Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Napak Tilas Reformasi 1998: Aksi Mahasiswa UI Tolak Pidato Presiden, Tragedi Trisakti, sampai Soeharto Lengser

image-gnews
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis ekoniomi yang melanda sebagian besar Negra di Asia Tenggara pada 1997 mempunyai kaitan erat dengan sejarah reformasi 1998.  Kondisi ekonomi Indonesia menghadapi polemik ekonomi tak mampu diatasi dengan baik oleh pemerintah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan cepat mengalami perubahan. Per Juli 1997 nilai tukar rupiah masih tercatat sebesar RP. 2.441 namun, pada sebulan setelahnya menurun hingga Rp. 3.035 dan seterusnya anjlok hingga pada Maret 1998 berada di angka Rp. 10.550 kemudian sempat menguat juga pada Mei di angka Rp. 9.200.

Kondisi krisis moneter atau krismon tersebut telah membuka gerbang lahirnya berbagai masalah lainnya yang mempengaruhi gejolak perpolitikan di Indonesia. Pemerintah kedapatan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Harga bahan-bahan pokok melambung tinggi, angka pengangguran dan putus sekolah meningkat, puncak dari berbagai klekacauan tersebut sampai pada Indonesia mengalami inflasi yang tinggi.

Kepemimpinan Presiden Soeharto yang saat itu sudah mulai melemah akhirnya semakin goyah. Sejumlah kebijakan politik coba diambil untuk mencari solusi dan jalan keluar dari masalah yang kian menjerat republik.

Namun, sayangnya sejumlah kebijakan tersebut dinilai dibarengi dengan maksud dan tujuan politik lain, alih-alih memperbaiki perekonomian justru membuat nilai rupiah semakin jatuh dan ekonomi rakyat semakin ambruk. Beberapa Langkah politik yang dinilai bermasalah oleh masyarakat saat itu misalnya  pembentukan kabinet baru “Kabinet Pembangunan” pada Maret 1998 yang mana Soeharto menunjuk para Menterinya yang diduga mengandung unsur KKN karna memiliki hubungan dekat dengan Soeharto.

Masalah lain yang juga ikut disorot ialah gagalnya mekanisme pembayaran perdagangan luar negeri, penyelesaian kredit atau pinjaman dari perusahaan besar, atau sistem perbankan yang buruk, serta besarnya pinjaman swasta nasional di luar negeri. Akibat dari berbagai dampak yang memperparah keadaan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menipis dan menghilangkan pamor pemerintahan Soeharto. Ditambah dengan ketegangan yang terjadi antar pemerintahan Soeharto dan lembaga Internasional Monetary Fund (IMF).

Puncak ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terjadi melalui aksi mahasiswa di depan Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Kerusuhan ini menjadi catatan kelam sepanjang sejarah yang menumbalkan 4 korban mahasiswa Trisakti akibat adanya bentrok dengan aparat, di antaranya Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto dan Hendirawan Lesmana.

Sebelum peristiwa naas tersebut terjadi, aksi menuntut perubahan keadaan politik Indonesia pada masa itu terlebih dahulu diawali oleh aksi yang digaungkan oleh mahasiswa di Medan, Yogyakarta, dan Bandung. Aksi tersebut dipicu kenaikan harga BBM yang terjadi pada 2 Mei 1998.

Kronologi Jalannya Reformasi

Mei 1998 menjadi catatan penting bagi reformasi di Indonesia. Pada saat itu Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lengser dari jabatnnya. Akhir dari pemerintahan Soeharto dimulai ketika puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang menyerahkan agenda reformasi nasional.

Namun, tampaknya penolakan tersebut tidak diindahkan, Soeharto dan BJ Habibie tetap disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 11 Maret 1998. Pada 14 Maret 1998 mereka kemudian membentuk kabinet baru yang diberi nama “Kabinet Pembangunan VII.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 18 April 1998 Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.

Pada 2 Mei 1998 Presiden Soeharto menjawab tantangan mahasiswa untuk melakukan reformasi secepatnya pada tahun itu juga. Namun, belum sempat agenda tersebut berjalan lonjakan harga BBM kembali terjadi dan terjadilah demonstrasi besar-besaran di tiga daerah yakni, Medan, Yogyakarta, dan Bandung. Saat demonstrasi terjadi juga kerusuhan yang menyebabkan 16 mahasiswa terluka karna bentrok dengan aparat. Pada 4 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Medan, yang merambat keesokan harinya terjadi aksi yang berujung kerusuhan di berbagai daerah.

Setelah kejadian tersebut pecahlah Tragedi Trisakti yang menelan korban. Menyambung aksi dramatis tersebut sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berbondong-bondong mendatangi Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kembali kejadian tersebut diwarnai kerusuhan.

Saat Presiden Soeharto tengah berada di Kairo, Mesir dalm kunjungan KTT-G 15 ia mengatakan bersedia mengundurkan diri. Saat itu kekacauan tengah terjadi di Indonesia, penjarahan toko-toko dan swalayan di wilayah Jabodetabek memicu kerusuhan yang dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998 yang menelan korban jiwa berkali lipat dari aksi mahasiswa sebelumnya yang mencapai 500 korban meninggal dunia. Kerusuhan tersebut terjadi di supermarket di antaranya Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana, dan Borobudur.

Pada 15 Mei 1998 Soeharto kembali tiba di Indonesia dan menolak narasi yang mengatakan bahwa ia bersedia untuk mengundurkan diri. Perundingan dengan sejumlah tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurachman Wahid (Gus Dur), Malik Fajar dan KH Ali Yafie untuk segera membentuk Komite Reformasi tampaknya tak mampu meredam kemarahan mahasiswa yang udah terlanjut tersulut.

Mahasiswa tetap datang menuju Gedung MPR dan DPR RI untuk meminta Soeharto segera mundur dari jabatannya. Setelah rombongan mahasiswa yang ngotot dan tak lagi mau pulang dari Gedung MPR dan DPR, Soeharto akhrinya menyatakan mundur pada Kamis 21 Mei 1998 di Istana Merdeka tepat pada pukul  09.05. BJ Habibie naik menggantikan Soeharto menjadi Presiden RI.  

Berakhirnya jabatan Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa menandai awal masuknya masa reformasi di Indonesia. Total korban tewas yang terkumpul sejak kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 mencapai 1.188 orang dan setidaknya ada 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual.

TIARA JUWITA | HENDRIK KHOIRUL MUHID

Pilihan Editor: 23 Tahun Reformasi: Rangkaian Peristiwa Mei 1998 Berujung Soeharto Lengser

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menengok Krisis Moneter Asia 1997: Asal, Usul, Penyebab dan Dampaknya

1 hari lalu

Seorang demonstran anti-pemerintah memegang uang kertas baht mata uang Thailand yang disumbangkan untuk memprotes pemerintah, di pusat Bangkok, Thailand (27/3). REUTERS/Damir Sagolj
Menengok Krisis Moneter Asia 1997: Asal, Usul, Penyebab dan Dampaknya

Krisis mata uang di Asia Tenggara pada tahun 1997, yang sering disebut sebagai Krisis Moneter Asia, dimulai dari Thailand.


39 Tahun Monumen Jogja Kembali, Apa Saja Koleksi Museum Bentuk Tumpeng Ini?

3 hari lalu

Monumen Jogja Kembali atau Monjali di Sleman Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
39 Tahun Monumen Jogja Kembali, Apa Saja Koleksi Museum Bentuk Tumpeng Ini?

Monumen Jogja Kembali telah berusia 39 tahun. Apa saja koleksinya sebagai museum dan destinasi sejarah di Yogyakarta?


Kisah Raja Batik HM Lukminto Pendiri Sritex, dari Pasar Klewer Bikin Pabrik Tekstil

5 hari lalu

Perintis pabrik textil Sritex, Lukminto. Tempo/Andry Prasetyo.
Kisah Raja Batik HM Lukminto Pendiri Sritex, dari Pasar Klewer Bikin Pabrik Tekstil

Kisah HM Lukminto merintis perusahaan tekstil Sritex cukup menarik. bagaimana ia membangun industri tekstil dimulai dari Pasar Klewer, Solo.


Pernah Pasok Seragam NATO hingga Koleksi Rekor MURI, Berikut Fakta Sritex yang Disebut Terancam Bangkrut

5 hari lalu

Suasana pabrik tekstil PT Sritex. Sritex.co.id
Pernah Pasok Seragam NATO hingga Koleksi Rekor MURI, Berikut Fakta Sritex yang Disebut Terancam Bangkrut

Fakta-fakta perusahaan tekstil Sritex, bermula dari bisnis tekstil eceran hingga berhasil pasok seragam NATO dan pecahkan beberapa rekor MURI.


Partai Move Forward: Masih Ada Sisa-Sisa Rezim Militer di Thailand

5 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Partai Move Forward: Masih Ada Sisa-Sisa Rezim Militer di Thailand

Juru bicara Partai Gerakan Maju (MFP) berkomentar tentang kondisi demokrasi di Thailand. Ia berpendapat masih ada sisa-sisa rezim militer di negara tersebut.


Ada Putri Gus Dur dan Eks Direktur YLBHI, Profil 9 Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang Mengadili Rezim Jokowi

6 hari lalu

Majelis hakimi People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Ada Putri Gus Dur dan Eks Direktur YLBHI, Profil 9 Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang Mengadili Rezim Jokowi

Mahkamah Rakyat Luar Biasa adakan pengadilan rakyat gugat rezim Jokowi. Ini profil 9 hakimnya, antara lain Anita Wahid putri Gus Dur dan Asfinawati.


Setelah dari Kampus ke Kampus, Film Penculikan Aktivis 98 'Yang (Tak Pernah) Hilang' Diputar di 3 Bioskop

7 hari lalu

Petrus Bima Anugerah alias Bimo Petrus ( memakai topi) saat mengunjungi kos-kosan aktivis SMID di Jalan Jojoran Surabaya pertengahan 1997.  Foto: dok Ikohi
Setelah dari Kampus ke Kampus, Film Penculikan Aktivis 98 'Yang (Tak Pernah) Hilang' Diputar di 3 Bioskop

Film 'Yang (Tak Pernah) Hilang' menceritakan perjalanan hidup Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah yang hilang sejak prahara reformasi 1998.


Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

8 hari lalu

BJ Habibie. TEMPO/Aditia Noviansyan
Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

Selama menjabat sebagai Presiden RI, BJ Habibie memberikan ruang yang luas untuk HAM dan demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.


Mengenang BJ Habibie: Perjalanan Politik Presiden RI ke-3 dan Demokrasi Indonesia

8 hari lalu

BJ Habibie. TEMPO/Aditia Noviansyan
Mengenang BJ Habibie: Perjalanan Politik Presiden RI ke-3 dan Demokrasi Indonesia

BJ Habibie, dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam dunia politik, diingat sebagai salah satu tokoh dalam demokrasi Indonesia.


Digelar di UI, Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa Adili Nawadosa Jokowi Dimulai

8 hari lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Digelar di UI, Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa Adili Nawadosa Jokowi Dimulai

Mahkamah Rakyat Luar Biasa digelar di UI. Elemen masyarakat sipil mengajukan gugatan atas yang mereka sebut sebagai nawadosa Jokowi.