INFO NASIONAL - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti meluncurkan dua buah buku berjudul ‘Roso Telo Dadi Duren, Biyen Gelo Saiki Keren: Catatan 10 Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan’ dan ‘Prinsip Dasar Sistem Jaminan Sosial dan Asuransi Kesehatan’, Jumat, 17 Mei 2024.
Buku pertama berisikan berbagai peristiwa besar yang mengiringi langkah BPJS Kesehatan sejak beroperasi pada 1 Januari 2014 lalu. Dalam buku tersebut, dijabarkan dinamika perjalanan BPJS Kesehatan sepanjang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama satu dekade.
Jika buku pertama berisikan sejarah perjalanan BPJS selama satu dekade, buku kedua banyak membahas mengenai dasar-dasar asuransi kesehatan sosial, termasuk di dalamnya seluk belik penyelenggaraan Program JKN, Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), mekanisme naik kelas dan urun biaya, program anti kecurangan, transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan, dan lain-lain.
“Bukan hal yang mudah untuk mendaftarkan lebih dari 97 persen penduduk Indonesia menjadi peserta JKN dalam waktu 10 tahun. Di saat yang bersamaan, BPJS Kesehatan juga dituntut untuk meningkatkan kepuasan peserta JKN dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan setara,” ujarnya.
Menurutnya, dengan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BPJS Kesehatan mampu bertahan menghadapi beragam tantangan dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Ghufron mengatakan, pada tahun 2014 jumlah peserta JKN tercatat berada di angka 114 juta jiwa. Per 10 Mei 2024, jumlahnya melesat menjadi lebih dari 271,2 juta jiwa. Pemanfaatan Program JKN pun terus meningkat dari 92,3 juta per tahun pada 2014, menjadi 606,6 juta per tahun pada 2023. Hal ini membuktikan betapa besar dampak kehadiran program JKN bagi masyarakat.
BPJS Kesehatan juga terus berbenah melakukan perbaikan layanan dari masa ke masa. Dari sisi aksesibilitas layanan kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan pun terus bertumbuh.
BPJS Kesehatan juga mengembangkan banyak inovasi digital yang memudahkan peserta, fasilitas kesehatan dan pemerintah untuk mengakses masing-masing kebutuhannya. Ghufron juga menuturkan bahwa digitalisasi layanan BPJS Kesehatan berkontribusi mengubah sistem kesehatan Indonesia.
“Dengan adanya Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Aplikasi Mobile JKN, dan BPJS Kesehatan Care Center 165, masyarakat bisa mengurus administrasi, meminta informasi, atau menyampaikan pengaduan tentang Program JKN cukup melalui handphone,” katanya.
Saat pandemi, tambahnya, Aplikasi P-Care yang digunakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, menjadikan proses vaksinasi Covid-19 berjalan lebih cepat.
“Kalau dulu peserta JKN perlu berkas-berkas fotokopian saat berobat, sekarang cukup menujukkan NIK di KTP saja sudah bisa dilayani, selama peserta JKN tersebut status kepesertannya aktif dan sudah mengikuti prosedur. Tentu masih banyak lagi inovasi lainnya,” kata Ghufron.
Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan juga telah menciptakan inovasi unggulan bernama i-Care JKN yang dapat memfasilitasi peserta JKN dan dokter untuk mengakses riwayat kunjungan peserta JKN dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Dengan begitu, peserta tersebut dapat dilayani lebih cepat dan tepat oleh dokter.
BPJS Kesehatan juga meluncurkan fitur baru di Aplikasi Mobile JKN bernama BUGAR. Sejumlah layanan yang ada dalam fitur BUGAR meliputi pemantauan data vital kesehatan peserta JKN, pengukuran tubuh, aktivitas langkah, energi yang dihabiskan, dan jarak yang ditempuh sehari-hari oleh peserta JKN dengan berjalan. Fitur BUGAR juga bisa mengukur kualitas tidur dan kalori peserta JKN.
Mewakili Menteri Kesehatan, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Syarifah Liza Munira, pihaknya mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan dalam melakukan jaminan kesehatan dan mengontrol pengeluaran biaya pelayanan kesehatan. Diperlukan langkah bersama untuk melakukan penguatan layanan kesehatan di FKTP, salah satunya melalui perluasan manfaat skrining kesehatan.
“Jaminan sosial di Indonesia harus dikenalkan pada generasi muda. Kehadiran buku ini memiliki visi yang sama dengan Modul Proyek Muatan Jaminan Sosial pada Kurikulum Pendidikan Nasional Tahun 2023. Melalui peningkatan literasi, diharapkan pemahaman tentang jaminan sosial akan lebih merata di masyarakat, baik itu terkait kesehatan maupun ketenagakerjaan,” kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Agus Suprapto.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades mengatakan, BPJS Kesehatan sudah melaksanakan tugas menyelenggarakan JKN dengan baik. Menurutnya, bahkan saat ia menghadiri Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu, BPJS Kesehatan mendapat apresiasi dari banyak negara di dunia.
“Dulu, rumah sakit swasta masih pilih-pilih kalau mau kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kondisi sekarang, rumah sakit swasta sangat bergantung pada BPJS Kesehatan. Saat ini sekitar 64 pesen rumah sakit swasta di Indonesia sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Harapan ke depan, ada peningkatan mutu layanan agar lebih efektif efisien di rumah sakit,” ujar Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi berharap buku tersebut dapat memperkuat upaya meningkatkan literasi masyarakat tentang konsep Program JKN atau asuransi sosial di Indonesia.
Kata Ketua Dewan Pengurus Forum Pemred, Arifin Arsydhad, ada lima hal yang bisa diambil dari buku ini.
“Pertama, leadership. Perlu orang dengan passion yang tinggi untuk mengelola BPJS Kesehatan. Kedua, akses kesehatan semoga bisa lebih bagus dan diikuti dengan ekosistem yang ada. Ketiga, orientasi dalam pelayanan sudah luar biasa, jemput bola untuk memperjelas informasi. Keempat, penggunaan teknologinya sudah luar biasa. Kelima, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti, baik ke masyarakat maupun ke pengelola fasilitas kesehatan,” ujarnya. (*)
