengan Jokowi.


PAN Nilai Risma dan Marzuki Mustamar Bisa Jadi Penantang Khofifah di Pilgub Jatim

15 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan bakal mengusung Emil Elestianto Dardak dan Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, di Kantor DPP PAN, Senin, 3 Juni 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
PAN Nilai Risma dan Marzuki Mustamar Bisa Jadi Penantang Khofifah di Pilgub Jatim

PAN memperkirakan Risma dan Marzuki Mustamar menjadi pesaing Khofifah di Pilgub Jatim.


Menerka Sikap Anies soal 'Dijodohkan' dengan Kaesang di Pilkada Jakarta

17 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Menerka Sikap Anies soal 'Dijodohkan' dengan Kaesang di Pilkada Jakarta

Anies mengatakan, lebih memprioritaskan agenda pembentukan koalisi partai ketimbang memikirkan siapa figur yang menjadi bakal calon wakilnya.


Anies Kritik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

1 hari lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Anies Kritik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Menurut Anies, peraturan yang ada tidak seharusnya diubah-ubah.


Buntut Temuan Makanan Basi, Timwas Haji DPR Minta Kualitas Makanan Jemaah Dievaluasi

1 hari lalu

Makanan jemaah haji di Arab Saudi. (ANTARA/HO-DPR)
Buntut Temuan Makanan Basi, Timwas Haji DPR Minta Kualitas Makanan Jemaah Dievaluasi

Timwas Haji DPR memaparkan sejumlah catatan saat mengecek kesiapan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia.


DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan keterangan pers usai menghadiri Reforma Agraria Summit oleh Kementerian ATR/BPN. Acara ini digelar pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Tempo/Adil Al Hasan
DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 membahas empat isu utama.